KORAN MADURA

PEMERINTAH PUSAT SIAPKAN DANA PELEBARAN JALAN MADURA RP. 110 M

2011-02-11T03:58:00.000-08:00

Jumat, 11 Februari 2011
Pemerintah pusat menyiapkan dana Rp. 110 milyar untuk melebarkan jalan utama di Pulau Madura, mulai Kabupaten Bangkalan hingga Sumenep.

Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Achsanul Qosasi menjelaskan, program pelebaran jalan raya di Madura harus direalisasikan dan tuntas dilaksanakan pada tahun 2011 ini. Karena pelebaran jalan merupakan salah satu bagian dari upaya pengembangan Madura setelah beroperasinya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

“Dana Rp. 110 milyar itu, memang untuk program pelebaran disisi kanan dan kiri masing-masing 1 meter. Dengan pelebaran jalan tersebut, diharapkan bisa para investor guna menanamkan modalnya di Madura,”kata Achsanul, ketika meresmikan rumah Pojur sebagai rumah serap aspirasi masyarakat di Sumenep, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tanpa penyiapan infrastruktur atau sarana lainnya di Madura, seperti jalan utama yang layak, keberadaan Jembatan Suramadu akan sia-sia.

“Untuk sementara, keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa menggairahkan perekonomian di empat kabupaten di Madura. Saat ini, Jembatan Suramadu baru sukses berperan mempercepat waktu perjalanan warga Madura, jika ingin ke Surabaya atau Pulau Jawa,”ujarnya.

Achsanul mengaku akan fokus memantau realisasi pelaksanaan program pelebaran jalan di Madura.

“Kami tidak ingin program pelebaran jalan di Madura tersebut direalisasikan tidak tepat waktu. Karena, program itu sangat menentukan kemajuan perekonomian di Madura,”pungkasnya.

Dana Comdev Rp 1,2 M Cair

2010-09-23T00:18:00.001-07:00

SAMPANG-Dana program community development (comdev) atau program sosial penunjang operasi PT Santos sebesar Rp 1,2 miliar cair. Dana diserahkan Bupati Sampang Noer Tjahja secara simbolis kepada tujuh kelompok masyarakat (pokmas) di pendapa Kec Camplong kemarin (21/9).

Bantuan Rp 1,2 miliar itu untuk tujuh desa di Kabupaten Sampang. Dari tujuh desa penerima bantuan, enam desa di Kec Camplong dengan total dana Rp 980 juta. Sedangkan satu lagi ke Desa/Pulau Mandangin, Kec Kota Sampang, sebesar Rp 220 juta.

Desa di Kec Camplong yang mendapat dana comdev adalah Desa Dharma Tanjung sebesar Rp 210 juta yang diserahkan ke dua pokmas. Masing-masing Rp 76.170.000 dan Rp 133.830.000. Desa Dharma Camplong dan Sejati masing-masing menerima dana comdev sebesar Rp 175 juta. Sementara Desa Tambaan, Banjar Talela, dan Taddan masing-masing dapat Rp 140 juta. Dana diberikan tiga tahap.

Saat sambutan Bupati Noer Tjahja menyampaikan beberapa pesan kepada PT Santos, BP Migas maupun masyarakat. Dia meminta masyarakat yang menerima program comdev supaya mengelola programnya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

"Sudah menjadi tanggung jawab bersama, dalam pelaksanaan program comdev harus mengutamakan kepentingan bersama, serta mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan," pesan bupati kepada sejumlah pokmas yang hadir dalam acara penyerahan dana comdev kemarin.

Jika ada kendala dan permasalahan selama kegiatan, dia minta diselesaikan secara musyawarah. "Tentunya, semua harus mengacu pada ketentuan peraturan yang ada dengan melibatkan aparat terkait untuk memfasilitasi," tutur bupati

Sementara kepada BP Migas dan manajemen PT Santos, bupati mengimbau untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemkab Sampang. Noer Tjahja juga menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan program comdev bagi masyarakat. Dia berharap program tersebut membantu percepatan pelaksanaan pembangunan di kabupaten yang dipimpinnya.

Untuk diketahui, program comdev 2010 dari PT Santos antara lain diarahkan pada pembangunan trotoar (rabat beton) dan saluran air. Juga untuk pengadaan alat tangkap ikan dan bantuan solar bagi nelayan seperti di Desa Dharma Tanjung.

Untuk desa lainnya, ada yang diarahkan untuk pekerjaan paving stone jalan lingkungan, pengadaan alat semprot pestisida (hand sprayer), dan obat-obatan. Lalu, bantuan alat dan bahan pembuatan kue, pengadaan alat pertukangan, dan pengadaan pompa air.

Saat penyerahan dana comdev kemarin, hadir sejumlah tokoh penting. Seperti, anggota Muspikab Sampang dan Sekkab Hermanto Subaidi. Selain itu, Kepala Perwakilan BP Migas Wilayah Jawa, Papua, dan Maluku Rusmar Dani dan External Relation Manager Santos Ari Novel.

Ari Novel mengatakan, dalam dua tahun terakhir hubungan kerjasama dengan pemkab dan masyarakat Sampang meningkat pesat. Terkait program comdev dari PT Santos, pada dasarnya untuk membantu program yang direncanakan Pemkab Sampang. "Kami membantu program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah," kata Ari. Dia menegaskan, dana comdev tidak berhenti pada tahun ini saja.

Di tempat yang sama, Rusmar Dani yang ditemui koran ini mengatakan, dana comdev merupakan salah satu manfaat adanya pengeboran migas. "Ini adalah salah satu bukti jika kegiatan pengeboran pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ujung-ujungnya untuk membantu meningkatkan penghasilan negara Indonesia," terang dia.

Cairnya dana comdev disambut positif warga Camplong. Ketua Pokmas Sejahtera dari Desa Tambaan Ahmad Zaeni berjanji segera melaksanakan program tersebut. "Tentu, kalau ada dana seperti ini enak," ujarnya. (fei/jp.com/s)

Menyoal Dana Korupsi Pasar Srimangunan Tahap III

2010-09-23T00:13:00.000-07:00

KOTA-Uang kerugian negara senilai Rp 1,5 miliar dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Srimangunan Sampang ternyata sudah dikembalikan pihak kejaksaan. Buktinya, Kejari Sampang sudah mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Kas Umum Daerah (Kasda) Pemkab Sampang melalui Bank Jatim Cabang Sampang.

Kepala Kejari Sampang Sumanto yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus Achmad Fauzan membenarkan hal tersebut. Menurut dia, uang kerugian negara itu dikembalikan Jumat (3/9) lalu. "Kami menginformasikan hal ini supaya tidak ada pertanyaan atau tuduhan yang macam-macam dari masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, uang senilai Rp 1,5 miliar tersebut merupakan temuan tim penyidik kejaksaan. Uang kerugian negara ini berhasil ditemukan saat penyidik mendalami kasus yang menjadi perhatian publik ini. "Setelah kami mengonfirmasikan ke para tersangka (saat penyidikan, Red) saat pemeriksaan, mereka lalu mengaku dan menyerahkan uang miliaran tersebut," ungkapnya.

Mantan Kasi Penkum Kejati Ambon ini menambahkan, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat memeriksa menemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan proyek Pasar Srimangunan senilai Rp 2,4 M. "Selanjutnya, uang miliaran tersebut dikembalikan ke Kasda Pemkab Sampang melalui kantor dispendaloka (dinas pendapatan dan pengelolaan pasar keuangan, Red)," terang Fauzan.

Dijelaskan juga, pengembalian uang Rp 1,5 M tersebut sudah sepengetahuan dan ditandatangani langsung Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Sampang Lerem Pundilaras. "Pengembalian uang kerugian negara ini harus kami sampaikan supaya tidak ada penilaian negatif dari masyarakat," pungkas pria yang pernah berdinas di Kejari Malang ini.

Berdasar berita acara pengembalian barang bukti (BB) tertanggal 3 September 2010, diterangkan bahwa pengembalian uang miliaran tersebut karena sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan. Ini dilakukan karena penuntut umum Kejari Sampang melaksanakan putusan PN Sampang Nomor: 48/Pid.B/2010/PN.Spg.

Sekadar mengingatkan, terpidana Juniarso Sangidoe, Achmad Basuki, Syariful Laili, dan Arif Sujono terjerat kasus korupsi pembangunan Pasar Srimangunan tahap III tahun anggaran (TA) 2008. Dana pembangunan yang tertera pada kontrak Rp 24.993.949.000.

Ketika diperiksa fisik pekerjaan oleh BPK, diketahui ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan ditemukan ada kekurangan volume senilai minimal Rp 2.454.703.379. Tidak hanya itu, ada adendum yang dinilai tidak wajar dalam proyek tersebut sebesar Rp 1,5 M. Sehingga, total kerugian negara yang dituduhkan pada empat terpidana tersebut sebesar Rp 3,9 M. Dalam persidangan, terungkap kerugian negara itu sudah dikembalikan ke kas daerah saat para terpidana diperiksa Kejati Jatim dan Kejari Sampang. (yan/lah/ed/jp.com/s)

PNPM, Awas Rawan Penyimpangan!

2010-09-23T00:11:00.002-07:00

JUNGCANGCANG-Maraknya dugaan penyimpangan proyek PNPM di sejumlah daerah menjadi sorotan DPRD Pamekasan. Komisi C menilai, minimnya pengawasan eksekutif menjadi salah satu penyebab pembangunan asal-asalan.

Anggota Komisi C Boy Suhari Sajidin mengaku kecewa pada sejumlah proyek PNPM yang ada, terutama wilayah perkotaan. Apalagi, ambruknya jembatan di Dusun Rongkarong, Kelurahan Gladak Anyar tersebut.

"Saya sangat kecewa. Ini bukti minimnya pengawasan dari pemkab, khususnya petugas dari pekerjaan umum (PU)," kata Boy kepada koran ini.

Selain faktor alam, kata politisi partai Golkar itu, ambruknya jembatan juga dipicu yang menangani proyek bukan ahlinya. "Kalau proyek DAK sekolah bisa di kontraktualkan, kenapa PNPM tidak bisa?" ujarnya dengan nada bertanya.

Aturan pemerintah pusat soal sistem proyek PNPM yang swakelola dinilai sarat akan persoalan. Sebab, pembangunan hanya mengandalkan SDM warga. "Yang makin parah, proses pembangunannya juga diawasi setengah hati," tudingnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Totok Hartono tidak bisa ditemui karena ada kegiatan di luar kota. Dihubungi melalui ponselnya juga tidak diangkat. "Saya masih rapat di luar kota. Nanti saya telepon balik," tulis Totok melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke koran ini. (ri/nam/rd.jp.com/s)

BP Migas: Pengeboran di Madura Berat

2010-09-23T00:11:00.001-07:00

CAMPLONG-Pengeboran di wilayah Madura dianggap pekerjaan berat oleh Badan Pengelolaan (BP) Minyak dan Gas (Migas). Pasalnya, selain diwarnai demo, ada juga sekelompok warga yang menyegel lokasi pengeboran. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BP Migas Wilayah Jawa, Papua, dan Maluku (Japalu) Rusmar Dani kemarin (21/9).

Rusmar mengatakan, penilaian tersebut disampaikan oleh pihak pengeboran kepadanya. "Saya mendapatkan laporan bahwa di sini (Madura, Red) medannya cukup berat bila dibanding pulau lainnya. Kalau di Papua dan Maluku hanya demo. Tapi kalau di Madura sampai dihalangi. Bahkan yang saya dengar di Sumenep sampai dibakar gensetnya," ungkap pria asal Bangkalan tersebut.

Diakuinya, kalau aksi demo masih bisa dikatakan wajar. Namun, dirinya meminta masyarakat tidak sampai menghentikan kegiatan pengeboran. Sebab, hal itu justru akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Kalau dihalang-halangi, bagaimana pengeboran bisa berhasil dan memberikan hasil. Karena itu, jika ada persoalan sebaiknya diselesaikan dengan cara baik-baik. Meskipun harus demo, tapi jangan sampai menghentikan orang yang sedang bekerja di pengeboran," terangnya.

Rusmar menambahkan, tujuan pengeboran pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara yang tentunya berimbas pada masyarakat. "Kalau kegiatan pengeboran tidak diganggu justru akan banyak manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Sampang Noer Tjahja. Menurut dia, sikap keras warga Sampang sebagai salah satu daerah di Madura bukanlah keras dalam artian negatif. Melainkan, sambung dia, keras dalam arti pantang menyerah.

"Sekarang ini sikap keras tersebut mulai lembek. Sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo. Itu menunjukkan sikap putus asa atas perjuangan yang sedang dilakukan. Mari kita selesaikan setiap persoalan dengan cara baik-baik," ajak Bupati dalam sebuah kesempatan di Kec Camplong. (fei/lah/ed/jp.com/sfl)

Selamat & Sukses atas terpilihnya ABUSSIDDIK

2010-09-22T23:52:00.000-07:00

Kami segenap manajemen dan Redaksi Koran Madura mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Drs. KH A. Busyro Karim dan Ir Sungkono, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Periode 2010 - 20115. Semoga dibawah kepemimpinan Bapak-Bapak pembangunan Sumenep akan lebih maju dan memenuhi harapan masyarakat Sumenep baik yang di PUlau daratan maupun masyarakat Sumenep yang berada di kepulauan.

Manajemen & Redaksi
Koran Madura
Ttd.

Saiful Anam

Sejuta Potensi Kab. Sumenep

2010-09-22T23:49:00.000-07:00

wisata agama

Masjid Agung
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Masjid Agung Sumenep yang dulu dikenal dengan nama Masjid Jami\' terletak ditengah-tengah kota Sumenep dan dibangun setelah pembangunan Keraton Sumenep tepatnya pada tahun 1763 oleh Panembahan Sumolo salah seorang keturunan Raja Sumenep. Ciri khas bangunan dipengaruhi kebudayaan Islam, Cina dan Eropa. Hal ini dapat dilihat dari pintu gerbang yang berbentuk seperti gapura besar. Pada bagian lain juga nampak adanya corak kebudayaan Portugis. Masjid Agung Sumenep merupakan salah satu dari 10 masjid tertua di Indonesia dengan corak arsitektur khas.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

wisata bahari
Pantai Lombang
nilai: satuan:
Lokasi : desa. Lombang kec. Batang-Batang
Keterangan: Terletak sekitar 30 km arah timur laut dari kota Sumenep. Pada saat ini telah dibangun sarana jalan tembus yang menghubungkan pantai Lombang dan Slopeng sepanjang 34 km. Perjalanan dari Lombang ke Slopeng dapat menikmati pemandangan berupa gunung kapur. Pantai Lomabgn terkenal dengan hamparan pasir putih sepanjang 12 km yang ditumbuhi pohon cemara udang sebagai tanaman dunia yang hanya ada di Indonesia dan Cina sehingga membuat suasana teduh dan nyaman. Pada pagi hari pengunjung dapat melihat matahari terbit.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Pantai Slopeng
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Terletak 21 km arah utara dari kota Sumenep. Pantai ini memiliki keindahan gugusan pasir putih serta panorama alam yang indah sehingga pada setiap hari minggu tempat ini banyak dikunjungi wisatawan Pada hari-hari besar seperti ketupatan di tempat ini banyak menampilkan atraksi wisata seperti pergelaran seni tradisional. Selain dapat menikmati keindahan panorama alam, pantai ini juga tepat sekali untuk dijadikan oleh raga air seperti layar, selancar angin dan juga dapat menikmati suguhan kelapa muda atau buah siwalan.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Taman laut Pulau Mamburit
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Pulau Mamburit terkenal dengan taman lautnya yang beraneka ragam dan masih asli. Namun saat ini jarang diselami oleh penggemar olah raga selam. Karena indahnya, pulau tersebut merupakan salah satu jalur paket tour “The Best Under Water Area”. Olah raga yang dapat dinikmati di Pulau Mamburit dengan dukungan angin yang kontinue adalah “Wind Surfing” berskala nasional maupun Internasional.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Taman laut Pulau Gililabak
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Pulau Gililabak terletak di sebelah tenggara Pelabuhan Kalianget antara Pulau Giligenting dan pulau Poteran. Perjalanan menuju pulau tersebut selama 1 jam dengan memakai perahu motor melewati sela-sela bagan penangkap ikan. Keadaan alam khususnya pasir dan karang-karang hias sangat indah untuk dijadikan wisata bahari. Karang-karang yang ada di sekitar pulau ini berwarna ungu, coklat dan kuning, disamping itu terdapat ikan hias yang beraneka ragam warna dan bintang laut yang berwarna biru dengan ukuran yang cukup besar. Olah raga bahari yang cocok adalah selam dasar (snorkling/diving) dan selam profesional (scuba diving).
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Taman laut Pulau Saor
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Pulau Saor memiliki potensi pasir putih yang indah dan disekelilingnya banyak terdapat terumbu karang yang masih alami sehingga sangat cocok sebagai wisata bahari. Pulau Saor didukung oleh pulau-pulau disekitarnya yang banyak memiliki pulau karang (atol), terumbu karang dan ikan hias yang sangat indah. Fasilitas tramsportasi yang telah tersedia adalah lapangan terbang yang dibuat Pertamina meskipun sudah tidak dimanfaatkan lagi. Olah raga yang cocok antara lain : ski air, layar, selancar angin dan lain-lain.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

wisata budaya
Rumah berkasur pasir
nilai: satuan:
Lokasi : desa. Legung kec. Batang-Batang
Keterangan: Secara turun temurun sejak beratus-ratus tahun yang lalu panduduk Desa Legung Timur, Legung Barat dan Dapenda Kecamatan Batang-Batang memiliki kebiasaan unik, yaitu di dalam rumah mereka terdapat tempat tidur pasir yang dikenal dengan kasur pasir. Mereka menganggap kasur pasir tersebut pada musim panas dapat memberikan kehangatan. Pasir tersebut diambil/dibeli dari tempat khusus yang belum dijamah orang sehingga terjamin kebersihannya dan setiap 2-3 minggu sekali diganti dengan pasir yang baru.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

wisata sejarah
Keraton dan Museum Sumenep
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Terletak ditengah-tengah kota Sumenep merupakan peninggalan sejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Sumolo yang bergelar Tumenggung Ario Notokusumo I tahun 1762. Didalam komplek keraton terdapat Pendopo Agung, Kantor Konang, bekas keraton Raden Ayu Tirto Negoro yang saat ini dijadikan tempat penyimpanan benda-benda kuno (Museum).
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Asta Tinggi
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Asta Tinggi adalah tempat makam raja-raja Sumenep dan keturunannya yang berada disuatu dataran tinggi. Bangunan ini terletak 2,5 km ke arah barat dari kota Sumenep dan dibangun pada tahun 1750 dengaan pagar tembok yang hanya terdiri dari batu kapur yang tersusun rapi tanpa bahan adukan semen dan pasir. Didalam komplek makam ini terdapat banguna cungkup atau kubah yang didalamnya terdapat kuburan raja-raja dan ukiran kayu yang menunjukkan ketinggian nilai ukir Sumenep pada masa lalu. Untuk memasuki komplek Asta Tinggi sebelumnya melalui beberapa pintu gerbang yang tinggi dan anggun serta artistik. Setiap hari tempat ini banyak dikunjungi wisatawan untuk berziarah.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Makam Joko Tole
nilai: satuan:
Lokasi : desa. Lanjuk kec. Manding
Keterangan: Merupakan makam seorang raja Sumenep yang telah menjadi legenda karena kesaktiannya, terutama karena keberhasilannya dalam membangun pintu gerbang di kerajaan Majapahit. Terletak sekitar 10 km arah utara dari kota Sumenep.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa

Potensi Pariwisata Kab. Pamekasan
wisata alam
Api Alam Tak Kunjung Padam
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Sumber api ini pernah dipergunakan untuk menyalakan api velodrom pada upacara PON yang dilangsungkan di Gelora 10 November Surabaya. Di sebelah barat api ini terdapat sumber air panas sebelah utaranya jalan kaki +_ 100 m. Sebelah barat daya sumber api pokok jalan kaki +_ 750 m terdapat makam Ki Muko yang menurut cerita, karena kesaktiannya dapat membuat sumber api tersebut dengan cara menancapkan tongkatnya di waktu malam yang indah. Waktu berkunjung untuk menikmati api alam tak kunjung padam dapat setiap saat mulai pagi sampai malam hari.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

wisata bahari
Pantai Talang Siring
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Kawasan wisata pantai Talang Siring mempunyai bentangan pantai yang landai dan berpasir kecoklat-coklatan panjangnya sekitar 1 km, pantainya tidak berkarang tetapi berombak besar.Kegiatan yang dilakukan di obyek wisata ini yaitu berperahu, memancing, rekreasi air, bila pantai ini dikembangkan sebagai obyek wisata alam pantai. Disebelah selatan lokasi ini terdapat Wihara Budha (tempat pendidikan Bhuda) dengan jarak +_ 750 m dengan jalan aspalan.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

wisata budaya
Kerapan Sapi
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec.
Keterangan: Setiap tahun bulan Agustus sampai Oktober diselenggarakan kerapan sapi untuk memperebutkan Piala Presiden yang diikuti oleh peserta dari tiap kabupaten di wilayah madura. Pada puncak acara tersebut yang merupakan grand final akan digelar berbagai kegiatan kesenian, pasar malam dan sebagainya bertempat di alun-alun Kabupaten Pamekasan.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Potensi Pariwisata Kab. Sampang
wisata bahari
Pantai Camplong
nilai: satuan:
Lokasi : desa. Dharma Camplong kec. Camplong
Keterangan: Suatu pantai landai dengan pasirnya yang putih serta tanaman cemara yang meneduhkan kawasan tamannya, menambah keindahan lebih-lebih di Sore hari. Pada hari-hari tertentu pantai yang lebarnya ? 40 m. dan panjang ? 1.000 m. dipergunakan utnuk penyuguhan acara kerapan sapi. Pada hari Minggu dan hari besar perahu-perahu nelayan yang berada di sekitarnya disewakan kepada pengunjung dengan biaya relatif ringan. Pantai Camplong terletak ? 9 km dari kota Sampang, ditepi jalan propinsi arah Pamekasan. Dapat dicapai dengan angkutan umum seperti Bus, minibus ? 1/4 jam perjalanan dengan biaya realtif murah. Fasilitas yang sudah ada yaitu : tempat parkir, pos jaga/retribusi, toko, cinderamata, MCK.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Potensi Pariwisata Kab. Bangkalan
wisata bahari
Pantai Siring Kemuning
nilai: satuan:
Lokasi : desa. Macajah kec. Tanjungbumi
Keterangan: Terletak 45 km arah utara dari kota Bangkalan dengan kondisi jalan yang cukup baik. Konon ceritanya ada seorang satria pertapa yang sangat sakti ingin mempersunting putri cantik jelita dari kerajaan Nepa. Si putri bersedia diperistri namun pertapa tsb harus membuat goa, sumur, sendang dan candi dalam waktu semalam. Kendati syarat tidak dipenuhi, keduanya tetap menjadi suami istri dan pantai ini menjadi tempat berendamnya sepasang suami istri tsb bertapa di goa dekat pantai itu. Konon pasangan ini sangat bahagia hidupnya, awet muda dan tidak pernah dihinggapi penyakit.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

wisata budaya
Batik Tulis Tanjungbumi
nilai: satuan:
Lokasi : desa. kec. Tanjungbumi
Keterangan: Disamping obyek wisata yang mempunyai daya tarik tinggi, ternyata kabupaten Bangkalan juga terdapat kerajinan batik tulis. Menurut cerita, kerajinan batik tulis di kecamatan Tanjungbumi ada sejak 200 tahun yang lalu. Yang mana pada waktu itu dibawa oleh pedagang antar pulau dari daerah Pekalongan. Bersamaan dengan perjalanan waktu akhirnya berkembang di Tanjungbumi Bangkalan.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

wisata sejarah
Makam KH. Moh. Kholil
nilai: satuan:
Lokasi : desa. Mertajasah kec.
Keterangan: KH. Moh. Kholil adalah tokoh agama Islam yang terkenal pada jamannya dan sebagai perintis dalam mengembangkan syiar agama Islam di Bangkalan. Beliau dikenal karena sikapnya yang bijaksana dan terpuji, senang menyambung silahturahmi, memperalat tali persaudaraan. Hingga wafatnya beliau masih dikenang dan makamnya selau diziarahi oleh banyak orang. Peziarah yang datang ke makam kebanyakan dari luar kota dengan berbagai tujuan, ada yang hanya ingin melihat-lihat saja dan ada juga yang mempunyai tujuan tertentu untuk berdoa karena diyakini barang siapa yang berdoa di makam KH. Moh,. Kholil apa saja yang dicita-citakan akan terkabul. Untuk menuju ke komplek makam sangat mudah karena dapat dicapai denga segala macam kendaraan dengan kondisi jalan cukup baik.
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Pasarean Aermata Ibu
nilai: satuan:
Lokasi : desa. Buduran kec. Arosbaya
Keterangan: Terletak 18 km arah utara dari kota Bangkalan. Pasarean tersebut merupakan kompleks pemakaman khusus raja-raja Bangkalan beserta kerabatnya. Lokasi makam tersebut berada di dataran tinggi. Yang menarik adalah makam-makamnya dihiasi ornamen berupa ukiran ditatah sangat indah dan dipengaruhi arsitektur bangunan Majapahit, Cina dan Jawa, terutama pada makam Ratu Ibu (Rato Ebo).
Sumber data: Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Penyusun : Saiful (dari berbagai sumber)

PDIP SIAP DUKUNG PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 5 TAHUN KEDEPAN

2010-08-19T02:01:00.000-07:00

TOP NEWS IN THIS WEEKS

Rabu, 18 Agustus 2010
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep, siap mendukung program yang akan dicanangkan A. Busyro Karim-Sungkono Siddik sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih 5 tahun kedepan.

Sekretaris DPC PDIP Sumenep, Dekky Purwanto menjelaskan, sudah selayaknya PDIP berada satu barisan dibelakang kepemimpinan A. Busyro Karim-Sungkono Siddik atau “Abussidik”. Sebab, mereka merupakan kandidat yang diusung PDIP bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kedepan, PDI Perjuangan Sumenep akan mendukung semua program Bupati dan Wakil Bupati setempat, baik secara kepartaian maupun kader yang ada di parlemen,”kata Dekky, ketika jumpa pers di Sekretariat DPC PDIP Sumenep, Selasa (17/08).

Untuk itu, kata Dekky, pihaknya mengucapkan terima kasih pada masyarakat Sumenep, yang telah memberikan suaranya pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) putaran II, hingga mengantar Abussidik sebagai Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun kedepan.

“Diharapkan, pasangan A. Busyro Karim-Sungkono Siddik, bisa mengemban amanah yang diberikan masyarakat Sumenep kepadanya, sehingga pemerintahan Sumenep 5 tahun kedepan sesuai keinginan masyarakat,”ujarnya.

Dekky mengungkapkan, kemenangan Abussidik ini memang belum sempurna, karena pasangan Azasi Hasan-Dewi Khalifah atau “Assifa” masih berencana akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Namun, kami menyerahkan seluruhnya pada KPU Sumenep, untuk menghadapi gugatan kalau nantinya benar-benar diajukan oleh Assifa. Kami menilai sah-sah saja mereka menggugat ke MK, terkait dugaan temuan adanya kecurangan ketika pelaksanaan pemungutan suara, itu hak pasangan “Assifa”,”ungkapnya menegaskan.

Hasil rekapitulasi di kantor KPU, pasangan calon nomor urut 2, A. Busyro Karim-Sungkono Sidik atau "Abussidik" unggul dengan memperoleh 241.622 suara, sementara pasangan nomor urut 1, "Assifa" 231.250 suara.

Pilkada Sumenep putaran II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010, diikuti dua pasangan calon, yakni Azazi Hasan-Dewi Khalifah atau "Assifa" dan A. Busyro Karim-Sungkono Sidik atau "Abussidik" ( newsroom/hasanuddin).

Kuasai Daratan, Assifa Unggul di Sembilan Kecamatan

2010-08-15T23:53:00.001-07:00

SUMENEP KOTA-Perolehan suara sementara pasangan calon (paslon) pemilukada Sumenep putaran kedua, Abussidik (Abuya Busyro Karim-Soengkono Sidik) menguasai 18 kecamatan dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep. Sedangkan Assifa (Azasi Hasan-Dewi Khalifah) unggul di sembilan kecamatan.

Data perolehan suara versi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep teranyar, Abussidik banyak menang di kecamatan daratan. Sementara Assifa banyak disokong dari kecamatan di kepulauan. Bahkan, meskipun hanya unggul di sembilan kecamatan, pemilih Assifa cukup banyak.

Berdasarkan data versi PKB, suara yang diraih Assifa mencapai 231.242 suara (48,90 persen) dan Abussidik meraup 241.675 suara (51,10 persen). Selisihnya 10.433 suara (2 persen) untuk Abussidik.

Sekretaris DPC PKB Sumenep Ahmad Rusydi memerkirakan data perolehan suara di timnya sudah final. "Itu (data perolehan suara, Red) sama dengan hasil rekapitulasi di PPK," katanya kepada koran ini kemarin (14/8).

Dijelaskan, datanya merupakan laporan dari saksi Abussidik setelah rekapitulasi tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) tuntas. "Jumlah itu berdasarkan model DA KWK dari saksi kami," tegasnya.

Namun, kata Rusydi, meskipun di tingkat PPK Abussidik unggul, tapi pihaknya tetap menunggu hasil rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep 16 Agustus besok. "Kami tetap menghormati hasil rekapitulasi di KPU apa pun hasilnya. Data kami hanya perolehan sementara," katanya.

Dari data perolehan suara yang disajikan PKB, koran ini juga mengecek secara acak ke beberapa PPK. Seperti perolehan suara di Kec Manding, sama dengan data dari PKB. Yaitu, Assifa meraih 6.043 suara, Abussidik 5.810 suara, dan suara tidak sah 271 suara.

Lalu, di Kec Guluk-Guluk, Assifa 8.499 suara, Abussidik 20.494 suara, dan tidak sah 377 suara. Hal yang sama juga pada PPK Gapura, yaitu Assifa memeroleh 5.988 suara, Abussidik meraup 11.309 suara, dan tidak sah 360 suara.

Sementara perolehan suara di kepulauan, seperti Kec Arjasa, Assifa mendapat 27.387 suara dan Abussidik hanya 5.460 suara. Di Kec Sapeken, Assifa mengumpulkan 10.471 suara dan Abussidik 6.845 suara. Sedangkan di Kec Lenteng, Assifa 13.612 suara dan Abussidik 14.035 suara.

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi kepada koran ini mengatakan, hasil perolehan suara resmi kedua paslon dalam pemilukada putaran kedua hanya rekapitulasi di tingkat kabupaten. "Saya tidak menjamin kebenaran hasil rekap PPK sebelum rekap di KPU pada 16 Agustus," katanya.

Menurut dia, meskipun tidak banyak, rekapitulasi di tingkat PPK masih berpotensi ada perubahan saat rekap di KPU. Perubahan itu bisa karena berbagai faktor. "Mungkin ada yang salah tulis saat rekap di PPK. Atau tidak sama jumlahnya dengan yang dipegang saksi paslon. Bisa saja seperti itu," terangnya. "Ketentuan siapa yang unggul dan tidak kan nanti setelah rekap di KPU," sergahnya.

Karena itu, dia berharap masyarakat tetap menunggu hasil perolehan suara paslon setelah rekapitulasi besok. "16 Agustus hasil rekapitulasi adalah kiblatnya (hasil rekapitulasi yang benar, Red)," tegasnya. (uji/mat/jp.com/sa)

KPPS Jemput Bola Pemilih, Datangi Pasien, TPS 20 Gunakan TPS Keliling

2010-08-11T02:58:00.000-07:00

KOLOR-Pasien rawat inap yang ada di RSD dr Moh. Anwar Sumenep bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemilukada putaran kedua kemarin (10/8). Sebab, petugas TPS 20 itu mendatangi langsung pasien yang berada di kamar inap.

Hal itu dilakukan supaya pasien yang tidak datang ke TPS bisa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan. Namun, tidak semua pasien bisa langsung mencoblos. Sebab, pasien harus bisa menunjukkan kartu undangan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tempat tinggalnya.

Sebenarnya, tidak hanya pasien saja yang bisa menyalurkan hak pilihnya melalui petugas TPS keliling. Melainkan, keluarga yang sedang menjaganya juga bisa menggunakan hak pilihnya.

Kenyataan ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilukada Sumenep putaran pertama. Saat itu, petugas tidak mendatangi pasien yang lagi rawat inap. Sehingga, pasien banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketua KPPS TPS 20 RSD dr Moh. Anwar, Desa Kolor, Kec Kota Sumenep Abd. Azis menjelaskan, langkah tersebut diambil bukan inisiatif dari pihaknya. Melainkan, merupakan instruksi KPU Sumenep. "Kami hanya menjalankan saja instruksi tersebut," katanya sambil menunjukkan surat edaran KPU.

Sehingga, pasien rawat inap tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga untuk menggunakan hak pilihnya. "Mereka kan ikut menentukan masa depan Sumenep selama lima tahun. Tidak hanya orang yang sehat saja," jelasnya.

Apakah semua pasien bisa menggunakan hak pilih? Azis menjelaskan, semua pasien bisa menggunakan hak pilih asalkan ada surat undangan atau formulir C6. Bahkan, keluarga pasien yang menjaga juga bisa menggunakan. "Kalau tidak ada surat undangan atau C6 tentu kami tidak perbolehkan untuk mencoblos," ungkapnya santai. (yat/zid/rd/jp.com/s)

Petani Garam Demo, Tolak Impor Garam

2010-08-11T02:57:00.000-07:00

PAMEKASAN KOTA-Puluhan petani garam bersama aktivis Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab) unjuk rasa di DPRD Pamekasan kemarin (10/8). Mereka menolak impor garam sekaligus mendesak pemerintah daerah bertindak tegas.

Petani garam merasa selama ini hanya dijadikan korban kebijakan dan sistem. Sebab, harga jual garam tidak pernah menguntungkan petani. Harga garam murah. Bahkan, untuk mendekati BEP (break event point) kesulitan.

Aksi dimulai dari perempatan Pegadaian sekitar pukul 09.30. Mereka menolak adanya rencana mengimpor garam dari luar Indonesia.

Zainal Abidin, orator aksi, mengatakan, unit produksi garam atau pengolahan garam beryodium milik PT Garam tidak berfungsi karena rusak. Sehingga, muncul rencana impor garam yang diduga akan dijual ke perusahaan lain. Sementara olahan PT Garam sendiri diolah oleh PT Unichem Indonesia.

"Indonesia merupakan negara dengan pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Dengan 17.500 pulau, termasuk Madura yang dikenal Pulau Garam, seharusnya kesejahteraan petani garam mampu ditingkatkan," teriak Zainal Abidin.

Aneh bin ajaib, sambungnya, sebutan Pulau Garam dan kualitas garam Madura yang dikenal nomor wahid di dunia ternyata hanya di atas kertas. Petani garam masih sengsara.

Selain orasi, massa membentangkan sejumlah poster. Antara lain bertuliskan, "Jangan eksploitasi petani garam"; "Save garam island"; "I love you Pulau Garam"; dan "Naikkan harga garam, kembalikan kesejahteraan petani garam".

"Jika pemerintah ngotot mengimpor garam di Madura, sangat lucu dan mengorbankan petani. Masak penghasil garam membeli garam," timpal Saiful Anam, peserta aksi lainnya.

Menurut dia, selain merugikan petani garam, impor garam justru menabrak Permendag No. 44/2005 dan Permendag No. 20/2007 tentang Impor Garam. Intinya, sebulan sebelum masa panen dan dua bulan pascapanen dilarang keras impor garam.

Rencana PT Garam menjadi koordinator impor garam dan pembelian garam rakyat juga disorot. Alasan petani, kebijakan tersebut akan memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang menjurus monopoli impor dan pasar.

"Selain itu, akan muncul kartel dan menyimpang dari UU Antimonopoli Pasar," tegas Saiful. Petani garam meminta Pemkab Pamekasan berperan aktif dalam memperjuangkan rakyatnya.

Saiful mengatakan, keberadaan PT Garam juga salah satu faktor tergencetnya petani lokal. Selain menjadi pesaing utama yang memasarkan garam, PT Garam juga nilai merusak harga pasar.

"Kami datang ke sini (DPRD) untuk menagih janji dan komitmen terhadap rakyat. Selain itu, rekomendasi penyelesaian sengketa tanah lahan garam harus segera dituntaskan," tandas Saiful.

Di hadapan pendemo, Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Husnan Achmadi dan Wakil Ketua DPRD Muhdlar Abdulah menyatakan, dewan siap memperjuangkan nasib petani garam. Namun, dewan harus mengetahui akar persoalan terlebih dahulu, termasuk dari PT Garam.

"Jangankan ke Surabaya, ke DPR (Jakarta) saya akan berangkat. Tapi, sebelumnya kita harus duduk bareng. Pokoknya petani jangan sampai dirugikan," ujar Muhdlar. Kepala Disperindag Atok Suharyanto dan Kabag Administrasi Perekonomian Setkab Jon Yulianto juga menemui pendemo. (nam/mat/jp.com/s)

Indikasi Bagi-Bagi Proyek Makin Jelas

2010-08-11T02:56:00.000-07:00

KOTA-Indikasi bagi-bagi proyek semakin jelas. Ini terungkap setelah anggota DPRD Sampang kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke tiga satuan kerja (satker) yang memiliki banyak proyek fisik kemarin (10/8).

Satker yang didatangi dewan adalah dinas pekerjaan umum (PU) Pengairan, dinas PU Bina Marga, dan dinas PU cipta karya dan tata ruang (Cikatarung). Sidak lelang proyek di hari terakhir ini diikuti anggota dewan dari lintas komisi.

Hasilnya, mereka menemukan 43 paket proyek fisik yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Sebab, peserta lelang kurang dari tiga rekanan. Paket proyek yang harus ditender ulang tersebut 26 paket di antaranya terdapat di dinas PU Cikatarung dan 17 paket proyek di dinas PU Pengairan.

Sidak yang dimulai pukul 10.00. Anggota dewan dari komisi A, komisi C, dan komisi C itu bergerak dari DPRD dengan naik empat mobil. Saat di dinas PU Pengairan Jalan Barisan, sempat terjadi ketegangan antara anggota dewan dan panitia lelang di dinas itu. Ketegangan terjadi saat anggota dewan dihalang-halangi oleh panitia untuk melihat data penawar proyek.

"Kami juga berhak untuk tahu data penawar lelang. Sebab, proyek ini menggunakan uang rakyat. Bukan hanya panitia saja yang bisa tahu proses pelelangan ini," sergah R. Aulia Rahman, anggota komisi C.

Sidak yang juga diikuti Ketua Komisi A Sahuri dan Ketua Komisi C Zamaschzari itu akhirnya menemukan ada 17 paket proyek yang dianggap menyalahi Keppres No. 80/2003. "Kami sudah mendata seluruh paket proyek yang ada di sini (dinas PU pengairan). Di antara sekian banyak paket, ada 17 paket yang tidak boleh dilanjutkan karena jumlah penawar kurang dari tiga rekanan, sesuai Keppres No. 80/2003," ungkap Abdussalam, anggota komisi D, yang ikut sidak.

Menurut dia, mau tidak mau panitia harus melakukan tender ulang. "Data paket proyek yang tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan sudah kami catat dan kami tunjukkan pada ketua panitia lelang di dinas PU Pengairan. Kami juga meminta yang bersangkutan untuk menandatangani kesanggupan mereka menggelar tender ulang," kata Abdussalam sambil menunjukkan 17 nama paket proyek yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Didik Suryanto.

Usai sidak di dinas PU Pengairan, rombongan bergerak ke dinas PU Bina Marga. Di dinas ini dewan kesulitan menemukan adanya paket proyek yang tidak memenuhi syarat seperti di dinas sebelumnya. Sebab, panitia tidak memasang daftar rekanan yang mengajukan penawaran pada masing-masing paket.

"Kok bisa seperti ini? Pelatihannya kan sama. Kenapa praktiknya tidak sama? Semestinya daftar rekanan yang mengajukan penawaran untuk masing-masing paket proyek tersedia. Kok bisa seperti ini?" kata Anwar Sanusi, anggota komisi C.

Panitia tidak bisa berbuat banyak. Mereka kelihatan bingung. Anggota DPRD pun memutuskan untuk meninggalkan dinas PU Bina Marga dan meminta panitia segera membuat daftar yang dimaksud sebelum penawaran ditutup pada pukul 12.00.

Sidak kemudian dilanjutkan ke dinas PU Cikatarung. Anggota dewan banyak menemukan paket proyek dengan jumlah rekanan penawar yang minim. Setidaknya ada 26 paket proyek dengan peserta tender kurang dari tiga rekanan.

Banyaknya paket proyek yang hanya diikuti dua bahkan satu rekanan itu, menurut Halil, merupakan bukti kuat adanya indikasi bagi-bagi proyek. Dikatakan, 43 paket proyek yang harus ditender ulang rata-rata proyek yang sumber dananya dari Provinsi Jawa Timur.

"Nah, rekanan yang mendapat paket tersebut adalah mereka yang siap memberikan 20 persen anggaran kepada panitia. Informasi itu sudah masuk ke anggota dewan," tutur Halil. (fei/mat/jp.com/s)

Bupati Akui Kirim SMS Isinya Tantang Carok Aliman

2010-08-11T02:55:00.000-07:00

BANGKALAN KOTA-Pejabat yang mengirim pesan pendek (SMS) ancaman kepada Aliman Harist, aktivis LSM, sebelum mobilnya dikepruk orang tidak dikenal Minggu (8/8), terungkap. Ternyata, pesan pendek melalui telepon seluler (ponsel) itu dikirim Bupati Bangkalan Fuad Amin.

Pengakuan ini disampaikan Fuad di hadapan wartawan dan perwakilan Aliansi Kepala Desa Bangkalan (AKDB) kemarin (10/8). Fuad mengatakan, SMS yang bertuliskan tantangan carok berdua kepada Aliman itu dikirim karena dia sudah akrab dan menganggap Aliman anaknya.

Usai memimpin apel siaga Ramadan di hadapan seluruh kepala desa (Kades), sekretaris desa (Sekdes), dan badan perwakilan desa (BPD) se Bangkalan, Fuad mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan SMS yang ditengarai mengancam Aliman itu kepada wartawan dan perwakilan AKDB.

"Ini SMS yang saya kirim. Katanya mengancam Aliman dan dilaporkan ke polda (Jawa Timur). Padahal, saya mengirim karena saya anggap dia masih anak saya. Kalau misalkan mahasiswa Unijoyo yang demo, saya tidak akan berani SMS seperti ini," aku Fuad.

Mesti mengakui sebagai orang yang mengirim SMS bernada ancaman itu, Fuad menepis mengetahui pelaku perusakan mobil Toyota Rush nopol M 1370 GA milik Aliman. Malah, dia khawatir ada pihak lain yang sengaja memanfaatkan pesan pendek yang dia kirim ke Aliman itu agar dirinya bisa terjerat hukum. "Semua kan bisa terjadi. Dirusak sendiri atau gimana memanfaatkan momen SMS yang saya kirim itu," kilahnya.

Seperti diberitakan, rangkaian teror pada aktivis LSM dan mahasiswa yang getol mengkritisi kebijakan Pemkab Bangkalan terjadi pada Minggu (8/8) lalu. Sore harinya di depan sekretariat Leksdam Jalan KH Moch. Kholil V/59 itu, mobil Aliman dirusak. Sedangkan malam harinya, giliran Fachrillah diintimidasi. Dua orang naik sepeda motor dengan menenteng celurit mengejar Fachrillah di Jalan Bromo Bangkalan. (ale/mat/jp.com/s)

Calon Menang di Kandang

2010-08-11T02:54:00.000-07:00

CABUP maupun cawabup unggul di tempat pemungutan suara (TPS)-nya masing-masing. Baik pasangan Assifa (Azasi Hasan-Dewi Khalifah) maupun pasangan Abussidik (Abuya Busyro Karim-Soengkono Sidik) menang mutlak di TPS mereka mencoblos.

Cabup Azasi Hasan menggunakan hak pilih di TPS 4 Kelurahan Pajagalan, Kec Kota Sumenep. Di TPS ini, Assifa, pasangan nomor urut 1, memeroleh 144 suara. Sedangkan Abussidik, pasangan nomor urut 2, mendapat 23 suara. Tidak sah berjumlah 7 suara .

Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 4 Pajagalan sebanyak 267 pemilih. Jadi, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 174 orang. "Suara Abussidik kalah jauh dari pasangan Assifa," kata Abdurrahman, ketua KPPS di TPS 4.

Azasi Hasan memberikan hak pilihnya di TPS 4 sekitar pukul 09.00. Dia datang bersama istri dan keluarganya. Tim suksesnya juga mengantarkan Azasi ke TPS 4.

Usai mencoblos, Azasi langsung pergi untuk memantau TPS yang menjadi basis massa Assifa. Informasinya, Azasi berkunjung ke keluarganya di Kec Kalianget dan Talango, serta kecamatan lain yang menjadi basis massa Assifa.

Sementara Dewi Khalifah bersama keluarganya menggunakan hak suaranya di TPS 6 Desa Pandian, Kec Kota Sumenep. Di TPS tempat cawabup pasangan Azasi ini DPT sebanyak 561 pemilih ditambah 9 pemilih tambahan. Hanya, dari total 570, hanya 380 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Hasil rekapitulasi suara, Assifa menang dengan memeroleh 239 suara dan Abussidik 131 suara, tidak sah 10 suara.

Di tempat terpisah, Abuya Busyro Karim mendapat dukungan banyak dari warga Desa Beraji, Kec Gapura. Busyro menang telak di TPS 3.

Cabup ini berangkat menuju TPS 3 yang jauhnya sekitar 200 meter ke arah timur rumahnya sekitar pukul 08.00 kemarin (10/8). Dia bersama istrinya, Wafiqoh Jamila, dan beberapa wartawan yang kebetulan meliput. Di TPS yang terletak di Dusun Tambak, Desa Beraji, puluhan warga menyambut kedatangan Busyro. Sebagian warga sudah antre di TPS untuk menyalurkan hak suaranya.

DPT TPS 3 Beraji 435 pemilih. Sedangkan yang mencoblos mencapai 426. Abussidik menang telak dengan meraih 422 suara. Assifa hanya mendapat 3 suara dan 1 suara tidak sah. Ketua KPPS Desa Beraji A. Dafir mengakui Abussidik menang mutlak di TPS 3.

Sedangkan di TPS 4 Desa Kolor, Kec Kota Sumenep, tempat Cawabup Soengkono Sidik mencoblos, Abussidik juga meraih kemenangan dengan meraup 174 suara. Sedangkan pasangan Assifa hanya mendapat 57 suara. Suara tidak sah mencapai 6 suara. DPT di TPS ini 343 orang, pemilih perempuan 185 orang dan pemilih pria 158 orang.

"Suara Abussidik menang di TPS Pak Soengkono seperti pemilukada putaran pertama," ujar Ervan, ketua KPPS TPS 4.

Soengkono menggunakan hak pilihnya di TPS 4 sekitar pukul 09.35. Mantan kepala Bappeda Sumenep ini hadir bersama dua anaknya, Wahyu Mayrissa dan Pradita Mayhendra Jaya serta istrinya, Wahyunitias. (yat/rid/uji/zid/mat/jp.com/s)

Setber LSM Demonstrasi

2010-08-11T02:52:00.000-07:00

KOTA-Sekitar seratus anggota LSM yang tergabung dalam sekretariat bersama (Setber) LSM mengadakan demonstrasi kemarin (9/8). Mereka berkumpul di depan Stadion Bangkalan di Jl Soekarno-Hatta dan bergiliran berorasi. Mereka menyatakan berbeda pandangan dengan beberapa LSM lainnya dalam melihat kondisi Bangkalan saat ini.

Dalam orasinya, beberapa anggota LSM yang tergabung dalam Setber menyatakan, mendukung kepemimpinan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin hingga selesai. Perubahan yang dialami Bangkalan disampaikan tidak terlepas dari peran RKH Fuad Amin.

Sekitar pukul 08.15, ratusan anggota Setber LSM telah berkumpul di depan stadion. Mereka datang dari berbagai arah dengan belasan bendera yang berbeda-beda. Sebuah kendaraan pikap yang dilengkapi pengeras suara menjadi pusat aksi anggota Setber LSM. Di mobil bak terbuka lainnya, sebanyak lima orang perwakilan Setber LSM bergantian berorasi.

Muhlis Assuryani, salah satu orator, mengatakan telah ada sekelompok orang yang mengatasnamakan demokrasi di atas kepentingan golongan. Muhlis mengatakan, pihak yang tidak puas dengan kepemimpinan Bupati Bangkalan tidak berdasar fakta dan data. "Faktanya Bangkalan sudah maju daripada 10 tahun yang lalu. Tapi masih ada yang tidak puas dengan kepemimpinan RKH Fuad Amin. Logika mana yang dipakai," teriak Muhlis di atas kendaraan.

Dalam orasinya, Muhlis juga menyinggung beberapa hasil pembangunan yang dianggap sebagai keberhasilan Fuad Amin. Beberapa di antaranya adalah lampu penerangan jalan, pembebasan lahan di Suramadu, serta perbaikan jalan di Bangkalan. "Perubahan yang selama ini dirasakan adalah peran dari RKH Fuad Amin. Bukan dari pihak lainnya," tambah Muhlis.

Mahfud, koordinator lapangan aksi tersebut dalam orasinya sempat menanggapi insiden yang menimpa salah satu aktivis LSM di Bangkalan. Dia mengaku prihatin dengan tragedi tersebut. Hanya, dia meminta agar hal tersebut tidak dikaitkan dengan pihak yang mendukung pemerintah Bangkalan. "Tolong jangan menduga-duga dan mengandai-andai. Kami baca di media bahwa itu seakan-akan perbuatan teman-teman yang pro-pemerintah Bangkalan," ujarnya.

Mahfud sendiri mengaku akan mendukung pemerintahan RKH Fuad Amin hingga selesai. Pihaknya di depan massa bahkan menyatakan, akan datang lagi dengan jumlah yang lebih besar. "Ini adalah permulaan, kalau kelompok-kelompok itu masih memaksakan diri maka kami tidak akan lagi datang dengan ratusan orang. Kami akan datang dengan ribuaan bahkan jutaan," ujarnya.

Di akhir orasi, Mahfud mengatakan pihaknya tidak akan turun jalan agar tidak terpancing provokasi kelompok lain. Pihaknya tidak ingin Bangkalan dianggap tidak kondusif. Sekitar pukul 11.00 kemarin, massa kemudian dengan tertib membubarkan diri.

Dikonfirmasi usai aksi, Muhlis Assuryani yang juga juru bicara aksi mengatakan, latar belakang aksi tersebut adalah pandangan yang berbeda dengan kelompok LSM lain yang belakangan terakhir mengadakan aksi. Pandangan yang berbeda tersebut disampaikan terkait dengan kondisi Bangkalan saat ini. "Kalau lihat statemen kawan-kawan lain sepertinya Bangkalan ini mau kiamat, padahal selama ini telah terjadi perubahan yang tidak akan tercapai tanpa RKH Fuad Amin," ujarnya.

Apakah aksi yang dilakukan kelompok lain mengarah pada Bupati Bangkalan? "Policy (kebijakan, Red) di Kab Bangkalan saat ini berada di RKH Fuad Amin. Aksi kelompok lain selama ini melakukan kritik dan statemen terhadap kebijakan RKH Fuad Amin," ujarnya.

Muhlis menambahkan, setidaknya puluhan LSM telah tergabung dalam Setber. Pihaknya berharap tidak ada pihak yang merecoki 3 tahun sisa kepemimpinan Fuad Amin di Bangkalan. (rif/jp.com/s)

Sama-Sama Optimistis Menang 70-75 Persen Suara

2010-08-11T02:51:00.002-07:00

Tim pemenangan pasangan Assifa (Azasi Hasan-Dewi Khalifah) dan Abussidik (Abuya Busyro Karim-Songkono Sidik) menyatakan siap menghadapi coblosan hari ini. Apa prediksi mereka?

MOH. HAYAT, Sumenep Kota

---

POSKO Assifa di Jalan Kamboja Kota Sumenep kemarin (9/8) penuh dengan orang-orang yang tampak sibuk. Mereka memang sedang koordinasi dan maping menghadapi coblosan hari ini. Tidak hanya tim kabupaten, tim dari kecamatan juga berkumpul di posko. Koran ini tidak banyak tahu isi pembicaraan mereka. Maklum saja, pembicaraan mereka memang rahasia.

Kendati demikian, di sela-sela koordinasi, Ketua Tim Pemenangan Assifa Abdullah Arif menemui koran ini. Dia mengatakan, Assifa bakal melenggang menuju Pendapa Agung. Dia optmistis, pasangan nomor urut 1 ini bisa memeroleh suara hingga 70 persen dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap) yang berjumlah 884.417 pemilih.

Alasannya, hasil survei internal, Assifa banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Buktinya, kata dia, dengan banyaknya permintaan kepada Assifa untuk turun langsung ke masyarakat.

"Persiapan kami sudah maksimal. Dari hasil survei, ternyata kami menang," katanya kemarin siang (9/8). Menurut dia, animo masyarakat untuk memilih Assifa cukup besar. Apalagi masyarakat kepulauan yang memang menjadi basis suara Assifa di putaran pertama. "Daerah yang memang dipastikan akan menang tentu di kepulauan," prediksinya.

Kalau untuk daratan? Abdullah mengatakan, banyak yang potensial digarap Assifa. Sperti Bluto, Pragaan, dan lainnya. "Gaung Nyai Eva (Dewi Khalifah, Red) sebagai aktivis perempuan kan juga besar. Jadi, untuk daratan kami juga akan menang," katanya.

Dia berharap tidak ada permainan oknum untuk menekan angka perolehan suara Assifa. "Tetapi kami tidak khawatir dengan hal itu. Sebab, setiap TPS kami siapkan dua saksi," ujarnya.

Sementara di Posko Abussidik di Jalan Adirasa kemarin juga tampak kesibukan. Seperti Tim Pemenangan Assifa, Tim Pemenangan Abussidik juga optimistis bisa memenangi pemilukada putaran kedua. Bahkan, Abussidik memperkirakan memperoleh 75 persen suara.

Target ini dinilai tidak berlebihan. Sebab, pada putaran pertama Abussidik memiliki modal suara yang cukup untuk bisa unggul dari Assifa.

Ketua Tim Pemenangan Abussidik M. Rasul Junaidi mengaku sangat yakin jagonya bisa menang. "Tidak perlu ditawar, kalau Abussidik akan menang bersama dukungan rakyat," katanya.

Prediksi ini, menurut Rasul, cukup berasalan dengan melihat modal perolehan suara pada putaran pertama lalu. "Animo masyarakat pada putaran pertama kepada Abussidik kan besar. Berarti, untuk mencapai 75 persen cukup mudah dengan modal itu," paparnya.

Apalagi, pasangan calon pada putaran pertama Basmalah (Bambang Mursalin-Moh. Saleh Abdullah) mendukung Abussidik. Termasuk PAN (Partai Amanat Nasional) Sumenep. "Suara Basmalah dan PAN besar juga. Dengan gabungan ini sudah pasti kami akan menang," tendasnya.

Untuk pengamanan suara, tim Abussidik sudah menyiapkan berbagai jurus. Seperti, saksi dan menggunakan penggerak pemilih untuk bisa mencoblosa ke TPS. "Semuanya sudah beres," pungkasnya. (mat/jp.com/s)

Demo Tuntut Bupati Mundur

2010-08-11T02:51:00.001-07:00

Massa Nyaris Duduki Pendapa Bupati

SAMPANG KOTA-Sedikitnya 500 warga dari Kec Omben dan Camplong kemarin (9/8) turun jalan untuk menyampaikan tuntutannya pada Pemkab Sampang. Tuntutan mereka cukup berat, meminta Bupati Noer Tjahja mundur dari jabatannya. Mereka menilai bupati tidak berhasil membawa Sampang lebih baik selama 2,5 tahun.

Informasi yang dihimpun koran ini, demo yang pesertanya kebanyakan nelayan itu dipicu karena tak kunjung turunnya dana bantuan dampak eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas (migas) di Sampang. Padahal, dana dijanjikan akan cair pada 21 September 2010. Namun, warga sudah tidak sabar dan menggelar demo cukup besar.

Massa tidak sempat bertemu langgsung bupati dan pejabat teras pemkab. Sebab, segenap pejabat sedang menghadiri kegiatan di Kec Banyuates. Pendemo kecewa dan terus-menerus menghujat bupati. Massa nyaris menduduki pendapa. Namun, Kapolres Sampang AKBP Agus Santosa berhasil menenangkan mereka.

Pantauan koran ini, konsentrasi massa dimulai pukul 09.30 di depan Pasar Srimangunan. Ratusan pendemo mulai bergerak sekitar pukul 10.00 menuju kantor pemkab dangn membawa spanduk dan karton dengan tulisan bernada menghujat. Tidak hanya bupati, pendemo juga menghujat PT Santos yang tak kunjung memberikan dana pemberdayaan bagi warga nelayan di Camplong.

Berjalan sekitar 1 kilometer, massa akhirnya sampai di depan kantor dewan. Polisi yang sudah berjaga-jaga meminta pendemo untuk tidak melewati batas unjuk rasa. Namun, kantor dewan bukan sasaran pendemo. Setelah berorasi lima menit, massa melanjutkan aksinya ke kantor pemkab.

"Dari dulu sudah saya katakan. Jangan macam-macam dengan kepentingan rakyat. Kepentingan perut orang kecil," tegas koordinator lapangan (korlap) demontrasi, Tamsul. Menurut dia, demontrasi tersebut merupakan langkah terakhir yang terpaksa ditempuh. Alasannya, berbagai cara sudah ditempuh. Termasuk, beberapa kali pertemuan dan koordinasi terkait dana pemberdayaan bagi warga terdampak eksplorasi dan eksploitasi migas di Camplong.

"Tidak satu pun komitmen yang disepakati dalam pertemuan itu dijalankan. Kelihatannya memang mau kucing-kucingan. Kalau tidak ada itikad baik, kalau memang tidak bisa memperhatikan kepentingan rakyat, mundur saja bupatinya," teriak Tamsul disambut teriakan demonstran lainnya.

Tamsul juga membeberkan banyaknya jual beli dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS), tidak harmonisnya bupati dengan Wakil Bupati (Wabup) Fannan Hasib. "Tender proyek tidak transparan. Banyak makelar, tidak ada tender bebas yang benar-benar bebas. Yang dapat proyek hanya mitra kerja yang dekat dengan bupati saja," tudingnya.

Tamsul kembali menegaskan tuntutan dana pemberdayaan bagi nelayan Camplong. "Sudah lima bulan yang lalu dijanjikan Rp 1,2 miliar. Mana? Sampai sekarang tidak ada," sergahnya. Jika tuntutan tetap tidak digubris, selain menuntut mundur bupati, nelayan juga akan memindahkan kapal PT Santos di tengah laut ke pantai.

Karena tak ada seorang pun menemui demonstran di pintu masuk pemkab, Kapolres Sampang AKBP Agus Santosa turun tangan. Untuk menghindari bentrokan, dia meminta perwakilan demonstran masuk kantor pemkab. Sampai di aula mini pemkab, perwakilan demonstran tak kunjung ditemui seorang pejabat pun. Hanya Fannan Hasib yang ada dan bisa menemui demonstran.

"Kami ini sudah capek ketemu dengan orang-orang yang tidak bisa mengmbil kebijakan. Kami ingin sampaikan ini langsung ke bupati. Kalau tidak bisa melayani dan menemui rakyat seperti kami, mundur!" tegas Tamsul kepada Kapolres.

Tak lama kemudian Fannan Hasib, Asisten II Hari Soeyanto, dan Kepala Bakesbang Rudi Setiadi masuk ruangan. "Kami minta Sekkab (sekretaris kabupaten), bupati yang datang ke sini. Kalau Pak Hari dengan Pak Rudi, saya sudah capek bertemu mereka," ungkap Tamsul lagi.

Tamsul akhirnya membaca tuntutan warga sambil didengarkan kapolres, Wabup, assisten II, dan kepala bakesbang. "Ini tidak usah ditanggapi. Kami hanya ingin menyampaikan catatan dan tuntutan kami," tegasnya disambut senyum Fannan Hasib.

Ada sedikitnya 11 catatan merah atau kegagalan bupati selama 2,5 tahun memimpin Sampang. Mulai dari membuka konflik terbuka antara bupati dengan Wabup, angka kemiskinan yang tak jelas hingga upaya memperlambat pencairan dana pemberdayaan dari perusahaan migas.

Tuntutan paling atas para demontsran adalah meminta Bupati Noer Tjahja turun dari jabatannya. Selanjutnya, warga meminta perusahaan eksplorasi dan eksploitasi migas diusir dari Sampang karena tak kunjung menyejahterakan warga. Pendemo juga meminta dana pemberdayaan yang selama ini dijanjikan segera dicairkan. "Dana ini sempat mau dipotong Rp 100 juta dengan alasan tidak jelas. Jangan-jangan ini dipotong untuk pejabat pemkab," sergah Tamsul.

Selesai menyampaikan catatan merah dan tuntutan, Tamsul juga menyerahkan uang Rp 5.000 pada asisten II untuk diserahkan ke bupati. "Sampaikan ini ke bupati, dari masyarakat," tandasnya pada Hari Soeyanto.

Perwakilan kemudian kembali ke pintu gerbang bergabung dengan pendemo lainnya. Mereka kemudian bergerak menuju pendapa bupati. Rencananya, pendemo hendak menunggu dan menduduki pendapa hingga bisa bertemu langsung dengan bupati. Namun, hal itu urung terjadi karena ratusan polisi juga sudah bersiap di garis batas unjuk rasa pendapa. Kapolres kembali turun tangan untuk menenangkan massa. Sejumlah perwakilan kembali diminta berdialog.

"Pak Kapolres berjanji akan mempertemukan kita dengan pejabat-pejabat dalam minggu ini. Kalau nanti belum ada pertemuan juga kita datang lagi dengan massa lebih banyak," ujar Samsul, orator lain dalam demontrasi itu. Demo akhirnya bubar sekitar pukul 12.00.

Dikonfirmasi terakit tuntutan pendemo, Bupati Sampang Noer Tjahja enggan berkomentar banyak. "No comment...no comment. Saya tidak tahu tadi ada demo," ujarnya. Setelah didesak, Noer Tjahja akhirnya mengatakan penilaian kinerjanya selama memimpin Sampang tak bisa diukur dengan pernyataan sebagian warga Sampang saja.

"Silakan saja, tidak apa-apa. Itulah demokrasi. Itu kan mereka melihat dari sisi negatif. Kalau dilihat dari sisi negatif tidak ada yang betul, semua salah," ungkapnya.

Disinggung mengenai konflik antara dia dengan Fannan Hasib, bupati menegaskan, dirinya sama sekali tidak berkonflik dengan Wabup. " Saya tidak ada apa-apa dengan Wabup," tuturnya.

Terkait dana pemberdayaan dari PT Santos, Asisten II Hari Soeyanto menjelaskan, proses pencairan dana sedang berjalan. Dalam hal ini, pemkab hanya sebagai fasilitator. "Sebenarnya semuanya sedang berjalan, sedang dalam taraf verifikasi. Rencananya, dana itu akan cair pada 21 September 2010. Dana itu nanti langsung masuk ke rekening pokmas (kelompok masyarakat). Kami sudah koordinasikan itu dengan pihak PT Santos, Hamim Tohari," paparnya.

Dijelaskan, dana sebesar Rp 1,2 miliar itu akan dibagi untuk tujuh desa. Enam di Kec Camplong dan satu di Kec Kota Sampang, yaitu Desa Pulau Mandangin.

Hari menegaskan, pemkab sama sekali tidak mengulur-ulur waktu untuk pencairan dana tersebut. "Ini kan dananya PT Santos. Nanti ada verifikasi lagi oleh Unijoyo (Universitas Trunojoyo) yang juga bagian dari proses tersebut. Pemerintah kan kerja koordinasi, harus verifikasi dan sortir supaya tepat sasaran," tuturnya. (lah/mat/jp.com/s)

Ada konflik antara Bupati dan Wabup Sampang

2010-08-04T06:24:00.000-07:00

SAMPANG KOTA-Setelah lama tersimpan rapi, konflik antara Bupati Noer Tjahja dan Wakil Bupati (Wabup) Fannan Hasib akhirnya terungkap juga. Hampir seluruh masyarakat Sampang mengetahui putusnya komunikasi antara dua petinggi Pemerintahan Sampang itu. Akhirnya, kemarin (3/8) berbagai pihak beramai-ramai meminta keduanya berdamai untuk kepentingan pembangunan.

Sedikitnya tiga elemen mendukung islah (berdamai) secara terpisah. Mulai mahasiswa, pemuda hingga ulama. Secara terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Hermanto Subaidi turut memberikan dukungan senada mewakili kalangan pegawai negeri.

Pantauan koran ini, dukungan agar Noer Tjahja dan Fannan Hasib segera islah diperlihatkan mahasiswa dengan pemuda yang menggelar aksi damai. Sembari membagi-bagikan selebaran dan karton bernada seruan moral, elemen yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Kompas) juga menggelar aksi teatrikal. Aksi ini sempat menjadi perhatian warga yang melintas di depan Monumen Jalan KH Hasyim Asyari (Sampang).

Saat aksi, tampak seorang dalang memainkan wayang yang ditempeli gambar Noer Tjahja dan Fannan Hasib. Layaknya dalang sungguhan, pemuda itu duduk bersila di tepi jalan sambil menceritakan asal-muasal duduknya Noer Tjahja dan Fannan Hasib di kursi Pemkab Sampang. Dalang juga menceritakan tentang proses keduanya pecah dan tak saling sapa hingga sekitar setahun lamanya.

"Noer Tjahja dan Fannan Hasib adalah dua pemimpin Sampang ideal yang lahir dari proses yang paling demokratis. Rakyat memberikan kepercayaan pada keduanya untuk membawa Sampang jadi lebih baik," ujar Faisol Ramdhani, dalang "wayang politik" itu. Selanjutnya, dia bercerita tentang begitu bersahabat dan mesranya dua pemimpin itu saat sedang mengharapkan dukungan dari masyarakat Sampang pada 2007 lalu.

Selain wayang, sejumlah mahasiswa berperan sebagai Noer Tjahja dan Fannan Hasib. Di awal adegan keduanya terlihat begitu mesra hingga akhirnya saling tutup mulut dengan lakban. Sejumlah mahasiswa lainnya berperan sebagai petani, pengangguran, rakyat jelata, dan mahasiswa.

Singkat cerita, dua-duanya kemudian diketahui tidak harmonis. "Awalnya tidak saling sapa, lalu saling menghujat di media, saling menyalahkan. Mulai dari urusan mobil dinas, urusan absen, urusan pekerjaan!" ungkap dalang. "Sekarang, siapa yang tidak tahu keduanya sedang berkonflik?" tambahnya.

Si dalang kemudian menegaskan bahwa konflik itu tak akan menghasilkan apa-apa kecuali kesengsaraan bagi masyarakat dan kemunduran. "Mereka harus akur. Bawa Sampang maju ke depan. Ulama yang mendukung mereka harus menjadi penengah islah," tegas dalang.

Terpisah, sejumlah ulama dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Sampang datang ke dewan yang dipimpin Ketua PC NU KH Muhaimin Abdul Bari. Hadir para pimpinan fraksi dan dewan dalam pertemuan. PC NU meminta dewan ikut mendukung agar bupati dan Wabup segera berdamai.

"Saya mengibaratkan bupati dan wakilnya itu sebagai orang tua. Kalau orang tuanya tidak akur, maka anak-anaknya, pengikutnya, rakyatnya, tidak akan akur, bertengkar semua. Kami datang ke sini sebelum semuanya terlambat," ujar Muhaimin.

Setelah islah, dia meminta hubungan harmonis keduanya ditampakkan pada warga Sampang. "Kalau masih tidak akur terus, Sampang tidak akan ke mana-mana. Tidak akan maju, mundur sudah jelas," tegasnya.

Sejak kapan PC NU melihat ada konflik itu? Dijelaskan, ketidakharmonisan antara bupati dan wakilnya tampak pasca Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jawa Timur. "Kami melihatnya sejak setahun yang lalu. Setengah tahun lalu kami sudah minta supaya islah, tapi masih belum terjadi sampai sekarang," ungkapnya.

Benarkan ada konflik itu? Sekkab Hermanto Subaidi menjelaskan lebih halus. Namun, dia tidak memungkiri adanya ketidakharmonisan antara bupati dan Wabup. "Kami atas nama pegawai negeri di lingkungan pemkab sangat berharap (keduanya bersatu, Red). Mudah-mudahan bisa. Tetapi, sebenarnya tidak ada masalah, hanya kurang komunikasi. Maklum, beliau-beliau ini kan sama-sama sibuk," paparnya.

Yang pasti, sambungnya, kunci pembangunan Sampang ke depan adalah kebersamaan, kekompakan, komunikasi yang baik, dan intensif. "Saya kira tidak ada masalah yang krusial. Hanya, selama ini karena kurang intensitas pertemuan antara beliau berdua. Tapi, beliau berdualah yang tahu. Saya yakin, keduanya tetap memegang teguh komitmen awal untuk bersatu," ujarnya. (lah/mat/jp.com/s)

Ngotot Beber Audit BPK,Waka DPRD Ogah Bahas KUA PPAS PAK 2010

2010-08-04T06:21:00.000-07:00

KOTA-Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Keuangan (KUA PPAS PAK) 2010 kini sudah masuk kantor DPRD Sampang. Namun, sejumlah anggota dewan menolak membahas KUA PPAS tersebut sebelum mereka membahas dan menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 lalu.

Hal tersebut disampaikan salah satu Wakil Ketua DPRD Sampang Kian Santang. Menurut dia, berdasar Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010, hasil audit BPK harus ditindaklanjuti DPRD. Tindaklanjut hasil audit BPK tersebut harus dilakukan maksimal dua minggu setelah hasil audit itu diterima.

Santang mengatakan, hingga saat ini hanya Ketua DPRD Imam Ubaidillah saja yang memegang hasil audit tersebut. Namun, pucuk pimpinan DPRD tersebut tak kunjung mensosialisasikan dan memberikan salinan dokumen hasil audit BPK tersebut pada unsur pimpinan lain dan anggota dewan. "Besok (hari ini) atau Rabu saya akan datang ke BPK untuk minta dokumen audit tersebut. Kami ingin konsisten pada Permendagri yang mengatur agar DPRD membahas dan menindaklanjuti audit BPK tersebut," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, hasil audit BPK tersebut terkesan ditutupi dan dirahasiakan. "Kalau seperti itu kan jelas meimbulkan tanda tanya. Ada apa sebenarnya dengan hasil audit tersebut," tandasnya. Padahal, status wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK terkait hasil auditnya tidak menjamin tidak ada masalah di lapangan.

Santang mengatakan, sesungguhnya banyak temuan-temuan dewan yang harus dipadukan dengan hasil audit BPK. Diantaranya sejumlah proyek pembangunan yang dinilainya keliru proses penganggarannya dan dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan dalam APBD.

Meski tidak merisaukan bagaimana dia akan mendapatkan dokumen hasil audit BPK, Santang mengaku sangat menyayangkan perilaku ketua DPRD. Dia menilai sebagai pimpinan seharusnya Imam Ubaidillah bisa memberi pengetahuan pada unsur pimpinan lain dan anggota dewan mengenai hasil audit BPK tersebut. "Saya bisa mendapatkan hasil audit BPK itu. Tapi pimpinan dewan seharusnya lebih bijak. Jangan menganggap DPRD ini seperti pondok pesantren. Apa kata kiainya harus diikuti santrinya. Kami ini bukan santri di pondok," sergahnya.

Dikonfirmasi, Imam Ubaidillah mengakui KUA PPAS PAK sudah masuk dewan. Namun, sejumlah anggota dewan enggan membahasnya sebelum menindaklanjuti hasi audit BPK. "Hasil audit BPK itu kan sudah dijelaskan dalam laporan pertanggungjawaban bupati, sudah dikaji. Tapi kalau mau dibahas lagi silahkan, tidak ada masalah. Tapi itu kan tergantung nanti di Banmus (badan musayawarah)," terangnya.

Ditanya implikasi pembahasan dan tindak lanjut hasil audit BPK itu, Imam mengaku sejauh ini belum mengetahuinya. "Saya tidak tahu ke mana arahnya pembahasan hasil audit BPK itu nanti. Ujungnya itu saya tidak tahu. Tapi kalau dalam banmus nanti disepakati untuk dibahas, ya silahkan," ujarnya. (lah/ed/jp.com/s)

Setelah PAK, APBD Naik Rp 98 Miliar

2010-08-04T06:18:00.001-07:00

BANGKALAN KOTA-Setelah perubahan anggaran keuangan (PAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 98 miliar. Hanya, pengeluaran untuk belanja tak langusng lebih besar dibanding dengan belanja langsung.

Kenaikan pendatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 4,031 miliar, dana perimbangan Rp 20, 267 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 73,738 miliar. Total APBD setelah PAK sebesar Rp 842,379 miliar jika ditambahkan dengan APBD sebelum perubahan yang mencapai Rp 744,342 miliar. Dengan angka itu, dipastikan APBD mengalami surplus hingga 13,17 persen.

Berdasarkan penjelasan Bupati Fuad Amin yang disampaikan Wakil Bupati M. Syafik Rofii beberapa waktu lalu, pendapatan terbesar diperoleh dari dana perimbangan. Dana ini mayoritas disokong oleh sumber daya alam (SDA) minyak dan gas. "Kenaikannya mencapai Rp 13,5 miliar dari Rp 6 miliar sebelum perubahan," terangnya.

Sementara dari kenaikan pendapatan daerah yang sah, karena dalam pos itu sebagian besar disokong penerimaan dana penyesuaian untuk tunjangan profesi guru PNSD (pegawai negeri sipil daerah) yang mencapai Rp 43 miliar dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp 10 miliar.

Kenaikan APBD tersebut digunakan untuk belanja daerah yang dibagi dalam dua kategori. Yakni, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hanya, antara pengeluaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak seimbang.

Padahal, sesuai Kepmendagri No. 25/2009 disebutkan, belanja langsung harus lebih besar dibanding belanja tidak langsung atau minimal berimbang (50 persen-50 persen), Tetapi, setelah PAK belanja tidak langsung lebih besar dengan persentase 21,04 persen dan hanya 8,99 persen untuk belanja langsung.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Keuangan Setkab Bangkalan Ahmat Hafid menjelaskan, lebih dominannya belanja tidak langsung karena sebagian besar dana bersumber dari APBN yang hanya melewati kas daerah. Seperti, seperti tunjangan profesi guru sebesar Rp 43 miliar dan tunjangan penghasilan guru sebesar Rp 10 miliar. "Jadi, dana itu hanya numpang lewat saja di daerah," tuturnya

Dijelaskan, untuk alokasinya, belanja tidak langsung antara lain untuk belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung antara lain dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Untuk diketahui, alokasi anggaran pendidikan pada 2009 sebesar 41 persen dan 2010 sebelum perubahan 43 persen, setelah PAK dialokasikan 47 persen. Untuk kesehatan pada 2009 sebesar 10 persen, 2010 sebelum perubahan 11 persen, setelah perubahan mencapai 12,18 persen. Sedangkan untuk pekerjaan umum saat ini naik 1 persen, menjadi 19 dari 18 persen. "Di semua sektor alokasinya juga naik," katanya. (amr/mat/jp.com/s)

Setelah PAK, APBD Naik Rp 98 Miliar

2010-08-04T06:18:00.000-07:00

Pelaksanaan APBD di Madura Lamban

2010-07-19T22:03:00.000-07:00

Senin, 19 Juli 2010 ]
Lamban, Penyerapan Anggaran Minim Empat kabupaten di Madura berlomba-lomba menjadi yang terawal untuk mengesahkan APBD-nya. Tapi, ketika tahap pelaksanaan program, dari dulu, semuanya tersendat-sendat. Begitu juga pada tahun ini.

EKSEKUTIF dan legislatif di Sumenep sudah membahas APBD 2010 di akhir 2009. Pada 31 Desember 2009 APBD 2010 kelar yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh bupati dan ketua DPRD dalam sidang paripurna. Pada 18 Januari 2010 gubernur Jawa Timur memberikan pengesahan dan sekaligus catatan. Hasil evaluasi dari gubernur, secara umum tidak ada masalah yang signifikan dengan APBD 2010 yang sudah disahkan DPRD Sumenep. Namun, terdapat tiga catatan dalam hasil evaluasi dari gubernur dan itu harus disesuaikan pada rancangan APBD 2010. Tiga catatan itu terkait keberadaan dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD), dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan penomoran rekening kegiatan. Semula dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD sebesar Rp 14,83 miliar lebih belum masuk pada rancangan APBD 2010, karena dananya baru diterima pada 30 Desember 2009. Dana itu baru masuk ke kas daerah pada 30 Desember 2009. Saat itu pembahasan rancangan APBD 2010 sudah selesai. Hasil evaluasi dari gubernur, dana tersebut harus dimasukkan pada APBD 2010. Sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang tercatat pada rancangan APBD 2010 sebesar Rp 13,1 miliar. Namun, sesuai hasil evaluasi dari gubernur, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang akan diterima Sumenep sebenarnya sebesar Rp13,3 miliar lebih. Sedangkan kekuatan APBD Sumenep 2010 sebelum evaluasi dari gubernur adalah penerimaan sebesar Rp 908,75 miliar, belanja Rp 907,99 miliar, dan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 754,28 juta. Sementara kekuatan APBD setelah evaluasi dari gubernur adalah penerimaan sebesar Rp 923,88 miliar, belanja Rp 922,82 miliar, dan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp1,05 miliar. Secara prinsip APBD Sumenep 2010 sudah bisa dilaksanakan. Secara teoritis dua bulan berikutnya (Maret) pelaksanaan APBD sudah dimulai. Kenyataannya, pelaksanaan APBD 2010 baru dimulai medio Juni 2010. Ini terlihat dari greget implementasi APBD di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seperti pada pelaksanaan tahapan pelelangan proyek fisik yang secara kasat mata bisa dilihat. Rata-rata permulaan proyek fisik memang medio Juni 2010. Baik itu yang bersifat penunjukan langsung maupun proyek tender.Rasa kekecewa pun muncul. Bukan saja dari DPRD yang sejak awal mengawal agar APBD tepat waktu, masyarakat umum pun menggerutu. Sebab, selain lamban, upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan juga nihil. Anggota Komisi C DPRD Sumenep, A. Fauzi Hasyim, mengatakan, eksekutif sangat lamban dalam melaksanakan tahapan pembangunan. Indikasinya, hingga pertengahan tahun program pembangunan baru berjalan. Dengan demikian, penyerapan anggaran pembangunan juga belum maksimal. "Bagaimana bisa menyerap anggaran secara cepat lha sampai Juni baru proses awal. Padahal, seharusnya (program APBD) sudah berjalan hampir 50 persen," katanya. "Kalau begini, berarti kan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.Dewan secara umum menilai kinerja pemkab lamban. Bahkan, dewan menilai eksekutif tidak memiliki good will untuk merespons upaya percepatan pembangunan. Seharusnya, jika pemkab bekerja cepat, pelaksanaan pembangunan bisa dimulai April atau dua bulan setelah APBD disahkan gubernur. "Harapan kami waktu itu di DPRD, pelaksanaan APBD bisa cepat. Sehingga, perputaran ekonomi akibat pelaksanaan APBD bisa merata dan bisa dinikmati masyarakat luas. Jika semua sektor berjalan, masyarakat bisa jadi buruh dalam pembangunan, pedagang mulai merasakan manfaat pembelian dari APBD, dan sebagainya," terang Fauzi.Wakil Ketua Tim Anggaran Pemkab Sumenep Djasmo saat dikonfirmasi menolak memberikan tanggapan soal keterlambatan pelaksanaan APBD. Dia beralasan, pihaknya tidak banyak tahu data mengenai penyerapan anggaran. Pihak yang paling tahu mengenai penyerapan anggaran di DPPKA (dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset)."Sudah, jangan ke saya. Langsung ke DPPKA saja yang lebih tahu," katanya saat dikonfirmasi melalui saluran telepon kemarin siang (18/7).Sayangnya, Kepala DPPKA Sumenep Didik Untung Samsidi belum bisa dikonfirmasi. Berkali-kali dihubungi, telepon selulernya tidak aktif. Sedangkan Jumat (17/7) lalu saat didatangi ke kantornya, Didik sedang sibuk. Tapi sebelumnya, kepada koran ini dia mengatakan, penyerapan anggaran bergantung dari SKPD masing-masing.DPPKA, kata Didik, hanya bertugas seperti "bendahara" pemkab. Sehingga, penyerapan anggaran bergantung pada SKPD. "Biasanya, memang penyerapan anggaran baru maksimal setelah Agustus atau September," terangnya dalam sebuah wawancara dengan koran ini.Sedangkan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Sumenep Sudarto sebelumnya juga menepis penilaian lambannya kinerja pemkab secara umum. Alasannya, saat ini proses pembangunan sudah berjalan sesuai mekanisme.Ditanya soal minimnya penyerapan anggaran, Sudarto menegaskan, penyerapan anggaran baru bisa maksimal periode September-Oktober. Sebab, saat ini masih masuk tahap pelaksanaan pembangunan. "Jadi, bisa menyerap dana maksimal nanti baru September atau Oktober," paparnya ketika itu.Sayangnya, saat disinggung keterlambatan pelaksanaan pembangunan, Sudarto memilih tidak berkomentar. (zid/mat/jp.com/s)

28 unit Sentra Batik ada di Madura

2010-07-08T03:23:00.000-07:00

Kamis, 8 Juli 2010

JAKARTA: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Madura mencatat jumlah sentra batik di Madura, Jawa Timur hingga sekarang mencapai 28 sentra batik.
Adapun untuk perinciannya meliputi di wilayah Kecamatan Pamekasan sebanyak 5 sentra batik tulis, Kecamatan Proppo 12 sentra batik, Palengaan 6 sentra, Waru 1 sentra, Pegantenan 2 sentra dan di Kecamatan Tlanakan sebanyak 1 sentra batik.
Ketua Asosiasi Batik Tulis Pamekasan Ilzamuddin, seperti dikutip dari Antara kemarin, menyebutkan dari 28 sentra batik tersebut dengan jumlah sekitar 1.200 unit usaha mampu memproduksi sebanyak 309.000 lembar batik setiap tahun dengan taksiran nilai produksi sekitar Rp24 miliar. (Bisnis/01/s)

Tanjung Perak, Bisa Dikembangkan ke Madura

2010-07-08T01:10:00.001-07:00

Tingkat kepadatan atau BOR (Bert Operation Ratio) Pelabuhan Tanjung Perak nampaknya sudah tak bisa ditolerir lagi. Pelindo III pun mempersiapkan pembangunan pelabuhan Soca di Madura.

“BOR Tanjung Perak saat ini diperkirakan telah mencapai kisaran 70 hingga 80 %. Kondisi ini harus segera diantisipasi, jika tidak Pelabuhan Tanjung Perak terancam mengalamai stagnasi. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Perak,” kata Sumber di Pelabuhan Tanjung perak, kepada Pers, belumlama ini.

Menurut dia, selama ini manajemen pelabuhan Tangjung Perak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kejenuhan dengan merevitalisasi serta mengoptimalkan seluruh terminal (dermaga) mulai dari Jamrud, Berlian, Mirah, Nilam dan dermaga Kalimas.

“Namun usaha itu belum bisa mengatasi kemacetan di Tanjung Perak, karena panjang 5 (lima) dermaga di Tanjung Perak sudah tidak memadai untuk dikembangkan, sehingga terjadi antrian rata-rata 20 hingga 25 kapal setiap harinya. Untuk itu, manajemen Pelindo III hendaknya menyikapi hal ini dengan membangun pelabuhan baru,” ungkap sumber tadi.

Sebelumnya, langkah pengembangan Tg Perak akan dilakukan ke arah Barat yakni dengan membangun Pelabuhan Kalilamong. “Namun rencana tersebut hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dimulainya pembangunan pelabuhan Kalilamong yang awalnya akan dibangun diatas lahan seluas 500 hektare, namun susut menjadi hanya 50 hektar saja,” jelasnya.

Pelabuhan Soca

Tidak jelas kenapa pembangunan Pelabuhan Kalilamong hingga saat ini tidak segera dimulai. Namun yang pasti, manajemenen Pelindo III akan membangunan Pelabuhan Soca, Bangkalan Madura, sebagai langlah mengatasi kepadatan Tanjung Perak.

Buktinya, belum lama ini terjadi MoU (kesepakatan bersama) antara manajemen Pelindo III dengan sebuah perusahaan swasta yang akan membangun sekaligus sebagai operator Pelabuhan Soca ketika sudah siap dioperikan kelak.

“Perusahaan itu adalah PT MISI yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan presentasi dengan jajaran Pelindo III, terkait pembangunan Pelabuhan Soca,” katanya.

PT MISI tidak hanya siap membangun Pelabuhan Soca, perusahaan swasta itu konon telah membebaskan lahan seluas 10.000 hektare, yang disiapkan untuk Pelabuhan Socah yang terintegrasi dengan hinterlandanya,” kata sumber tadi.

“Bahkan, masterpaln Pembangunan Pelabuhan Socah, sudah disiapkan. Pelabuhan Socah akan dibangun seperti Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dimana antara pelabuhan dan zona industri berada dalam satu lingkungan kerja,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan studi JICA Jepang, Pelabuhan Soca memang tepat menjadi alternative pengembangan setelah pelabuhan Tanjung Perak,yang sudah memasuki kejenuhan. (sa).

Jaringan Pembuatan KK Sampang Rusak ?

2010-07-07T23:47:00.000-07:00

KOTA-Lambannya pembuatan kartu keluarga (KK) kembali dikeluhkan. Itu karena pelayanan yang tidak ramah dan jaringan on line dari kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) mengalami kerusakan. Akibatnya, selain harus lama menunggu KK selesai, warga juga banyak kena "semprot" pegawai kecamatan.

Hal tersebut disampaikan sejumlah warga. Diantaranya Agus Sumaryono, warga Jalan Rajawali, Kec Kota Sampang. Dia mengaku kecewa atas pelayanan di kantor Kecamatan Kota Sampang. Saat mendatangi kantor yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto tersebut, sikap pegawai yang bertugas dinilainya tidak ramah.

"Selama alasannya kuat, lambatnya pembuatan KK bisa saya pahami. Tapi cara menyampaikannya tolong lebih ramah lagi. Masak waktu saya tanya apakah KK yang saya butuhkan bisa diambil besok, pegawainya langsung marah-marah. Katanya, sebulan lagi baru bisa diambil," ungkap Agus yang ditemui koran ini di halaman kantor Kec Kota Sampang, kemarin (7/7).

Buruknya pelayanan petugas di kantor Kecamatan Kota ini diakui Camat Kota Suryanto. Ditemui kemarin dirinya mengatakan hal itu dampak dari rusaknya piranti on line dari kecamatan ke dispendukcapil.

"Memang sudah dua hari ini jaringan on line dari kantor (kecamatan kota) ke dispendukcapil mati. Sehingga pegawai di kecamatan dibuat pusing dengan masalah ini. Akhirnya, mereka tidak bisa melayani pemohon dengan baik dan sebagaimana mestinya," ungkap Suryanto yang ditemui di Jalan Wijaya Kusuma, kemarin.

Suryanto mengaku pihaknya tidak tahu bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Sebab, menurut dia, pihak kecamatan tidak memiliki petugas teknis yang mampu membetulkan kerusakan jaringan tersebut. "Semua kantor kecamatan jika mengalami kerusakan hanya bisa melapor ke dispendukcapil. Tapi, meski petugas dari sana (dispendukcapil, Red) langsung datang, bukan berarti perbaikan selesai saat itu juga," tuturnya.

Apa memang butuh waktu sebulan untuk membuat KK? Suryanto menganggap hal itu dilakukan petugasnya karena khawatir perbaikan membutuhkan waktu yang panjang. "Kan tidak tahu kapan selesainya. Bisa saja butuh sebulan," tambahnya.

Dijelaskan pula, jumlah pemohon KK setiap harinya antara 10 sampai 15 pemohon. Jika jaringan on line dalam keadaan normal, Suryanto mengatakan pembuatan KK bisa selesai dalam waktu 15 menit. "Sebenarnya menurut saya sistem on line yang digunakan sekarang tidak lebih baik dari sistem sebelumnya. Buktinya, jika ada gangguan seperti ini tidak ada solusi lain selain menunggu perbaikan dari pihak dispendukcapil," pungkasnya. (fei/lah/ed/jp.com/s)

Tengarai Ada Mafia PPDB

2010-07-07T23:46:00.000-07:00

PAMEKASAN-Indikasi adanya mafia dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus menguat. Mereka mengincar calon siswa yang akan masuk sekolah negeri favorit, dari SMP hingga SMA. Kabar yang berembus, mereka yang terlibat dalam mafia mulai oknum kepala sekolah (Kasek), guru, dan pengawas ujian.

Ketua Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan M. Kutwa Fath mengaku sempat mendapatkan laporan soal adanya kecurangan yang terjadi di salah satu SMA negeri di Kec kota Pamekasan. Yakni, adanya kunci jawaban yang diberikan pengawas ujian kepada sejumlah siswa saat ujian PPDB Selasa (6/7). "Namun, hingga kini kami masih belum menindaklanjuti informasi tersebut," ungkapnya.

Menurut dia, dalam setiap penerimaan siswa baru puluhan memo dari oknum yang berkepentingan masuk agar siswa yang menjadi "pegangannya" bisa lolos. "Jika ini memang terjadi, kami sangat prihatin. Itu merupakan penodaan terhadap pendidikan yang mendapatkan Otonomi Award 2008. Sebab, bagaimanapun PPDB harus dijalankan secara profesional dan transparan," katanya didampingi Sekretaris DP M. Zaini.

Dia mengingatkan, hal itu merupakan kemunduran di dunia pendidikan, khususnya di Pamekasan. Apalagi, jatah yang seharusnya menjadi milik siswa berprestasi jatuh ke tangan siswa yang salah. "Hal ini terjadi karena pengawasan yang dilakukan tidak ketat," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Pamekaasan Khairul Kalam mengatakan, temuan tersebut mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan tim monitoring yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan. "Jika ditemukan dalam satu lembaga, disdik harus memberikan sanksi yang tegas agar bisa memberikan efek jera kepada yang bersangkutan," katanya.

Menurut dia, adanya mafia PPDB terjadi setiap tahun. Padahal, kata dia, untuk peningkatan mutu pendidikan di Pamekasan dibutuhkan kejujuran dari semua pihak, baik orang tua maupun penyelenggara pendidikan. "Bagaimana mungkin pendidikan akan terus berkembang jika dimulai dengan cara yang salah?" tandasnya.

Dikonfirmasi kemarin, pukul 17.15, Kabid Dikmen Disdik M. Ramli mengaku belum mendapatkan laporan terkait dengan temuan yang disampaikan dewan pendidikan. Dia enggan memberikan komentar banyak. Dalihnya, sistem informasi yang di lingkungan disdik terpusat.

"Kami belum mendapatkan laporan (mafia PPDB, Red). Lebih jelasnya, konfirmasi ke Kadis (kepala dinas) atau sekretaris pendidikan," kelitnya.

Sebelumnya, koran ini menghubungi telepon seluler Kepala Disdik Achmad Hidayat dan Sekretaris Disdik Nurqodim berkali-kali, tapi tidak membuahkan hasil. Meski terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. (bus/mat/jp.com/s)

Dibayar di Bawah UMK

2010-07-07T23:44:00.000-07:00

JUNGCANGCANG-Ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 900 ribu/bulan hanya di atas kertas. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi D DPRD Pamekasan ke sejumlah perusahaan, menunjukkan fakta yang tidak berbanding lurus. Tidak sedikit buruh yang masih menerima upah di bawah UMK.

Ketua Komisi D Moh Ma'mun mengungkapkan, upah karyawan di Pamekasan rata-rata masih di bawah Rp 700 ribu/bulan. Jauh dari nominal yang seharusnya dibayar perusahaan sebesar Rp 900 ribu/bulan. Terutama bagi buruh yang memiliki masa kerja lebih satu tahun.

Menurut Ma'mun, akibat UMK belum diterapkan maksimal oleh pengusaha membuat posisi buruh semakin tertekan. Padahal, jumlah hari kerja banyak yang melebihi ketentuan.

Sayangnya, komisi D tidak bersedia menunjuk hidung perusahaan nakal tersebut. Alasannya, sidak tersebut baru pertama kali dilakukan komisi D berkait UMK. "Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada satu perusahaan saja. Karena itu, kami melakukan sidak lagi," janjinya.

Berdasarkan data, jumlah perusahaan di Pamekasan lebih dari 200 jenis. Baik berskala kecil, menengah, maupun usaha besar. Namun, tidak sedikit perusahaan itu yang membayar buruh dengan harga murah.

Ma'mun berjanji akan menegur langsung perusahaan yang mokong. Bahkan, dia mengancam akan memanggil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan. "Kami juga akan melayangkan surat peringatan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan Herman Priyanto berjanji akan melakukan penelitian. Sebab berdasarkan laporan sejumlah pengusaha, gaji yang mereka berikan sudah sesuai UMK. Selain itu, Herman juga akan melihat secara detail jam kerja karyawan. "Kalau jam kerjanya di bawah 35 jam seminggu, tidak mungkin dibayar sesuai UMK," terangnya. (bus/nam/fiq/jp.com/s)

Boikot di LKPj Bupati Sampang

2010-07-07T23:42:00.000-07:00

SAMPANG KOTA-Paripurna pembacaan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang 2009 akhirnya digelar kemarin (6/7). Namun, tak semua dewan hadir dalam paripurna. Mereka memboikot karena ketidakjelasan jadwal.

Pantauan koran ini, sejak pagi tak ada tanda-tanda akan diadakan paripurna pengantar LKPj Bupati Sampang di DPRD Sampang. Sebab, hampir semua ruangan komisi dan fraksi di DPRD kosong. Informasinya, sebagian besar anggota dewan datang ke acara pernikahan ulama besar di Kec Camplong.

Koran ini mendapat informasi mengenai paripurna tersebut dari Kabag Hukum Setkab Sampang Harunur Rasyid. Tapi, saat ditanya ke sejumlah anggota dewan, beberapa diantaranya mengaku tidak tahu mengenai adanya paripurna LKPj. "Katanya ada. Tapi saya tidak dapat undangan. Kalau memang ada paripurna, kan pasti ada undangan," ujar Yusuf Abdul'al, salah seorang anggota dewan yang ditemui koran ini.

Anggota badan musyawarah (banmus) DPRD, Moh. Anwar Sanusi, yang dihubungi koran ini juga mengaku tidak tahu ada paripurna. "Saya tidak diberi tahu ada paripurna. Tidak ada undangan kok," tandasnya.

Anggota DPRD lainnya, Abd. Mohlis, punya jawaban beda. "Rencananya memang hari ini (kemarin, Red), tapi sepertinya tidak jadi. Banyak anggota yang tidak datang. Saya lihat sekarang hanya ada 15 orang yang hadir. Tidak akan kuorum," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah anggota dewan sebenarnya kecewa karena tidak ada kejelasan terkait paripurna yang akan dilaksanakan kemarin siang. Kekecewaan itu kemungkinan besar akan dilampiaskan dengan memboikot paripurna. Jika jumlah anggota DPRD yang boikot lebih banyak, maka paripurna akan diundur.

"Lha wong undangannya hanya disampaikan ke meja-meja komisi atau fraksi, tidak berusaha menghubungi. Iya kalau anggota dewan datang ke kantor, kalau anggota dewan ada tugas di luar bagaimana?" sergahnya.

Sekitar pukul 13.00 koran ini kembali mengecek keberadaan anggota dewan di ruang fraksinya. Hampir semua ruang fraksi kosong, kecuali ruang Fraksi Bintang Demokrat Pembaruan Nasional (FBDPN) yang berisi dua orang. Salah satunya adalah Ketua FBDPN Halil. Dia membenarkan wacana boikot sejumlah anggota dewan pada paripurna kemarin.

"Pertama, banyak (anggota dewan) yang tidak tahu karena mendadak. Yang kedua, kawan-kawan ini kecewa. Selama ini jadwal-jadwal paripurna selalu berbenturan dengan agenda fraksi. Selalu miss dengan agenda komisi dan berakibat kemandegan agenda komisi," sesalnya.

Menurut dia, usaha sekretaris dewan (Sekwan) memberitahu anggota dewan untuk hadir di paripurna juga dinilai kurang. "Mestinya Sekwan berusaha agar seluruh dewan datang," tandasnya.

Dikonfirmasi, Sekwan A. Malik H. Mansyur mengaku sudah mengundang seluruh anggota dewan. Dia memastikan paripurna akan kuorum dan terlaksana. "Jadi, nanti undangannya setengah dua (13.30). Sudah diundang semua kok," ujarnya.

Koran ini menunggu hingga pukul 13.30. Namun, paripurna belum terlaksana juga. Bupati Sampang Noer Tjahja beserta jajaran muspikab lainnya baru datang sekitar pukul 14.00. Lima belas menit kemudian paripurna dimulai. Dalam laporannya, Sekwan menulis ada 15 anggota dewan tidak hadir. "Ada 30 anggota dewan yang hadir, sedangkan 15 lainnya tidak. Satu sakit dan 14 izin," ujarnya.

Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah akhirnya menetapkan kehadiran anggota dewan 30 orang tersebut kuorum. "Dengan demikian paripurna pertama (pembahasan) LKPj, perda (peraturan daerah) dana bergulir dan organisasi lembaga lain dimulai," ujarnya. Hingga berita ini ditulis, paripurna masih berlangsung. (lah/mat/jp.com/s)

Bupati: Jika Terbukti, Coreng Korp

2010-07-07T23:39:00.000-07:00

BANGKALAN KOTA-Kabar tak sedap yang menimpa salah satu SMP negeri yang memungut uang dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), mendapat perhatian Bupati Bangkalan Fuad Amin. Bupati mendesak pungutan itu dikembalikan jika betul-betul terjadi.

Fuad mengatakan, sejauh ini pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Bangkalan berjalan normal. Prosedurnya sudah mengacu pada aturan. Tapi, dia menegaskan, jika terbukti ada pungutan, secara hukum hal itu telah mencoreng nama baik korp, terutama guru di Bangkalan.

Dijelaskan, pungutan di bawah Rp 40 juta belum termasuk pidana korupsi. Jika di atas Rp 40 juta sudah termasuk kategori korupsi. Namun, dia mendesak agar uang pungutan dalam PPDB dikembalikan. "Ya, harus dikembalikan jika terbukti," tegasnya saat ditemui kemarin (6/7).

Sebelumnya, dikabarkan ada pungutan dalam PPDB di SMPN 5 Bangkalan. Modusnya, orang tua siswa membayar Rp 1,5 juta agar anaknya masuk di sekolah tersebut karena nilainya tidak memenuhi target minimal. "Di sini nilai terendah 23 atau 24. Sedangkan anak saya hanya 21," ungkap ibu yang enggan namanya dikorankan Senin (5/7).

Kepala SMPN 5 Bangkalan M. Solehoddin membantah jika dalam PPDB kali ini pihaknya menarik biaya bagi siswa yang nilainya tak masuk untuk diterima di sekolahnya. "Tidak benar itu. Bisa dicek ke petugas yang ada di lingkungan sekolah kami," tuturnya.

Dia mengaku tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk menarik pungutan sebagai salah satu syarat calon siswa masuk ke sekolahnya. "Dalam hal ini, saya sangat hati-hati sekali. Malah saya ingin memajukan sekolah ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Setijabudi menegaskan, pungutan dalam bentuk apa pun atau jika masih ada biaya dalam PPDB di tingkat SMPN tidak dibenarkan. Sebab, berdasarkan edaran dari disdik dan bupati Bangkalan yang telah disampaikan ke semua SMPN beberapa waktu lalu, tidak dibenarkan jika ada penarikan biaya tambahan bagi calon siswa SMPN di Bangkalan," ujarnya yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Dia berjanji mengajukan surat pemberhentian kepala sekolah yang bersangkutan kepada bupati jika memang terbukti memungut uang dari siswa.

Setijabudi menjelaskan, Disdik telah menganggarkan melalui program nasional bantuan operasional sekolah (BOS) terkait penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Salah satunya adalah dengan berusaha siswa miskin lulusan SD agar terus melanjutkan sekolahnya ke SMP. "Jangan malah menarik biaya masuk SMPN," tegasnya. (amr/mat/jp.com/s)

Bupati-Wabup Dapat Gaji 13

2010-06-25T04:51:00.000-07:00

[ Jum'at, 25 Juni 2010 ]

KARANG DALAM-Berdasar Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2010, Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sampang juga akan menikmati gaji ke-13. Ini baru di tahun 2010. Sebab, di tahun-tahun sebelumnya bupati dan wabup tak bisa ikut menikmati bonus tahunan tersebut.

Bupati dan wabup akan memeroleh tambahan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dalam gaji 13 tersebut. Meski tak dijelaskan nominalnya berapa, gaji 13 untuk bupati dan wabup jelas lebih besar dari pegawai negeri sipil (PNS) di bawah kepemimpinannya.

Perihal bupati dan wabup mendapat gaji 13 itu dijelaskan oleh Kabid Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang Suhartini Kaptiati melalui Kasi Gaji Sumartono. Gaji 13 untuk bupati dan wabup dijelaskan dalam Bab IV Peraturan Jenderal Perbendaharaan tersebut. Tidak hanya bupati dan wabup, gubernur dan wagub serta walikota dan wawalikota juga memeroleh gaji 13 itu.

"Ini memang baru tahun ini saja. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah diatur seperti itu. Yang dapat gaji 13 hanya PNS di bawah bupati dan wabup," terang Sumarno. Pemberian gajji 13 untuk bupati dan wabup akan diserahkan bersamaan dengan pencairan gaji 13 PNS lainnya.

"Pencairannya bukan bulan ini. Kami berencana mencairkan gaji 13 pada Juli 2010. Kalau tidak ada halangan diperkirakan tanggal 12 Juli 2010," terangnya.

Lambatnya pencairan gaji 13 itu disebabkan hanya dinas pendidikan yang bisa mengelola gaji sendiri. Sedangkan dinas lainnya harus dikelola oleh dispendaloka. "Makanya agak lama, sebab masih menghitung datanya. Semua dinas kecuali dinas pendidikan nanti dispendaloka yang mencairkan," ujarnya.

Dana total yang akan dicairkan untuk gaji 13 sebesar Rp 22 miliar. Sedangan penerima gaji 13 se kabupaten Sampang sebanyak 8.501 PNS. "Semuanya akan dapat gaji 13 dengan besaran yang bervariasi. Dalam aturannya, yang harus diberikan antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum kalau tidak punya jabatan," jelas Sumarno.

Dia menegaskan, untuk gaji 13 semua PNS akan mendapatkannya secara utuh. Sebab, dalam aturannya, gaji 13 tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun. Termasuk untuk keperluan cicilan atau tanggungan utang PNS pada koperasi. "Tidak boleh dipotong, harus utuh. Cicilan utang PNS ke koperasi juga tidak boleh. Penuh, utuh gaji 13-nya," tegasnya.

Dijelaskan, gaji 13 sudah dianggarkan pada APBD 2010 dari dana alokasi umum (DAU). Dana tersebut memang disediakan untuk membayar gaji 13 begitu ada instruksi untuk pencairannya.

Apa anggota dewan juga memeroleh gaji 13? "Dalam aturannya tidak. Dari dulu kan memang tidak pernah," ujarnya. Seandainya, sambungnya, anggota dewan juga dapat, maka peraturan akan menjelaskannya secara gamblang. (lah/ed/jp.com/s)

Logistik Pemilukada Putaran Kedua Sumenep Rp 1 M

2010-06-25T04:50:00.000-07:00

KEBONAGUNG-Pemilukada Sumenep putaran kedua sudah sampai pada tahap pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilukada. Pada tahap pengadaan logistik KPU Sumenep menganggarkan sekitar Rp 1 miliar.

Anggota KPU Sumenep Moh. Ilyas mengakui anggaran pengadaan logistik pemilukada putaran kedua tidak jauh berbeda dengan pemilukada putaran pertama. "Putaran pertama lebih dari Rp 1 miliar. Kalau putaran kedua sekitar 1 miliar," katanya kepada koran ini kemarin (24/6).

Kenapa relatif sama dengan jumlah anggaran pengadaan logistik putaran pertama? Pria dengan postur tubuh kurus tinggi ini berdalih karena banyak logistik putaran pertama tidak dapat dipergunakan lagi.

"Logistik kan banyak yang hanya digunakan sekali pakai. Jadi logistik putaran pertama tidak dapat digunakan lagi. Makanya untuk kebutuhan logistik pemilukada putaran kedua harus pengadaan lagi," sergahnya.

Dijelaskan, logistik yang dibutuhkan pada putaran kedua diantaranya surat suara (SS), tinta, sejumlah formulir dan alat coblos. "Hanya kotak dan bilik suara memang sudah ada. Selebihnya pengadaan lagi," imbuhnya.

Menurut Ilyas, dalam tahapan pengadaan logistik pihaknya sudah mengumumkan proses lelang. Sehingga, diharapkan tahapan pengadaan logistik tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. "Kami harapkan 10 Juli sudah ditentukan pemenang tendernya," katanya.

Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilukada diberi senggang waktu 42 hari. Yakni mulai 22 Juni hingga 2 Agustus 2010. "Jadwal waktu yang dialokasikan cukup mepet. Makanya kami harus betul-betul memanfaatkan," pungkasnya. (uji/zid/jp.com/s)

Madura Skan Dibangun Kawasan Ekonomi Khusus

2010-06-23T02:27:00.000-07:00

Bangkalan- Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) XI Jatim (Madura) menggagas Undang-Undang (UU) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura Raya pascaoperasional tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

“Kami akan merumuskan suatu Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus untuk memajukan Pulau Madura pasca-Suramadu,” kata Anggota Komisi IV DPR Soepriyatno, saat pertemuan di aula Pemkab Bangkalan, Selasa (15/12).

Ia menjelaskan gagasan pembentukan UU KEK tersebut bertujuan mendongkrak sektor perekonomian pada empat kabupaten yang ada di Pulau Madura setelah tol jembatan Suramadu beroperasi.

“Jika UU KEK ditetapkan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) secara otomatis tidak akan berlaku lagi, sebab kedudukan UU KEK lebih tinggi dibandingkan BPWS,” katanya.

Menurut dia, BPWS hanya merupakan Peraturan Presiden (Perpres), sedangkan KEK adalah Undang-Undang.

“Pemerintah pusat tidak ada alasan lagi untuk tidak mencabut BPWS setelah UU KEK ditetapkan,” ucapnya.

Untuk menetapkan UU KEK, katanya, perlu adanya keterlibatan dari masyarakat dan empat Pemkab di Pulau Madura, kemudian usai isu tersebut berkembang, maka pihaknya akan merumuskan UU KEK.

“Ibarat main bola, empat kabupaten yang ada di Madura ini harus menendang bola tersebut untuk sampai pada gawang,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah pusat sebenarnya tidak perlu membentuk BPWS karena Pulau Madura sudah ada pemerintahan dan masyarakatnya. Ini berbeda dengan Batam. Batam perlu dibentuk sebuah otorita karena sebelumnya tidak ada pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Fuad Amin mengatakan, pihaknya tidak menolak keberadaan BPWS, namun dirinya meminta BPWS supaya secara bersama-sama dalam membangun Bangkalan.

“Tapi kenyataannya, hingga saat ini, program BPWS untuk memajukan kawasan Suramadu belum jelas,” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) M Said Abdullah.

Menurut dia, keberadaan BPWS justru menyimpang dari ide awal perencanaan strategis Suramadu. Keberadaan BPWS merampas sebagian kewenangan daerah dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Hanya saja, Said berbeda pendapat dalam penggunaan istilah dengan anggota DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, yakni Zona Ekonomi Khusus Madura (ZEKM).

“Gagasan awal saya di DPR memang ZEKM, bukan BPWS sebagaimana saat ini,” katanya.

Jika yang dibentuk adalah ZEKM, nantinya akan terjadi akselerasi insfrasruktur yang memungkinkan terjadinya relokasi industri dan masuknya investor mancanegara.

“Namun jika BPWS tidak seperti itu, tapi hanya menjaga investasi Suramadu agar cepat balik modal, itu kan aneh sekali,” katanya.

Menurut dia, ZEKM akan menuntut percepatan sarana dan prasarana, seperti pelabuhan internasional, pembebasan lahan yang disiapkan untuk investor, serta dibebaskannya pajak ekspor impor sampai nol persen.

“Nantinya juga akan menaikkan produktifitas perekonomian masyarakat Madura. Hanya saja, dari sisi kepentingan Madura dengan ZEKM akan memaksa pemerintah pusat dan provinsi membangun sarana dan prasarana yang diperlukan,” katanya.

Meski berbeda istilah, namun secara substantif para anggota DPR asal Madura setuju, di sekitar Suramadu dibentuk kawasan ekonomi khusus, bukan BPWS sebagaimana yang terjadi saat ini. (ant/rs).

PT Adiluhung Selesaikan Pesanan Kapal Hubdat

2010-06-17T03:03:00.000-07:00

Kamis, 17/06/2010

BANGKALAN: Pemerintah tetap memprioritaskan jalur transportasi peneyeberangan di lintasan kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya rute kapal di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Ali Moeso mengatakan secara bertahap instansinya akan mengevaluasi kebutuhan armada penyeberangan pada lintasan KTI.

"Upaya itu dilakukan menyusul langkah pemerataan layanan transportasi yang memadai, termasuk juga sebagai upaya pemerataan ekonomi melalui jembatan penghubung dari daerah satu ke daerah lainnya dengan menggunakan feri," katanya seusai acara peluncuran feri di galangan PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia (ASSI), di Bangkalan, Pulau Madura, kemarin.

Dia menilai pemetaan kebutuhan akan armada penyeberangan dibutuhkan untuk mengetahui kapasitas kebutuhan angkutan penyeberangan di KTI.

"Proses penambahan kapal juga terus dilakukan oleh pemerintah. Buktinya, pemerintah akan segera menerima penyerahan satu unit feri 500 GT yang diproduksi di galangan PT Adiluhung. Kapal baru ini akan kita operasikan di lintas Patani [Maluku]-Sorong [Papua]," ujarnya.

Menurut catatan Bisnis, feri pesanan Dirjen Perhubungan Darat itu senilai Rp26 miliar lebih itu berkapasitas 202 penumpang, 19 unit kendaraan (truk dan sedang), dan berkecapatan 12 knot.

Suroyo menambahkan pada setiap perhitungan tahun angaran, akan selalu diprioritaskan penambahan armada untuk Indonesia timur.

"Tentang di galangan kapal mana akan di pesan, pada yang professional dan telah diketahui kualitasnya serta harganya seperti yang sudah terjadi dengan PT Adiluhung ini," tegasnya tanpa merinci kebutuhan penambahan kapal lebih lanjut.

Direktur Utama PT ASSI Bambang Harjo S. menambahkan galangan kapalnya siap menerima pesanan kapal, termasuk juga untuk pengerjaan reparasinya. (k21/bisnisindonesia/sfl).

Minta Bupati Sidak ke Pinggiran

2010-06-07T01:51:00.000-07:00

KOTA-Aksi Bupati Sampang Noer Tjahja melompati pagar salah satu kantor kelurahan di Kec Kota Sampang mendapat acungan jempol. Atas aksinya itu bupati dinilai cukup serius mengupayakan peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah perkotaan.

Komitmen tersebut menurut dewan adalah hal yang positif untuk meningkatkan kinerja PNS dan pelayanan publik di Sampang. Namun, ke depan bupati diminta untuk tidak hanya memelototi kedisiplinan dan kinerja PNS di perkotaan saja. Dewan meminta bupati untuk terjun ke wilayah pinggiran dan melihat kondisi kantor-kantor kelurahan. Bahkan jika perlu mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke balai-balai desa.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sampang Sahuri. Menurut dia, kedisiplinan dan kinerja PNS dan pemerintahan di Kabupaten Sampang harus dilihat secara merata. Sehingga, tidak terkesan hanya di wilayah kota yang jadi perhatian.

"Kalau urusan sidak sebenarnya kami sudah melaksanakan awal-awal. Kami tahu bagaimana kondisi di wilayah pinggiran. Kalau bupati tahu, mungkin tidak hanya sekadar lompat pagar," ujarnya lantas tersenyum.

Dari pantauannya, sejumlah kantor kecamatan di wilayah pinggiran seringkali tutup sebelum jam kantor usai. Sejumlah kantor itu hanya aktif pada pagi hari. Siang setelah jam istirahat, umumnya kantor di pinggiran langsung tutup. "Itu gambaran saja. Saya harap supaya tahu sendiri, bupati sidak sendiri saja. Sekali-sekali datang ke daerah kan tidak rugi," ungkapnya.

Dijelaskan, kondisi lebih parah lagi akan dijumpai di balai-balai desa yang baru dibangun tahun 2009 lalu. Menurut dia, hingga saat ini masih banyak balai desa yang kondisinya masih baru tapi tidak terawat dan tidak ditempati. "Kalau beruntung balai desanya hanya sepi, tidak ada orangnya. Tapi kalau tidak beruntung, di balai desa bisa ketemu sampah, Mas," ungkapnya pada koran ini.

Sahuri berharap komitmen meningkatkan kedisiplinan dan kinerja PNS dari eksekutif bisa beriringan dengan legislatif. "Jangan terkesan jalan sendiri-sendiri. Kami juga punya komitmen yang sama supaya pelayanan masyarakat maksimal," tegasnya.

Seperti diberitakan, Rabu (2/6) lalu, Bupati Sampang Noer Tjahja terpaksa melompati pagar kantor Kelurahan Rongtengah, Kec Kota Sampang. Bupati geram karena di kantor itu sama sekali tak ada orang dan pintu sudah terkunci rapat pada jam kerja PNS tepat pukul 14.00.

Sejumlah pegawai kemudian datang saat Noer Tjahja hendak meninggalkan kantor kelurahan itu. Mereka berdalih meninggalkan kantor kelurahan karena baru beristirahat pukul 13.00. Padahal, berdasarkan aturannya jam kerja PNS pukul 07.00-15.30. Jam kerja dikurangi istirahat satu jam pada pukul 12.00-13.00. (lah/rd/jp.com/s)

Pimpinan NU Sumenep Bukan Dari Kalangan Kyai

2010-05-31T02:32:00.000-07:00

[ Senin, 31 Mei 2010 ]

PANGARANGAN-Konfercab yang digelar sejak Sabtu (29/5), melahirkan kepemimpinan baru di tubuh PC NU Sumenep. Minggu (30/5) dini hari, sekitar pukul 01.00, konfercab memilih figur baru ketua yang berasal dari non-kiai.

Siapa yang terpilih? Dia adalah Panji Taufiq, salah seorang tokoh non-kiai. Panji berhasil mengalahkan pesaingnya KH Machfudz Rahman dan H Hasan Bashri pada pemilihan.

Hasan Bashri mengundurkan diri sebelum bersaing. Sehingga, hanya dua calon yang bertarung cukup ketat. Yakni, Panji Taufiq dan KH Machfudz Rahman. Hasil pemilihan, Panji lebih mendominasi suara dan mencapai pucuk pimpinan PCNU.

Kemenangan Panji untuk memimpin PC NU selama lima tahun ke depan merupakan hal baru. Ini merupakan sejarah bagi NU di Sumenep. Jika selama ini ketua tanfidziyah dipegang oleh kiai, kini bukan lagi dari kiai.

Sementara di tubuh Rois Syuriah PC NU tidak tampak persaingan cukup ketat. Sebab, dalam pemilihan rois yang merupakan pemegang kendali di tubuh PC NU Sumenep, KH A. Basyir AS terpilih secara aklamasi oleh peserta konfercab. Dia memang kiai sepuh di Sumenep.

"Ini tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan baik dan sempurna," kata Panji Taufiq setelah dirinya terpilih sebagai ketua PC NU.

Ke depan, tokoh LSM Ponpes An-Nuqayah Guluk-Guluk ini berjanji melakukan konsolidasi dengan beberapa MWC. "Ini penting untuk bisa berjalan efektif. Sebab, MWC bisa dibilang sebagai motor penggerak di tubuh NU, bukan cabang," jelasnya.

Panji menambahkan, pihaknya akan komitmen untuk membawa NU kembali ke khittah, kembali kepada landasan dasar pesantren. "Ini juga merupakan hasil dari amanat dari muktamar PB NU beberapa waktu lalu," tuturnya.

Selain itu, Panji menegaskan, NU tidak akan campur tangan dalam pelaksanaan pemilukada. "Kalau imbauan untuk mencoblos, tidak ada masalah. Yang penting tidak untuk satu calon tertentu," pungkasnya.

Ketua Forum Komunikasi Genarasi Muda NU (FKGMNU) Muhri Zain menilai, terpilihnya Panji Taufiq sebagai pola baru bagi kaum NU Sumenep. "Ternyata meski bukan kyai bisa memimpin NU," katanya.

Pihaknya merasa yakin jika Panji Taufiq akan membuat nuansa baru bagi perkembangan NU Sumenep ke depan. "Apalagi, mendapat restu dari kiai sepuh yang memang memiliki pengaruh yang cukup kuat di Sumenep," jelasnya. (yat/zid)

Soal Rokok Haram Versi Muhammadiyah , NU Makruh, MUI Diam

2010-03-10T22:32:00.000-08:00

Kamis, 11 Maret 2010 ]

PAMEKASAN - PCNU menghormati keputusan Muhammadiyah atas fatwa haram terhadap kegiatan merokok. Namun, NU sendiri tidak sampai pada kesimpulan haram. Alasannya, ormas terbesar tersebut menilai rokok dalam fiqh secara ijma' dihukumi makruh (dibenci tetapi tidak berdosa).

Ketua PCNU KH Abd Gaffar mengaku telah mendengar fatwa Muhammadiyah yang menghukumi haram terhadap kegiatan merokok. Dia mengaku maklum karena PP Muhammadiyah memiliki alasan sendiri yang berbeda dengan NU. Tetapi organisasi yang dipimpinnya di Pamekasan, tetap mengacu tradisi NU yang mengikuti imam yang empat (Syafii, Hambali, Hanafi, dan Maliki). "Di NU, hukum merokok makruh," urainya.

Berbeda dengan MUI yang sama sekali tidak tertarik untuk menanggapi hukum merokok. Sekretaris MUI H Alwi Beik mengakui MUI pusat pernah memberi fatwa haram terhadap merokok. Tetapi MUI di daerah tidak merespons soal fatwa haram merokok versi MUI pusat. Kini, dia mendengar PP Muhammadiyah juga memberi fatwa haram terhadap kegiatan merokok. "Kami (MUI Pamekasan) sama sekali tidak tertarik mengomentari fatwa atas kegiatan merokok," jelas Alwi.

Sementara PD Muhammadiyah Imam Santoso mengaku akan mengawal fatwa haram merokok yang dikeluarkan PP Muhammadiyah. Menurutnya, ditinjau dari berbagai aspek merokok tak berguna. Dari sisi keuangan, dia menduga merokok mendekati pemborosan dan mubazir. Karena itu, Imam menganggap anggaran beli rokok lebih baik disedekahkan kepada fakir yang jelas manfaatnya dan berpahala.

Selain itu, Imam menyebut rokok mengancam kesehatan terutama kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. "Kami di daerah bertekad mengawal fatwa PP Muhammadiyah (yang mengharamkan kegiatan merokok)," paparnya. (abe/fiq/jp.com)

Ratusan Guru Bentengi Disdik

2010-03-10T22:28:00.000-08:00

Karena Diancam Demo Mahasiswa

PAMEKASAN - Lebih dari 100 - an guru yang tergabung di PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) mendatangi kantor disdik di Jalan Raya Proppo kemarin. Mereka datang untuk memberikan dukungan moral karena terdengar isu disdik bakal didatangi pengunjuk rasa yang menyoal sertifikasi.

Pantauan koran ini di disdik kemarin, sejumlah guru tidak datang dalam waktu yang bersamaan. Mereka merupakan perwakilan dari masing - masing kecamatan di bawah korodinasi korlap guru Mohammad Zahid. Hingga pukul 10.00, pengunjuk rasa yang dikabarkan bakal datang ke disdik tidak datang. Akibatnya, pasukan guru ini hanya membentangkan spanduk di halaman disdik setelah mendapat kepastian rombongan pengunjuk rasa batal datang ke disdik.

Akibatnya, satu persatu guru hengkang dari disdik. Namun sebelum bubar, sejumlah guru membacakan pernyataan sikap di bawah spanduk rentang yang mereka pasang. Intinya, PGRI bakal membentengi disdik jika terdapat pengunjuk rasa yang memersoalkan sertifikasi. Mereka beralasan, sistem rekrutmen sertifikasi dianggap final mengacu pada UU 14/2005 tentang guru dan dosen. "Siapapun yang memersoalkan sertifikasi guru, hadapi dulu PGRI," terang korlap aksi guru Mohammad Zahid.

Sebelum mereka benar - benar bubar dan meninggalkan disdik, korlap Zahid membacakan pernyataan sikap. Yakni, dia mengaku PGRI tetap satu komando dan barisan dalam mengawal program disdik yang profesional. Sebaliknya, jika disdik melakukan program yang tidak inovatif, PGRI juga berada di garis depan untuk mengkritisi. "Kami siap mengawal pendidikan dan tidak ada masalah dengan sertifikasi," teriaknya.

Untuk diketahui, program sertifikasi di disdik disorot publik. Diduga, telah terjadi inkonsistensi disdik dalam meluluskan pesertanya. Ini terbukti ketika nama yang diumumkan lulus tiba - tiba tidak lulus. Sebaliknya, peserta yang awalnya tidak masuk nominasi akhirnya lulus. Hal ini terjadi ketika terjadi nota protes dari publik yang keberatan terhadap nama - nama tertentu yang diluluskan tim verifikasi program sertifikasi. (abe/fiq/jp.com)

Dua Terdakwa Kasus Korupsi Mobdin di Sumenep

2010-03-10T22:24:00.000-08:00

[ Rabu, 10 Maret 2010 )

SUMENEP-Babak baru kasus korupsi mobil dinas (mobdin) dimulai. Sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep kemarin (9/3), agendanya pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dua terdakwa.

Dua terdakwa adalah Khairul Anwar, pejabat pemeriksa barang dalam kasus mobdin jilid II; dan Miftahul Karim, kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk kasus mobdin jilid III. Saat sidang keduanya didampingi penasihat hukumnya, Moh. Saleh.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tito Suhud ini menyedot perhatian kalangan pegawai pemkab. Sidang yang dimulai sekitar pukul 10.30 itu dijubeli pengunjung yang mayoritas mengenakan seragam pegawai negeri.

Karena saking banyaknya pengunjung, tidak sedikit yang mengikuti sidang perdana itu sambil berdiri. Mereka berjubel tepat di pintu masuk kedua sisi ruang sidang PN hanya untuk mendengarkan tim JPU yang akan membacakan nota dakwaan.

Pantauan koran ini, sidang dakwaan digelar mulai pukul 10.30. Secara bergilir terdakwa duduk di kursi pesakitan. Yang mendapat giliran pertama Khairul Anwar, kemudian Miftahul Karim.

Sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menunjuk M. Kadarisman dan Herman Hidayat untuk membacakan nota dakwaan. Dua JPU muda ini secara bergantian membacakan dakwaan terhadap kedua terdakwa.

Tidak jauh berbeda dengan nota dakwaan mobdin jilid I, pada sidang dakwaan mobdin lanjutan ini tim JPU menilai perbuatan terdakwa merugikan negara. "Kerugian negara sebesar Rp 112.455.000," kata Herman Hidayat.

Dari hasil penyelidikan, proyek senilai Rp 250 juta untuk pengadaan dua mobdin jenis Toyota Avanza itu, hanya dibelikan satu mobil. Dari dana APBD 2007 sebesar Rp 250 juta untuk alokasi proyek pengadaan mobdin itu, sudah dicairkan sebesar 95 persen. Sedangkan realisasinya hanya satu mobil.

Atas dasar itulah, JPU mendakwa Khairul Anwar dan Miftahul Karim dengan dakwaan berlapis. Yakni, dakwaan primer dan dakwaan subsider. Untuk dakwaan primer terdakwa dijerat dengan pasal 2 UU No. 31/1999 atau perubahannya UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan untuk dakwaan subsider dijerat dengan pasal 3 UU No. 31/1999 atau perubahannya UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 UU yang sama.

Selama pembacaan dakwaan oleh JPU, terdakwa terlihat menyimak dengan seksama. Begitu juga dengan kerabat dan rekan sekantornya yang hadir untuk memberikan dukungan moral kepada kedua terdakwa.

Usai JPU membacakan dakwaan, ketua majelis hakim mempersilakan tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan eksepsi (keberatan). Namun, terdakwa maupun kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Tapi, langsung kepada pokok perkara.

Karena itulah, persidangan dilanjutkan pada agenda sidang pemeriksaan saksi. Sidang ditunda 17 Maret mendatang. "Kami berharap untuk mempersiapkan saksi yang akan dihadirkan," kata Tito lalu menutup persidangan dengan mengetukkan palu. (uji/mat/jp.com )

Diringkus Dukun Multifungsi

2010-03-10T22:21:00.000-08:00

[ Rabu, 10 Maret 2010 ]

Korbannya Puluhan, Raup Ratusan Juta

PAMEKASAN-Harapan mengeruk harta dalam sekejap dengan menjadi dukun, justru membuat Siti Khoiriyah alias Suswagiya alias Umi Wagiya, 55, mendekam di sel tahanan. Perempuan asal Dusun Bandaran, Desa Branta Pesisir, Kec Tlanakan, dibekuk karena menipu puluhan korban dengan berlagak dukun multifungsi.

Penipuan yang dilakukan ibu empat anak itu berlangsung sekitar enam bulan. Dalam melancarkan aksinya, dia menggunakan jasa orang ketiga alias perantara. Namun, akhirnya diketahui perantara itu juga jadi korbannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh koran ini, pelaku setiap mendatangi korbannya selalu menggunakan jasa ojek langganan. Dia adalah Ilham Wahyudi, 27, warga Dusun Selatan, Desa Buddih, Kec Pademawu, Pamekasan.

Dari keterangan tukang ojek itulah diketahui hampir setiap pekan tersangka mendatangi korban. Namun, dia membantah jika terlibat kasus penipuan tersebut. Alasannya, sebatas mengantar dan tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan tersangka kepada para korbannya.

Untuk menjerat calon korban, sang dukun palsu itu mengumbar janji manis. Seperti, bisa menambah kecantikan, pesugihan, kekebalan, mengobati orang sakit. Umi Wagiya juga memberikan benda-benda yang diakui mengandung kekuatan di luar alam sadar manusia.

Untuk mendapatkan barang-barang itu, tentu tidak gratis. Tersangka itu memasang tarif beragam. Mulai dari Rp 2 juta hingga puluhan juta rupiah, perhiasan emas, juga liontin menjadi 'maharnya'.

Namun, aksi penipuan dengan ingin memeroleh harta melimpah dengan cara cepat dan mudah itu terbongkar. Umi Wagiya diringkus tim Satreskrim Polres Pamekasan saat melancarkan aksinya pada salah satu korbannya di Kec Pegantenan.

Terungkapnya kasus ini setelah salah satu korban, Jasuli, yang juga Sekretaris Desa (Sekdes) Ambender, Kec Pegantenan, dua bulan terakhir curiga. Sebab, semua janji yang disampaikan sang dukun tidak pernah terbukti.

"Saya dijanjikan bisa menyembuhkan orang lain yang sakit. Tapi, bagaimana mau mengobati penyakit orang lain, asma saya nggak sembuh-sembuh. Selain ditipu, uang saya raib sekitar Rp 10 juta," kata Jasuli di hadapan polisi.

Nah, karena curiga itulah dia lalu melaporkan sang dukun ke polisi. Dari laporan itu, petugas langsung menyelidiki. Tersangka berhasil ditangkap saat sedang memengaruhi salah satu korban.

Kapolres AKBP Mas Gunarso melalui Kasat Reskrim AKP M. Kolil mengatakan, kini pihaknya sedang penyelidikan sekaligus penyidikan terkait dukun multifungsi tersebut. "Setelah mendapat laporan (Jasuli), anggota langsung bergerak. Tersangka berhasil ditangkap saat sedang mendatangi salah satu korbannya di Kec Pegantenan. Sekarang pelaku kami tahan," urainya.

Selain menangkap tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain, jimat dan benda pusaka seperti empat keris, tiga rompi untuk kekebalan, empat minyak pengasihan, bedak dan lipstik sebagai kecantikan, dan satu obat kuat. Selain itu, ada batu antik yang digunakan dukun palsu itu untuk mengelabui pasiennya.

Dijelaskan, hingga kemarin siang pemeriksaan masih berlangsung. Polisi memprediksi jumlah korban akan bertambah. "Total kerugian para korban mencapai ratusan juta. Tapi itu masih sementara," kata Kolil didampingi Kanit Pidum I Iptu M. Sjaiful.

Berdasarkan data sementara, jumlah korban mencapai sebelas orang, termasuk pelapor. Antara lain, H Taufik, Desa Bulangan Barat, 8 gram emas 24 karat dan uang Rp 3 juta; Sunaebah, Bulangan Branta, uang Rp 4 juta dan emas 2 gram; Muiseh, Bulangan Baru, Rp 4 juta; M. Rofik, Pegantenan, kalung seharga Rp 2 juta.

Lalu, Buk Suyati, Tebul Timur, emas 6 gram; Sun, Tebul Timur, kalung 14 gram; dan H Sofyan, Tebul Timur, cincin 2 gram. Korban lainnya, Fauzan, Bulangan Branta, cincin dan anting; Sudak, Pegantenan, liontin; dan Sama, Bulangan Branta, menyerahkan uang Rp 3,5 juta dan emas 5 gram. Semuanya di Kec Pegantenan.

Setelah resmi menjadi tersangka, suami Umi Wagiya, HS, 58, menyerahkan sepenuhnya kasus hukum istrinya kepada polisi. Dia mengaku selama ini tidak mengetahui sepak terjang istrinya. "Setiap keluar rumah mengaku ada keperluan," katanya kepada polisi.

Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Tersangka akan kami jerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman maksimal lima tahun penjara," kata Kolil. (nam/mat/jp.com)

DPRD-Pemkab Bangkalan Geregetan BPWS

2010-03-10T22:20:00.000-08:00

[ Rabu, 10 Maret 2010 ]

BANGKALAN-Belum jelasnya konsep pembangunan Madura, khususnya Bangkalan, dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), membuat DPRD dan Pemkab Bangkalan. Karena itu, dewan dan pemkab mengabaikan badan yang dibentuk presiden RI dalam membangun Bangkalan di era Jembatan Suramadu.

Saat pertemuan di DPRD kemarin (9/3), dewan dan pemkab sepakat investasi terkait pembangunan di kawasan Bangkalan akan terus dilakukan dengan mengabaikan keberadaan BPWS.

Acara hearing (dengar pendapat) terkait prospek pembangunan Bangkalan itu, pihak eksekutif diwakili Kepala Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama Ishak Sudibyo dan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Abdul Rasjid. Mereka membahas masalah tersebut Komisi B DPRD Bangkalan yang dipimpin langsung Ketua Komisi B Abd. Rofik.

Ditemui usai hearing, Rofik memastikan, pembangunan kawasan wisata di Bangkalan sudah sangat mendesak. Dia berharap pembangunan wisata di era Suramadu harus ikut mendorong ekonomi masyarakat Bangkalan.

"Bahkan, ke depan sudah harus menjadi industri wisata seperti di Bali dan daerah lain, yang hidup dari sektor wisata itu," ujarnya.

Menurut dia, saat ini Pemkab Bangkalan harus berlari kencang melaksanakan pembangunan daerahnya. Sebab, hingga menjelang setahun Jembatan Suramadu diresmikan, belum ada kegiatan investasi besar yang akan berdampak positif bagi rakyat Bangkalan.

"Saat ini sudah jalan PT MISI di Socah (pelabuhan peti kemas). Silakan terus pacu investasi lainnya agar masuk ke Bangkalan. Tidak usah terlalu dikekang dengan BPWS yang hingga saat ini belum bergerak," tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ishak Sudibyo. Dikatakan, saat ini kegiatan promosi dan perizinan terpadu sudah bekerja keras memacu datangnya investor ke Bangkalan. Sejumlah perusahaan besar melakukan penjajakan untuk membuka usaha di Bangkalan.

"Ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk menarik investor. Kami akui memang tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi," tegasnya.

Terkait sejumlah batasan dari BPWS, Yoyok-sapaan Ishak Sudibyo-mengatakan, itu tidak bisa menjadi penghalang. Alasannya, hingga kemarin aturan agar 600 hektare di kaki Jembatan Suramadu akan dikuasai BPWS juga belum jelas. "Mana master plan kawasan itu? Kalau kami terus menunggu, maka tidak ada manfaatnya Jembatan Suramadu dibangun bagi masyarakat Madura," tandasnya. (ale/mat/jp.com)

Mahfud MD: Banyak hakim kurang jujur

2010-02-18T23:52:00.001-08:00

Jakarta : Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan masih banyak kalangan hakim baik di pusat maupun di daerah yang kurang jujur, sehingga tidak berani bertindak mempertahankan kebenaran dan menghadapi risiko.

Mahfud mengatakan bahwa dia banyak mendapat laporan dari berbagai kalangan, bahwa banyak hakim berbuat tidak baik dan tidak jujur, termasuk di daerah, sehingga proses jalannya sebuah kasus hukum tidak benar, dan terhambat.

"Untuk itu saya mengimbau semua hakim supaya ikut training ESQ, agar tidak menjadi orang yang disandra oleh ketakjujuran. Sehingga dia berani bertindak demi kebenaran," ungkapnya hari ini di hadapan sekitar 1.000 peserta training Eksekutif ESQ yang berlangsung 19-21 Februari.

Mahfud menjelaskan saat ini jumlah hakim di seluruh Indonesia lebih dari 60.000 orang.

"Kalau orang tidak berani bertindak benar, itu artinya dia tidak jujur. Dia tersandera oleh ketakjujuran tersebut," katanya saat membuka training ESQ di Menara 165 Jakarta.

Menurut Mahfud, kalau ketidakjujuran dibiarkan terus, hal itu akan menghambat proses hukum. Untuk itu, katanya, para hakim perlu mengikuti training yang mengajarkan nilai kejujuran, bertanggung jawab, visioner, dan disiplin seperti yang ditawarkan oleh ESQ.

Dia menuturkan pemimpin yang berani bertindak dan siap menantang risiko, adalah seorang yang jujur dan istiqomah. "Seorang yang jujur dan istiqomah dalam menjalani hidup, dia akan terus berupaya menegakkan kebenaran, dan tidak takut terhadap halangan.

"Bila semua hakim dan pejabat lainnya ikut training yang memadukan emosional, spritual, dan quation, yang mengajarkan 7 budi utama, a.l. berisi kejujuran, bertanggung jawab, visioner, dan disiplin, saya yakin institusi peradilan akan membaik, dan moral bangsa juga bagus," ujarnya.

Ary Ginanjar Agustian, pendiri dan Presdir ESQ Leadership Center, mengatakan saat ini jumlah alumni ESQ lebih dari 812.000 orang, tersebar di seluruh Indonesia, dan di sejumlah negara lain.

Dia menuturkan tujuan training ESQ adalah untuk mengajak semua kalangan, mulai dari pimpinan, pejabat, pengusaha, dan masyarakat untuk memperbaiki akhlak dan menanamkan nilai kejujuran pada diri sendiri dan kepada Tuhan.

Ary menuturkan agar tetap eksis, ESQ berupaya memberikan kebutuhan dasar manusia, yaitu bagaimana bisa merasakan kebahagiaan. "Untuk itu harus diberikan solusinya, bagaimana mendapatkan bahagia dunia dan juga akhiratnya," ujar Ary. (mrp)

Hari Ini, Kejari Datangkan BPKP, Terkait Penanganan Kasus P2SEM dan Porseni

2010-01-07T01:53:00.000-08:00

SAMPANG - Kejari Sampang memanggil auditor dari BPKP Surabaya. Auditor dari BPKP tersebut akan dimintai kesaksiannya terkait hasil audit investigatif yang diminta Kejari Sampang. Sebelumnya, Kejari Sampang telah menerima hasil audit investigatif atas kasus dugaan korupsi P2SEM yang dikelola oleh LPPM dan uang saku Porseni Dinas Pendidikan TA 2007.

Kepala Kejari Sampang Deddy S. Surachman menyampaikan, jumlah kerugian hasil perhitungan BPKP untuk kasus P2SEM yang dikelola LPPM adalah sebesar Rp 92 juta. Tersangka sebelumnya telah mengembalikan uang yang dikelolanya sebesar Rp 50 juta. Sedangkan hasil audit BPKP atas kerugian negara pada kasus dana Porseni sekitar Rp 288 juta.

Kasi Pidsus Kejari Sampang Akhmad Misjoto menyampaikan, auditor BPKP yang diundang hari ini akan memberikan keterangan atas dua hasil audit investigatif tersebut. "Besok kami minta keterangan saksi sebagai auditor dari BPKP. Saksi tersebut akan dimintai keterangan untuk kasus Porseni dan P2SEM yang dikelola LPPM," ujarnya.

Mengenai siapa lagi yang akan diperiksa setelah auditor BPKP, Misjoto menyatakan pihaknya menunggu hasil penyidikan. "Untuk siapa lagi yang akan diperiksa apakah cukup atau tidak nanti lihat hasil penyidikan selanjutnya," ujarnya.

Dengan turunnya hasil audit dua kasus tersebut, berarti tersisa dua kasus yang sedang menunggu audit dari BPKP. Satu kasus adalah dugaan penyimpangan raskin di Desa Larlar dan satu berkas P2SEM yang dikelola oleh GS. Pihak Kejari Sampang telah meminta BPKP untuk turun melakukan audit investigatif.

Sekadar diketahui, pihak kejari telah menetapkan satu tersangka dengan inisial H dalam kasus P2SEM yang dikelola oleh LPPM dan tersangka SA selaku pengurus GPS. Sedangkan untuk kasus uang saku Porseni 2007 telah menetapkan dua tersangka dengan inisial AP dan RF. (rif/yan/rd/jp.com/sfl)

Didatangi Dewan, Sekkab Bantah Beri Izin, Terkait Kasus Pungutan di SMPN 1 Ketapang

2010-01-07T01:52:00.000-08:00

SAMPANG - Kebijakan lisan terkait izin pungutan di SMPN 1 Ketapang yang kabarnya dikeluarkan Sekkab Hermanto Subaidi menuai protes anggota dewan. Kemarin (6/1), salah satu anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sampang, Abdussalam, mendatangi Sekkab di ruangannya.

"Bagaimanapun Bapak Sekkab harus meluruskan persoalan ini. Sebab, pungutan sekolah kepada siswa bukan hal yang harus dipermudah. Karena itu akan menyulitkan masyarakat. Di samping itu, kebijakan lisan tidak bisa dijadikan landasan hukum menarik biaya dari siswa," ungkap Abdussalam.

Ironisnya, meski persoalan ini sedang diproses, ternyata SMPN 1 Ketapang kembali melakukan pungutan lagi di luar iuran bulanan sebesar Rp 15 ribu yang telah berjalan sekitar setahun. Pungutan terbaru tersebut kabarnya diperuntukkan untuk penghijauan.

"Kabar terakhir dari wali murid, seluruh siswa diminta iuran sebesar Rp 5 ribu untuk penghijauan sekolah. Lantas, kapan masyarakat bisa benar - benar merasakan pendidikan gratis," ucap Abdussalam dengan nada tinggi.

Dalam pertemuannya dengan Sekkab, Abdussalam mengatakan bahwa Sekkab Hermanto Subaidi membantah memberi izin atas pungutan yang dilakukan SMPN 1 Ketapang. "Bapak Sekkab tadi menegaskan belum pernah memberi izin pungutan di SMPN 1 Ketapang. Menurut dia, mungkin pengajuan diajukan kepada sekkab sebelumnya, Sebab, dirinya baru menjabat setahun," kata Abdussalam menirukan ucapan sekkab.

Usai menemui sekkab, Abdussalam kemudian langsung menuju kantor Disdik Sampang. Sayang, di dinas tersebut Abdussalam hanya ditemui Kabid Kurikulum dan Peningkatan Mutu, Abi Kusno. Sebab, Kepala Disdik Sampang Heri Purnomo informasinya sedang mengikuti rapat di Surabaya.

Pertemuan antara anggota dewan dengan pihak disdik berlangsung panas. Abdussalam minta kepada disdik segera menindak dan menghentikan segala bentuk pungutan di sekolah. "Ini harus menjadi pelajaran dalam dunia pendidikan. Sehingga, sekolah tidak seenaknya memungut biaya kepada orang tua siswa," tutur Abdussalam kepada Abi Kusno.

Sementara itu, Abi Kusno berjanji akan terus menindaklanjuti proses pemeriksaan terhadap kepala SMPN 1 Ketapang. "Kami sudah ditugaskan oleh kepala Disdik Sampang untuk memroses kasus pungutan ini. Besok, kami akan memanggil kepala sekolah tersebut. Ini saya sedang memersiapkan bahannya," kata Abi Kusno sambil menunjukkan beberapa lembar kertas.

Kepada Abdussalam, Abi Kusno memastikan apabila pengajuan pungutan tersebut sudah disampaikan kepada Sekkab Hermanto Subaidi. "Yang jelas, berkas pengajuan itu dikembalikan oleh pihak pemkab. Setelah itu, saya menghadap langsung Bapak Sekkab. Mungkin ini ada salah paham. Saya akan cari dulu berkasnya," jelas Abi Kusno kepada Abdussalam.

Terkait dengan adanya laporan baru yang menyebutkan adanya pungutan untuk penghijauan, Abi mengatakan hal itu akan menjadi bahan tambahan dalam pemeriksaan terhadap kepala sekolah yang bersangkutan. Sayangnya, koran ini tidak berhasil mendapatkan konfirmasi langsung dari Sekkab Hermanto Subaidi. Beberapa kali dihubungi, yang bersangkutan tidak mengangkat panggilan koran ini. Padahal, koran ini sebelumnya telah mengirim SMS. (fei/yan/rd/jp.com/sfl)

Warga Menengah Dapat Jamkesda

2010-01-07T01:51:00.000-08:00

SAMPANG - Tidak hanya masyarakat miskin yang dapat Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), namun masyarakat menengah pun akan mendapat jaminan kesehatan. Jaminan itu adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang rencananya bakal dicanangkan pada tahun ini.

Jamkesda tersebut bertujuan untuk melengkapi jumlah kuota dari Jamkesmas. Dengan harapan, mampu memberikan jaminan kesehatan terhadap warga kalangan ekonomi menengah yang mengalami masalah kesehatan berkepanjangan. "Contohnya cuci darah tahunan yang menyebabkan ekonomi keluarganya menurun," ujar Kepala Dinkes Moh. Rifai yang dikonfirmasi melalui Kabid Yankes Asrul Sani.

Dijelaskan, perbedaan jamkesmas dengan jamkesda terletak pada sumber pendanaannya. "Kalau jamkesmas sumber dananya dari pusat. Sementara jamkesda sumber dananya sharing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," terangnya.

Pada tahun 2009, lanjut dia, jumlah kuota jamkesmas Sampang sebanyak 632.280 jiwa. Sementara penerima jamkesda pada tahun 2010, diperkirakan mencapai 9.000 jiwa. "Meskipun ada jamkesda, bukan berarti pendataan jamkesmas ditutup. Artinya, pendataan jamkesmas terus dilakukan dan untuk jamkesda - nya sebagai pelengkap kuota jamkesmas," tukasnya.

Menurut dia, dari segi pendataan dan segala macam persyaratan, jamkesda hampir sama dengan pendataan jamkesmas. "Dinas Kesehatan Sampang tetap berpatokan kepada data BPS (Badan Pusat Statistik). Termasuk, memerhatikan data pengajuan dari masyarakat," tuturnya.

Menanggapi keluhan masyarakat yang menuding penggunaan jamkesmas tidak bisa menyelesaikan masalah, ia menegaskan bahwa penggunaan kartu jamkesmas ada aturannya. "Jamkesmas maupun jamkesda memiliki aturan. Contohnya pasien rawat inap yang menggunakan jamkesmas, harus menggunakan kamar kelas III. Jika pasien memilih kamar kelas II, tarifnya normal," terangnya.

Dia menambahkan, pasien jamkesmas yang melaksanakan operasi kecil dipastikan tidak dipungut biaya alias gratis. Tapi kalau operasi besar tetap bayar sesuai tarif. "Jamkesmas hanya berlaku di unit kesehatan pemerintah mulai dari puskesmas pembantu (Pustu) hingga rumah sakit pemerintah. Termasuk, unit kesehatan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah," jelasnya.

Dia juga mengimbau masyarakat pemegang kartu jamkesmas atau jamkesda supaya namanya disesuaikan dengan identitas di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu susunan keluarga (KSK). "Namanya harus sama dengan yang ada di KTP dan KSK. Sehingga, petugas unit kesehatan nanti tidak mengalami masalah administrasi," pungkasnya. (c25/yan/rd/jp.com/sfl)

Pembahasan RAPBD, Komisi - Banggar Tak Sejalan

2010-01-07T01:50:00.001-08:00

SAMPANG - Pembahasan RAPBD di tingkat komisi molor. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, komisi enggan melakukan pembahasan sebelum mendapatkan revisi KUA - PPAS dari pihak eksekutif. Meski begitu, badan anggaran (banggar) ngotot melaksanakan pembahasan yang akan dimulai hari ini (7/1).

Sebagaimana diagendakan, semestinya kemarin (6/1) pembahasan RAPBD di tingkat komisi sudah selesai. Namun, karena ada perubahan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) di tengah pembahasan yang dilakukan komisi, beberapa komisi merasa dilangkahi dan memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan. Hal ini dilakukan oleh komisi C dan D.

Ditemui koran ini, Halil, salah satu anggota Komisi C DPRD Sampang mengatakan, pihaknya sama sekali tidak melakukan pembahasan RAPBD. "Tadi memang salah satu mitra kerja komisi C datang ke sini (DPRD, Red). Tapi, kita tetap pada komitmen awal untuk tidak melakukan pembahasan sebelum eksekutif memberi revisi KUA - PPAS sesuai perubahan SILPA yang mereka lakukan," terangnya saat ditemui di gedung DPRD, kemarin.

Meski demikian, Ketua Banggar DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengatakan pembahasan di tingkat banggar akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Artinya, hari ini banggar akan memulai pembahasan. "Kita tetap melakukan pembahasan besok (hari ini, Red.). Sebab, keputusan final pembahasan RAPBD ada di banggar," terangnya melalui saluran telepon, kemarin.

Ditanya di mana pembahasan akan dilakukan, Imam mengatakan sampai kemarin siang belum ada perubahan tempat. Sesuai rencana, pembahasan dilakukan di gedung DPRD Sampang. "Sampai siang ini (kemarin, Red) pembahasan RAPBD oleh banggar rencananya di gedung DPRD Sampang. Kita lihat saja apa ada perubahan atau tidak," tegas ketua DPRD Sampang, ini.

Sekadar diketahui, dalam jadwal yang disebar ke anggota dewan, keterangan tempat untuk pembahasan RAPBD oleh banggar dan TAPD tanpa memasukkan keterangan tempat. Informasi yang beredar mengatakan, anggota banggar dengan TAPD akan boyongan ke Surabaya untuk melakukan pembahasan tersebut. (fei/yan/rd/jp.com/sfl)

Proyek DAK Kurang Pengawasan

2010-01-07T01:48:00.002-08:00

SAMPANG - Kucuran dana sebesar Rp 46 miliar dari APBN dalam bentuk DAK (dana alokasi khusus) 2009 untuk 215 unit sekolah dasar (SD) dinilai kurang pengawasan. Hal ini, disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Sampang R. Aulia Rahman saat turun langsung ke SDN 1 Plakaran, Kecamatan Jrengik, kemarin (6/1).

Menurut dia, hal ini dibuktikan dengan adanya sekolah yang belum menyelesaikan proyek yang dipatok Rp 50 juta untuk setiap ruang ditambah Rp 20 juta untuk mebelernya tersebut. "Buktinya, hingga saat ini pembangunan satu ruang UKS di SDN 1 Plakaran dan pemasangan kaca belum selesai," ungkap Aulia Rahman.

Dirinya beranggapan, molornya pembangunan disebabkan minimnya pengawasan. "Jangan mentang - mentang dana yang digunakan dari APBN, kemudian pihak yang bertanggung jawab merasa tenang - tenang saja dan tidak melakukan pengawasan secara optimal," tutur Aulia Rahman.

Dijelaskan, hingga kini, dari 215 sekolah yang mendapat bantuan DAK 2009, 30 persen di antaranya belum menyelesaikan pembangunan gedung yang jumlahnya bervariatif tersebut. Hal itu disampaikan oleh anggota dewan lainnya, Halil.

"Dari pantauan kami, setidaknya ada 30 persen lembaga penerima DAK belum menyelesaikan pekerjaannya. Semestinya, pihak disdik jangan diam melihat kenyataan ini," ingat Halil.

Sumadi, Kabid Kebijakan dan Pembiayaan Disdik Sampang yang dikonfirmasi koran ini membantah jika penggunaan DAK 2009 yang sifatnya swakelola tersebut kurang pengawasan. Pihaknya memastikan apabila selama ini pihaknya selalu memantau pekerjaan proyek DAK.

"Semua sudah selesai. Kecuali, SDN 1 Plakaran. Sebab, kepala sekolah yang bersangkutan sudah lama sakit. Saat ini, pembangunan di sana (SDN Plakaran 1, Red) langsung ditangani Kasi Sarana dan Prasarana Disdik Sampang," ungkap Sumadi melalui saluran telepon, kemarin (6/1).

Kalaupun ada yang dianggap belum selesai, lanjut Sumadi, kemungkinan hal itu disebabkan adanya mebeler yang belum sampai ke beberapa sekolah. "Biasanya mebeler yang belum sampai ke sekolah disebabkan letak geografis yang sulit dijangkau, terlebih cuaca yang tidak memungkinkan," tuturnya.

Bahkan di ujung pembicaraannya, Sumadi sempat mengungkapkan, berani membuktikan apabila hasil pembangunan dari proyek DAK yang sifatnya swakelola, jauh lebih baik daripada pembangunan yang menggunakan rekanan. "Untuk kualitas, saya berani menjamin jika pembangunan dari DAK lebih baik," pungkasnya. (fei/yan/rd/jp.com/sfl)

Kabel PLN Terseret Jangkar Kapal, Madura Gelap Gulita selama 4,5 Jam

2010-01-07T01:48:00.001-08:00

PAMEKASAN - Pulau Madura kemarin (4/1) malam gelap gulita. Dari sekitar pukul 22.00 sampai 02.30. Itu akibat listrik padam. Aliran listrik terputus karena jaringan kabel bawah laut tersangkut jangkar kapal.

Deputi Manajer Pengendalian Sistem Operasional Disitribusi PLN Jawa Timur Sanyoto mengatakan, putusnya aliran listrik bukan unsur kesengajaan. Aliran listrik untuk wilayah Madura terputus karena ada kebocoran pada salah satu kabel dari dua kabel bawah laut yang melintas di Selat Madura. Penyebabnya, kabel terseret jangkar kapal laut, yakni Kapal Kirana III milika PT Dharma Lautan.

"Sehingga, aliran listrik otomatis mati," katanya. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail tingkat kerusakan. "Sedangkan untuk asupan listrik untuk wilayah, kita optimalkan PLTG di Bangkalan (Desa Gili, Kec Kamal)," katanya saat dihubungi sejumlah wartawan melalui sambungan telepon genggam kemarin pagi (5/1).

Sementara Asisten Manajer Operasional APJ PLN Madura Bintoro juga tidak menjelaskan secara detil kerusakan yang mengakibatkan padamnya listrik se Madura selama 4,5 jam itu. "Ada kerusakan jaringan. Tapi kami belum bisa memastikan tingkat kerusakannya," katanya saat dihubungi sejumlah wartawan di sela - sela rapat dengan jajaran PLN kemarin.

Malam harinya, warga sempat panik saat mengetahui lampu padam di seluruh Madura dalam waktu yang sama. Sebab, listrik Madura pernah padam serentak selama lebih - kurang dua bulan pada 1997 karena kabel jaringan bawah laut tersangkut jangkar kapal.

Listrik ke Madura selama ini menggunakan dua kabel bawah laut. Karena satu rusak tersangkut jangkar kapal, sejak kemarin terpaksa hanya memakai satu kabel. Kapasitas satu kabel itu bisa untuk menyuplai 100 megawatt aliran listrik ke Madura. Sementara kebutuhan listrik Madura sebesar 120 megawatt.

Sementara itu, kabar mengenai putusnya kabel listrik bawah laut ke Madura sudah menyebar di kalangan warga. Bahkan, santer beredar bahwa akan ada pemadaman listrik di Madura hingga satu bulan selama masa perbaikan. Sebab, kebutuhan listrik di Madura tak akan terpenuhi dengan hanya satu listrik.

Sejumlah warga mengaku khawatir terhadap dampak pemadaman listrik yang mungkin dilakukan pihak PLN. "Wah, bisa hancur usaha saya kalau benar - benar padam lagi. Pelanggan saya kan banyak mahasiswa yang datangnya malam," ujar Putro, salah seorang pengusaha warung internet (warnet) di Bangkalan.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan para ibu rumah tangga. "Saya ingat dulu waktu lampu mati tahun 1997. Minyak tanah susah, kalau ada pun harganya mahal. Saya takutnya nanti seperti itu," ujar Wiwin, warga Kampung Sattowan, Kelurahan Pejagan, Bangkalan. (nam/lah/jp.com/sfl)

Guru Bangsa, Pahlawan Nasional, Bassra - Forkim Minta Disegerakan

2010-01-07T01:43:00.001-08:00

BANGKALAN - Kepergian KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur untuk selamanya benar - benar dirasakan masyarakat Madura. Tidak hanya rakyat biasa, kalangan kiai dan ulama pun merasakannya. Tak heran, ketika sejumlah komponen masyarakat mendesak pemerintah memberi gelar pahlawan pada almarhum Gus Dur, mereka pun ikut melibatkan diri.

Bahkan kemarin (5/1), bertempat di Ponpes Ibnu Kholil Bangkalan, perwakilan Badan Silaturahmi Ulama Madura (Bassra) dan Forum Kiai Muda Madura (Forkim) bertemu. Mereka sepakat mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Sang Guru Bangsa tersebut.

Pertemuan yang dimulai siang hari tersebut diikuti kiai senior dan sejumlah kiai muda. Dua kelompok ulama Madura beda generasi ini bersepakat agar departemen sosial segera meresmikan gelar Pahlawan Nasional pada Gus Dur. "Kami yakin semua masyarakat di Indonesia juga akan sepakat bila Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan. Apalagi jasa Gus Dur bagi bangsa Indonesia sungguh luar biasa," ujar KH Imam Buchori Kholil, tuan rumah pertemuan.

Pada pertemuan itu, para kiai Madura juga membahas model pembangunan Madura ke depan. Mereka kembali mengingatkan kiprah para kiai senior yang tergabung dalam Bassra dalam mengawal pembangunan Madura pasca - Suramadu. "Sudah ada draf usulan terkait pembangunan Madura ke depan yang akan kami bicarakan lebih lanjut untuk diterapkan di Madura," ujar KH Sufyan Absi, perwakilan Forkim Madura asal Sumenep.

Selanjutnya, seluruh kiai yang tergabung dalam Bassra dan Forkim melanjutkan perjalanan ke Universitas Trunojoyo (Unijoyo). Di sana bersama mahasiswa, ulama, dan kiai berdoa untuk Gus Dur dan mengumpulkan seribu tanda tangan mendukung Gus Dur jadi Pahlawan Nasional. (ale/lah/ed/jp.com/sfl)

Optimisme

2010-01-04T02:16:00.001-08:00

[ Senin, 04 Januari 2010 ]

INGAR bingar politik pada 2009 telah berlalu. Dari pemilihan gubernur Jawa Timur (putaran ketiga dengan biaya politik yang sangat besar, melebihi APBD kabupaten di Madura), pemilu legislatif, hingga pemilu presiden. Semuanya butuh biaya politik yang besar: untuk memilih pemimpin.

Mereka telah dilantik lebih dari tiga bulan lalu. Waktu yang cukup untuk beradaptasi dan belajar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sebab, menanggung amanat rakyat lebih berat dibanding hanya sekadar berebut menjadi wakil rakyat, kepala daerah atau kepala negara. Terutama menumbuhkan dan mengempatikan semangat dan komitmen yang pro rakyat.

Semangat dan komitmen itu penting. Sebab, rakyat hanya bisa mengenang janji-janji mereka yang kini duduk di kursi jabatan. Rakyat hanya bisa menagih, tapi tidak bisa memaksa mereka agar pro rakyat. Rakyat hanya bisa mengingatkan, janji harus ditepati.

Munumbuhkan optimisme penting. Itu harus dibuktikan bahwa para pemimpin berguna bagi rakyatnya. Mengikis pesimisme lebih penting. Sebab, rakyat sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pada 2010, setelah ingar bingar politik, di tahun pertama ini adalah pembuktian optimisme itu. Kata orang, langkah pertama menentukan langkah selanjutnya. Jika langkah pertama salah, pesimisme akan semakin mengristal.

Paling tidak, ujian pertama bagi wakil rakyat kita di empat kabupaten di Madura adalah APBD 2010. Bangkalan dan Sumenep sudah "tepat waktu" mengesahkan APBD 2010 sebelum 2009 berakhir. Kini masih menunggu persetujuan gubernur. Perkara APBD tepat program, mungkin belum banyak yang tahu. Mahasiswa di Sumenep sampai aksi mogok makan agar APBD benar-benar pro rakyat. Bangkalan yang gencar dengan program pembangunan fisik dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya masih akan menyelesaikan proyek-proyek besar lanjutan. Tentunya, menyedot belanja yang besar pula.

Pamekasan sedikit molor. APBD 2010 tidak bisa dituntaskan di ujung 2009. Janjinya pekan ini APBD disahkan. Ini cukup bagus. Sebab, biasanya, APBD baru disahkan setelah Tahun Baru berlalu beberapa bulan. Menyelesaikan APBD tepat waktu memang bagus, agar sesuai dengan jadwal anggaran. Tapi yang lebih penting adalah isinya: APBD bermanfaat banyak bagi rakyat.

Sampang paling molor. Hingga akhir 2009 baru memulai pembahasan APBD 2010. Banggar dewan dan timgar pemkab pasti bakalan ngebut menuntaskan APBD-nya. Ingat, jika ngebut bisa kurang awas, bisa nabrak. Jangan sampai asal jadi. Bisa-bisa memunculkan resistensi. Bagaimana caranya: biar cepat asal selamat!

APBD 2010 memang berat. Belanja aparatur pasti membengkak dengan masuknya CPNS baru. Belum lagi belanja tidak langsung (belanja untuk aparatur) yang rata-rata menyedot 60 persen anggaran. Sisanya biaya langsung, yang di dalamnya termasuk biaya pemeliharaan, pengadaan ATK, pelatihan, dan lain-lain. Nah, sisanya lagi, ya untuk program atau kegiatan. Untuk program pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain hingga proyek fisik. Kita hanya mendapat dari yang "tersisa" itu. Tentu, kita berharap, dari yang tersisa itu bisa tepat program, tepat sasaran, dan tepat pelaksanaan.

Tiga "tepat" itu penting. Ketiganya akan menumbuhkan rasa optimisme. Tepat program, program yang masuk dalam APBD benar-benar berguna bagi rakyat dan menaikkan kesejahteraan mereka. Tepat sasaran, program yang dilaksanakan benar-benar dinikmati mereka yang menjadi sasaran dan sesuai target. Tepat pelaksanaan, jangan sampai ada penyimpangan. Ingat juga, banyak pelaksana program yang kesandung korupsi yang membuat masa depan dan kehidupan mereka hancur.

Menumbuhkan optimisme butuh komitmen. Itu perlu bukti! Salamat Tahun Baru dengan semangat baru. ( Oleh : Mohammad Tojjib, Pemred Radar Madura/jp.com)

PAD Masih "Ngemis" kepada Rakyat

2010-01-04T02:03:00.000-08:00

[ Senin, 04 Januari 2010 ]

Bergantung Kuat pada Pajak dan Retribusi

PEMKAB Pamekasan menarget PAD (pendapatan asli daerah) pada 2010 sebesar Rp 37.093.681.437,99. Rupanya, 90 persennya dari hasil "ngemis" melalui pajak dan retribusi kepada masyarakat. Itu dilakukan di pasar, tempat parkir, dan pusat-pusat keramaian lainnya. Seharusnya, pemerintah mulai kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa enterpreneurship.

Berdasar data, pada 2010 APBD Pamekasan sebesar Rp 656.544.751,108,77. Ini terdiri atas PAD Rp 37.093.681.437,99, dana perimbangan Rp 579.090.785.415,78, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 40.360.284.255. Belanja rutin dan publik sebesar Rp 704.136.751.108,77. Akibat pemasukan yang lebih kecil dari pengeluaran, APBD 2010 mengalami defisit sekitar Rp 47.592.000.000.

Dibanding 2009, APBD Pamekasan Rp 615.801.661.337,01. Itu didapat dari PAD Rp 33.425.555.235,98, dana perimbangan Rp 568.158.029.415,78, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 14.218.076.685,25. Dana ini dialokasikan untuk belanja tak langsung Rp 447.323.191.267,51 dan belanja langsung Rp 239.602.535.069,50. Total pengeluaran mencapai Rp 686.925.726.337,01. Di 2009 pun Pamekasan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 71.124.065.000,00 dan ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar nominal defisit anggaran di tahun lalu.

Ketua Komisi B (bidang keuangan) DPRD Pamekasan Husnan Ahmadi menilai pemerintah belum kreatif. Itu dibuktikan dengan PAD yang diterima karena sokongan masyarakat yang diberikan melalui pajak dan retribusi. Semestinya, pemkab mulai mengurangi ketergantungan PAD pada pajak dan retribusi. Caranya, kata dia, membuka usaha alternatif melalui BUMD (badan usaha milik daerah).

Dia mencontohkan Kabupaten Lamongan yang cukup sukses membuka usaha. Kabupaten lainnya yang juga mulai terlihat sukses terjadi di Bojonegoro. Di dua kabupaten di Jawa Timur itu, pemerintah membuka usaha dengan membuat BUMD. Selain itu, pemerintah menjadi lembaga penjamin masyarakat dalam mendapatkan kredit untuk kelancaran usahanya dan bermitra dengan pengusaha.

Di Pamekasan, masih seperti di kabupaten lain yang kurang berimprovisasi dan PAD tetap bergantung pada masyarakat. "Tidak baik punya PAD yang memberatkan masyarakat," katanya.

Kepala Dispendaloka (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Taufiqurrahman tidak menampik sebagian PAD diperoleh dari masyarakat melalui penarikan pajak dan retribusi. Dia mengakui, secara ideal PAD tidak tergantung pada pajak dan retribusi. Tapi, kata dia, ada usaha lain yang menunjang pendapatan melalui usaha dari sektor lain. Dia yakin, suatu saat ada alternatif lain yang menunjang PAD di luar sektor pajak dan retribusi. "Saat ini PAD masih disanggah retribusi dan pajak," tuturnya.

Sementara Ketua FPMODa (Forum Pemberdayaan Otonomi Daerah) Imam Syafii mengimbau pemkab mulai berpikir masa depan PAD dengan mengecilkan volume pajak dan retribusi. Menurut dia, pemkab tidak salah jika memiliki BUMD yang profit tanpa mengenyampingkan fungsi sosialnya. Kuatnya BUMD di tongkat kabupaten bisa masuk ke desa menjadi BUMDes.

Di berbagai kabupaten di daerah Jawa, inovasi PAD mulai dibangun untuk mengurangi beban rakyat dalam membayar pajak dan retribusi. "Mungkin tidak harus membuat BUMD saat ini, tetapi harus sudah dipikirkan untuk direalisasikan," pungkasnya. (abe/mat/jp.com)

10 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah

2009-12-28T01:10:00.000-08:00

ADU kepentingan para penguasa di daerah menuntut sikap kritis masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah ketika diminta pandangannya mengenai otonomi daerah (otoda) oleh koran ini kemarin (27/12).

Menurut dia, otoda yang memberikan kesempatan kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, seringkali menyebabkan tarik-menarik kebijakan antarpenguasa di daerah. Baik itu eksekutif maupun legislatif.

"Satu sisi otoda memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan karakter dan budaya setempat. Namun, di sisi lain, seringkali pembangunan daerah terhambat oleh tarik-menarik kekuatan politik di daerah. Karena itu, masyarakat dituntut kritis dalam melihat pembangunan di daerahnya," terang Imam.

Meski demikian, dia mengakui sistem otoda yang dijalankan di Indonesia cukup relevan. Alasannya, karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam tidak mungkin dibangun secara sentralis yang mengacu pada satu bentuk.

"Dengan otoda ini, kabupaten bisa menentukan pembangunan yang harus diprioritaskan. Tentu, hal ini memberikan dampak positif, karena pembangunan akan mengacu pada kepentingan masyarakat," paparnya.

Hanya, sambungnya, keleluasaan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan tidak hanya menuntut kontrol dan sikap kritis dari masyarakatnya. Juga menuntut sikap arif dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Sebab, kadang kala kepentingan politik lebih mendominasi daripada kepentingan masyarakat.

"Di sanalah kontrol dan sikap kritis dari masyarakat dibutuhkan. Sebab, pada dasarnya otoda diberlakukan demi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ditanya mengenai hasil yang dicapai oleh Kabupaten Sampang selama otoda berlangsung, Imam mengatakan, itu bisa dilihat dari banyaknya program yang menyentuh masyarakat. "Hasil yang bisa dilihat setelah diterapkannya otoda adalah prioritas pembangunan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam jangka waktu 10 tahun setelah diberlakukannya otoda, kami masih dalam tahap belajar," katanya. (fei/yan/mat/jp.com/sfl)

NU Anggap Pemerasan Pungutan Konsultan ke Sekolah Penerima DAK

2009-12-14T23:17:00.000-08:00

SUMENEP-Pungutan yang diduga dilakukan pihak konsultan terhadap SD penerima DAK (Dana Alokasi Khusus) berbuntut panjang. Sebab, sebagian kalangan menuding hal tersebut dekat dengan indikasi pemerasan.

Dimana, di lapangan ditemukan terjadi pematokan harga. Yakni, harga yang ditentukan konsultan tanpa melalui proses musyawarah dengan pihak sekolah. Sehingga, ditentukan pihak konsultan sepihak. Ini seharusnya terjadi transparansi dan saling percaya di antara dua pihak.

Rois Nahdhatul Ulama (NU) Sumenep KH Taufiqurrahman FM mengatakan, apa yang dilakukan konsultan jelas sudah masuk dalam kategori pemerasan. "Kalau mematok harga tertentu kepada pihak sekolah dan tidak bisa dinegosiasi, jelas ini mengandung unsur pemerasan," jelasnya kemarin di sela-sela acara bahsul masail NU.

Mestinya, sambung Taufiqurrahman, harus terjadi transaksi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak konsultan, bukan dengan langsung mematok harga. "Pastinya sekolah mau dengan apa yang menjadi patokan pihak konsultan. Masalahnya, mereka butuh tenaga perencana. Dan, dipastikan pihak sekolah jarang yang mengerti terkait perencanaan bangunan yang akan dibangun," katanya.

Dijelaskan, apa yang disampaikannya merupakan hasil laporan yang diterima dari bawah. Dimana, kenyataannya pihak konsultan memang mematok harga. Seharusnnya, pihak terkait ikut mengawasi kondisi ini dan memediasi terjalinnya kontrak antara pihak sekolah dengan konsultan.

"Hasil survei yang kita terima, konsultan hanya datang ketika membuat perencanaan. Selebihnya, mereka tidak datang. Misalnya, untuk mengawasi, apakah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada atau tidak," paparnya.

Secara kritis, Taufiq malah menyarankan agar konsultan ditiadakan saja. Pihaknya usul agar pihak disdik yang merencanakan masalah pembangunan. "Agar terjadi keseragaman dan tidak selalu terjadi pelanggaran," pungkasnya.

Seperti diketahui, sekolah penerima DAK diduga harus membayar dana konsultan. Besaran biayanya Rp 1 juta per ruang. Sumber resmi menyebut pungutan kebanyakan diambilkan dari DAK. Sebab, pihak disdik memang tidak menganggarkannya. (c26/zid/rd)

Oknum Camat Diduga Palsukan Akta Hibah

2009-11-07T02:39:00.000-08:00

SAMPANG - Komitmen aparat pemerintahan sebagai pelayan masyarakat pantas jika diragukan. Terbukti, bukannya melayani, pejabat pemerintahan di Kecamatan Banyuates justru diduga merugikan masyarakatnya. Hal ini diketahui dari hasil penyidikan polisi atas dugaan pemalsuan akta hibah tanah di kecamatan tersebut.Kasus yang menyeret nama Camat Banyuates, S, saat ini masih dalam proses pelengkapan berkas untuk kembali dilimpahkan ke kejaksaan. "Sebelumnya berkas sudah kami limpahkan. Hanya saja kejaksaan menganggap masih kurang lengkap (P19). Saat ini masih kami lengkapi untuk segera diserahkan kembali ke kejaksaan," ungkap Kasat Reskrim AKP Hery Mulyanto, kemarin.Kasus dugaan pemalsuan tersebut terungkap dari laporan korban, Iri, 33, warga Desa Nepa Kecamatan Banyuates. Kepada pihak polisi, dirinya mengaku terkejut mengetahui ada akta hibah tanah milik orang tuanya kepada Hj Ru. Wajar jika Iri terkejut, pasalnya dalam akta hibah tanah dengan tanggal 24 Nopember 2008 itu terdapat tanda tangan orang tuanya yang sudah meninggal sejak tahun 1984.Menurut pihak kepolisian, Iri mengetahui adanya pemalsuan akta hibah tanah dari seseorang yang ditawari oleh Hj. Ru untuk membeli tanah tersebut. Namun, orang yang tidak disebutkan identitasnya oleh polisi itu, memberitahukan hal tersebut kepada Iri. Dari situlah iri mengetahui jika tanah ayahnya sudah berpindah tangan dengan cara yang tidak sah.Berangkat dari itulah Iri berinisiatif melaporkan kasus dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut. Untuk diketahui, luas tanah yang dicatut dalam akta tersebut 2/3 dari 0,58 hektare tanah milik orang tua Iri yang berada di Dusun Seneng Desa Nepa Kecamatan Banyuates. Keberaniannya melapor, karena didukung kepemilikan surat leter C dan Pepel.Ditanya mengenai keterlibatan Hj. Ru, pihak kepolisian mengatakan dalam hal ini Ru mengaku tidak tahu menahu status keaslian akta tersebut. akhirnya, setelah polisi melakukan pengembangan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku penerbit, maka terseretlah nama Camat Banyuates, S, dibalik penerbitan akta hibah palsu tersebut. Praktis, ia ditetapkan sebagai tersangka."Tersangka dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Saat ini proses hukum masih terus berlanjut," terang Hery Mulyanto.Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sampang Abdussalam menegaskan sangat mendukung langkah aparat kepolisian dalam mengusut kasus tersebut. Anggota dewan yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) 3 Banyuates dan Ketapang ini berharap, pejabat pemerintahan tidak memanfaatkan rakyatnya."Kita semua bekerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan menyengsarakan mereka. Persoalan yang merugikan warga masyarakat seperti ini harus diusut tuntas," pungkasnya saat ditemui di kantor DPRD kemarin. (fei/yan/fiq/jp.com/sfl)

Banyak Pilkades Bermasalah, Inisiatif Bentuk Pengawas Pilkades

2009-11-07T02:37:00.000-08:00

BANGKALAN - Ketidakpuasaan terhadap hasil pemilihan kepala desa (pilkades) di Bangkalan menjadi perhatian. Sebab, pada banyak pilkades di Bangkalan seringkali bermasalah dan membuat proses lanjutannya tersendat. Untuk mencegah meluasnya tuntutan tersebut muncul inisiatif untuk membentuk panitia pengawas pesta demokrasi tingkat desa tersebut.Inisiatif tersebut muncul dari Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin di Pendapa Agung saat memaparkan kondisi pilkades di Bangkalan. Menurut dia, meski sebagian pilkades berjalan dengan baik, ada juga pilkades yang berakhir tak sempurna. Bahkan, hingga menjelang pelantikan hasil pilkades yang bersangkutan seringkali masih menuai tuntutan."Kalau (pilkades) ada tuntutan seperti itu kan kurang baik juga. Kadang mereka datang pada saya untuk menuntut. Tapi saya bilang, kalau mau menuntut itu datang ke pengadilan, lapor DPRD," ujarnya. Berdasarkan aturan, pemilihan kepala desa sudah diserahkan sepenuhnya pada panitia di desa yang bersangkutan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi keberadaan kepanitiaan pilkades tak memuaskan semua pihak."Karena itu saya melihat penting dibentuk pengawas panitia pilkades. Selama ini kan belum ada pengawasnya," tandasnya. Karena belum ada pengawas, sambungnya, panitia pilkades seringkali bertindak semau gue. Bahkan, seringkali panitia tersebut membuat program anggaran pilkades setinggi - tingginya hingga mencapai Rp 200 juta. "Padahal sudah diatur bahwa anggaran pilkades itu paling banyak Rp 50 juta. Sudah ditegaskan juga, kalau penduduknya sedikit jangan sampai biaya pilkades lebih dari Rp 50 juta," sergahnya.Menurut Fuad, panitia pengawas pilkades akan sama fungsinya dengan pengawas pemilihan kepala daerah lainnya. "Sebab, panitia pilkades itu kan sama dengan KPU (komisi pemilihan umum). Jadi, apa - apa yang terjadi selama pilkades nanti akan dikawal oleh papandes (panitia pengawas pilkades) ini," terangnya.Adanya pengawas pilkades diharapkan bisa mengurangi dominasi panitia pilkades dalam pelaksanaan pilkades. "Selama ini panitia pilkades kan buat sendiri, teken sendiri sehingga kalau ada tuntutan ya dituntut sendiri," katanya."Ini (inisiatif pembentukan panitia pengawas pilkades, Red) akan diatur dalam peraturan bupati. Supaya tidak lagi banyak masalah dan tuntutan dalam pilkades karena ada yang merasa tidak puas," jelasnya. Mereka yang akan duduk sebagai panitia pengawas juga akan diatur dalam perbup tersebut.Jika dimungkinkan, panitia pengawas akan diisi oleh aparat hukum setempat. Yakni, perwakilan kepolisian, tentara, inspektorat atau dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat. "Untuk yang LSM ini nanti dipilih. Sebab, di desa itu bisa ada sampai 70 LSM," tegasnya. (lah)

Ancam Tak Tangani Pasien, carikan gantinya saja

2009-11-07T02:34:00.000-08:00

SEMENTARA ITU, kasus yang membelit dr Mohammad Mujib, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh. Anwar Sumenep terus berlanjut. Bahkan, dokter yang memiliki klinik Farhan di Jalan Kamboja, Kelurahan Pajagalan ini mengancam tidak akan menangani pasien secara intens."Secara psikoligis, kasus ini membuat saya terganggu lahir dan batin. Di satu sisi saya harus menghadiri sidang di pengadilan (PN Sumenep, Red). Di sisi yang lain saya harus menangani pasien," kata dr Mujib saat dihubungi koran ini kemarin.Dokter asal Sampang yang mengaku berada di Surabaya ini mengatakan, tindakan yang setengah - setengah tersebut berdampak terhadap pelayanan kesehatan pasien. Banyak pengunjung yang tidak dilayani. "Bahkan, catatan saya sudah tiga orang yang meninggal karena tidak ditangani," katanya.Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini di rumah sakit, ketiga pasien tewas tersebut dengan penyakit gagal ginjal. Yakni, M. Junaidi, 49, warga Kapedi Kecamatan Bluto, Siratul Muniri, 55, warga Kelurahan Pangarangan, Kec. Kota Sumenep, dan H. Asmuni, 53, warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget.Sayangnya, Kabid Informasi dan Evaluasi RSUD dr H Moh. Anwar Sumenep dr Anugrah Rizka Rahadi belum bisa dikonfirmasi. Terutama terkait dengan upaya rumah sakit mengantisipasi permasalahan tersebut sehingga tidak merugikan warga.Seperti diberitakan, kasus yang membelit kasus penggugat sekaligus tergugat itu diantaranya terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan (pasal 335 KUHP). Banyak warga sekitar yang mengeluhkan keberadaan klinik Farhan. (uji/rd/jp.com/sfl)

Warga Sapeken Minta APMS

2009-11-07T02:31:00.000-08:00

SUMENEP - Pemerintah harus tanggap terhadap sejumlah daerah yang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Seperti yang terjadi di Kecamatan Sapeken. Kelangkaan BBM di daerah tersebut terjadi sejak beberapa puluhan tahun yang lalu.Seperti diberitakan sebelumnya, maraknya penangkapan mengakibatkan stok BBM di daerah tersebut langka. Adapun harga BBM di sana, untuk minyak tanah (mitan) Rp 5 ribu per liter, solar dan premium Rp 6 ribu per liter. Kini, harga BBM malah tambah meroket. Untuk mitan Rp 6 ribu per liter, sedangkan solar dan premium Rp 8 ribu per liter. Sementara, jumlah warga di Kecamatan Sapeken sebanyak 31 ribu orang yang tersebar di 9 desa. Mata pencaharian warga setempat 90 persen sebagai nelayan.Kepala Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Makmur, mengatakan, BBM dari jenis solar di daerah tersebut merupakan kebutuhan warga yang paling vital. Sayangnya, stok BBM di daerah tersebut selalu tidak memadai dibanding kebutuhan warga.Sebab, sambung Makmur, agen premium dan minyak solar (APMS) masih belum ada. Sementara, saat ini pengimiman BBM ke Sapeken dilakukan lima agen yang mendapat izin.Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi kelangkaan BBM yang biasa terjadi terpaksa dilakukan dengan membeli ke daerah lain. Misalnya, ke Muncar di Kabupaten Banyuwangi. Itu dilakukan oleh sejumlah nelayan ketika melaut ke daerah lain.Karena itulah, terang Makmur, pihaknya bersama sejumlah Kades yang mewakili Sapeken akan menemui Asisten II Setkab Sumenep untuk memberikan solusi mengenai kelangkaan BBM tersebut. Bahkan, pihaknya juga akan meminta kesediaan pemkab memfasilitasi agar APMS segera dibangun. (c22/zid/rd/jp.com/sfl)

Izin Amdal Belum Turun, Proyek Pelabuhan Capai 80 Persen

2009-11-07T02:30:00.000-08:00

SAMPANG - Kendati izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sampai sekarang belum turun, proyek pelabuhan Taddan, Kecamatan Camplong jalan terus. Bahkan, perkembangan pekerjaan fisik pelabuhan Taddan tersebut kini sudah lebih dari 80 persen.Kepala BLH Kabupaten Sampang Aji Waluyo yang dikonfirmasi koran ini menuturkan, yang memroses dan menerbitkan izin amdal adalah BLH Provinsi Jawa Timur. "Kalau kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan menertbikan amdal. Sebab, kami tidak memiliki sertifikasi amdal. Karena itu, yang mengeluarkan BLH Provinsi Jawa Timur," ujarnya.Menurut dia, proyek pelabuhan Taddan tidak ada masalah. Hanya saja, ada beberapa tahapan - tahapan yang dilalui. Misalnya karena amdalnya belum dikantongi. "Tapi tolong masyarakat juga harus bisa memahami realita yang ada. Sebab antara dana dengan pengajuan amdal lebih duluan dananya yang turun. Eman - eman kan kalau dananya dikembalikan ke pusat," tegas mantan Kepala Satpol PP Pemkab Sampang ini.Dijelaskan, tahun lalu pemerintah pusat sebenarnya sudah menganggarkan dana untuk pembangunan pelabuhan di Sampang. Tapi karena pemkab tidak siap, maka dana tersebut akhirnya dialihkan ke Kabupaten Probolinggo. "Agar rekomendasi amdal bisa turun, kami besok (hari ini, Red) akan menggelar sosialisasi di PKPRI Camplong. Tujuan acara tersebut guna menerima dan menampung masukan dari masyarakat dan mencari solusi terbaik. Kalau sudah clear, baru BLH Jatim menerbitkan rekomendasi amdal," pungkasnya.Kepala Dishubkominfo Kabupaten Sampang Farisun Waedy yang dikonfirmasi wartawan koran ini mengatakan, sampai kemarin izin amdal memang belum turun. Menurut dia, izin amdal tersebut kini tengah diproses. "Memang sampai sekarang amdalnya belum turun. Sebab, masih diproses," kata mantan Kepala Dinas PU Pengairan Sampang ini.Lalu prosentase pekerjaan proyek fisik pelabuhan Taddan sekarang sudah berapa persen? Menurut dia, prosentase pekerjaan fisik pelabuhan Taddan sudah lebih 80 persen. "Kami tahu prosentasenya sudah lebih 80 persen setelah konfirmasi langsung kepada pihak rekanan pada Senin (2/11) lalu," ungkap pejabat kelahiran Sampang ini.Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pekerjaan fisik pelabuhan Taddan, lanjut Farisun Waedy, pihaknya selama ini harus konfirmasi langsung kepada pelaksanana proyek. "Kami selama ini pro aktif menanyakan perkembangan pekerjaan fisik pelabuhan Taddan karena khawatir tidak tahu ketika ditanya bapak bupati," bebernya.Dijelaskan, selama ini rekanan pelaksana proyek hanya melaporkan hasil perkembangan pekerjaan proyek fisik pelabuhan Taddan ke Kantor Pelabuhan Branta - Pamekasan. Selanjutnya, pihak pelabuhan Branta - Pamekasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melapor secara berjenjang kepada Depertemen Perhubungan RI."Seharusnya, bapak bupati juga diberi tembusan terkait perkembangan pekerjaan fisik pelabuhan Taddan. Sehingga, bapak bupati tahu perkembangan terbaru," pungkasnya. (yan/fiq/jp.com/sfl)

Petani Garam Keluhkan Timbangan

2009-11-02T14:54:00.000-08:00

SUMENEP - Sejumlah petani garam mengeluhkan penimbangan garam yang dilakukan pihak gudang. Mereka menduga ada rekayasa timbangan yang cenderung merugikan petani.Misnawi, salah satu patani garam rakyat asal Dusun Burtong, Desa Gapura Barat, Kec Gapura, mengaku dirugikan dengan penimbangan oleh pihak gudang. Kebanyakan alat timbang yang digunakan manual.Padahal, menurut dia, dari pengalamannya ketika memasukkan garam hasil timbangan manual, seringkali berkurang. Jika semula 50 kilogram per karung, menjadi 40 atau 45 kilogram.Karena itu, dia berharap timbangan yang digunakan bukan manual. Tapi menggunakan sistem komputerisasi seperti di PT Garam. "Dengan timbangan tersebut tidak akan terjadi semacam prasangka negatif dari petani," terangnya.Misnawi juga mengungkapkan, pihak gudang melakukan refaksi (potongan) saat melakukan timbangan. Untuk tiap ton garam, sejumlah gudang melakukan refaksi 5 atau 10 persen. "Potongan itu dilakukan karena saat melakukan timbangan ada karungnya," terang Misnawi.Anggota DPRD Sumenep, Decky Purwanto, meminta pihak terkait agar lebih serius lagi dalam mengawal tataniaga garam rakyat. Menurut dia, pemerintah harus turun ke lapangan dalam memantau tataniaga garam. Bahkan, jika perlu, pemerintah harus me - warning sejumlah gudang yang menimbang dengan tidak jujur. "Pemerintah harus bertindak tegas dan memberi peringatan terhadap gudang yang ditemukan curang dalam melakukan penimbangan," tegasnya.Kepala Disperindag Herry Kountjoro melalui Kasi Agroindustri Usman mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari petani terkait dengan penimbangan garam yang dinilai kurang baik. Untuk itu, disperindag akan memberikan surat peringatan terhadap gudang yang menimbang dengan curang. Pihaknya juga akan memantau sejumlah gudang. (c22/zid/jp.com/sfl)

Pilkada Dianggarkan Rp 20 M

2009-10-30T04:08:00.001-07:00

SUMENEP-Tahapan demi tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai disusun. Bahkan, KPUD selaku pelaksana pilkada juga telah menyusun anggaran. Sementara, anggaran pilkada dianggarkan sebesar Rp 20 M.

Anggaran tersebut didasarkan pada prediksi maksimal 10 pasang cabub dan cawabub yang akan mengikuti kontes pilkada 14 Juni 2010. Jumlah tersebut terdiri dari lima pasang calon yang diberangkatkan partai dan lima pasang calon dari perseorangan.

Namun, perkiraan besaran angka nominal akan membengkak jika terjadi pemilu dua putaran. Membengkaknya dana anggaran diperkirakan separuh dari jumlah dana yang ditentukan untuk pilkada satu putaran.

Hanya, KPUD belum membeberkan kepastian nominal anggaran pilkada yang direncanakan. Alasannya, saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan panitia anggaran (panggar) legislatif maupun tim anggaran (timgar) dari eksekutif.

"Yang jelas anggaran pilkada 2010 di Sumenep tak lebih dari Rp 20 miliar atau RP 30 miliar kalau terjadi dua puataran," kata Ketua KPUD Sumenep Thoha Shamadi kepada wartawan di kantornya kemarin.

Seperti data KPUD Sumenep, agenda penyampaian anggaran biaya dan kegiatan pilkada harus sudah dilayangkan maksimal 6 November 2009. Sehingga, KPUD masih memiliki waktu delapan hari ke depan untuk berkoordinasi dalam tahapan penyampaian anggaran.

Selanjutnya, penyusunan dan penetapan keputusan pedoman teknis penyelenggaraan pilkada hingga 29 Desember. Kemudian, disusul dengan sosialisasi informasi atau pendidikan pemilih kepada masyarakat mulai 1 Januari 2010.

Catatan koran ini, anggaran pilkada 2010 lebih tinggi dibanding pilkada 2005 yang hanya menghabiskan dana sekitar Rp 10 miliar dari jumlah Rp 15 miliar yang dianggarkan. "Kalau memang lebih itu kan nantinya masuk ke kas daerah," ujarnya lalu tersenyum. (uji/zid/rd/jp.com/sfl)

Elit Bangkalan, Ajak Tokoh Pikirkan Madura

2009-10-28T03:35:00.000-07:00

BANGKALAN-Semangat membangun Madura terus berjalan setelah pembangunan Jembatan Suramadu. Bahkan, pascaperesmiannya mulai ada kepedulian dari pemerintahan di Madura untuk duduk bersama memikirkan dan membuat konsep yang lebih konkret terkait pembangunan Madura. Untuk itu, masih dalam rangkaian HUT Bangkalan ke-478, pemerintah Bangkalan berinisiatif mengadakan kegiatan bertajuk Mari Bersama Membangun Madura pada 31 Oktober mendatang.

Kegiatan tersebut bakal melibatkan sedikitnya seribu orang yang terdiri dari ratusan tokoh Madura di dalam dan luar pulau. Tak ketinggalan, semua unsur pemerintahan di Madura dan lembaga-lembaga terkait juga akan dilibatkan membahas Madura-nya.

Mengenai latar belakang kegiatan tersebut Wakil Bupati Bangkalan, KH Syafik Rofi'i (ketua umum kegiatan) yang didampingi Asisten I Sa'ad Asjari dan sekretaris daerah Sudarmawan, menegaskan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan pembahasan Madura ke depan. Sebab, Suramadu kini sudah beroperasi dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Iklim perubahan ini harus menjadi stimulator pertumbuhan seluruh wilayah Madura. Pemanfaatan Suramadu diharapkan semakin membuka keterisolasian dan kesenjangan Madura dengan wilayah lainnya," ujarnya. Seiring dengan itu, kemajuan pembangunan harus dicapai. "Di sini-lah kita semua memerlukan pemikiran integratif dari semua pihak," tandasnya.

Dengan demikian, sambungnya, tak bisa dipungkiri betapa besar peran tokoh masyarakat, ulama dan stakeholder lainnya dalam perkembangan Madura di segala bidang. "Tokoh masyarakat dan ulama Madura kini tersebar di dalam dan luar pulau. Meskipun eksistensinya tidak semuanya di Madura, secara pemikiran, semangat dan hati semuanya begitu peduli pada nasib Madura. Hari Jadi Bangkalan ini kami jadikan momen untuk itu," tuturnya.

Dia berharap, dalam pertemuan tersebut berbagai pendapat, pertanyaan, saran maupun imbauan bisa muncul ke permukaan. Sehingga, kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat untuk menjadi jembatan semua kepentingan yang muncul. Tidak hanya bagi Bangkalan sebagai tuan rumah acara, tapi juga bagi Sampang, Pamekasan dan sumenep.

"Saya harap kegiatan itu bisa mengerucutkan persepsi semua pihak. Sehingga menjawab berbagai hal terkait rencana pembangunan Madura ke depan," ungkapnya.

Tokoh Madura yang akan dilibatkan dalam kegiatan itu diantaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Moch. Mahfud MD., sebagai keynote speaker percepatan pembangunan Madura dalam konstalasi pembangunan nasional. Jenderal (Purn) R. Hartono sebagai pembicara utama bertema kondisi geografis Madura ditinjau dari sisi geopolitik dan geostrategis. Drs Hoesein Soeropranoto pembicara upaya peningkatan keuangan dan ekonomi Madura melalui investasi. D. Zawawi Imron sebagai wakil budayawan Madura akan membahas pelestarian budaya Madura dan pranata-pranata sosial sebagai upaya menjaga jati diri masyarakat Madura.

Mereka yang punya komitmen membangun Madura juga akan diundang sebagai pembicara. Diantaranya Menteri Pendidikan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB), Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA yang akan membahas tentang penyiapan SDM Madura. Rektor Universitas Trunojoyo, Prof Dr Ir Ariffin, MS membahas tentang peningkatan kesejahteraan rakyat yang bertumpu pada ekonomi basis berdasarkan pada keunggulan komparatif. Rektor Universitas Airlangga (Surabaya) Prof DR Fasich, Apt akan berbicara tentang pengembangan SDM Madura yang berkualitas, profesional dan responsif terhadap tantangan yang akan datang. (nra/jp.com/rs)

Guru Kepulauan Resah, Karena Dana Fungsional Harus Diambil Sendiri

2009-10-18T16:52:00.000-07:00

SUMENEP - Realisasi bantuan dana fungsional bagi guru non - CPNS di lingkungan Kandepag Sumenep mendapat sorotan dari anggota DPRD Sumenep asal Pulau Kangean, Badrul Aini. Itu setelah muncul banyak keluhan dari guru madrasah swasta asal kepulaun tentang pencairan bantuan dana fungsional yang terkesan menyulitkan. Penyebabnya, kebijakan pencairan dana fungsional tersebut harus diambil secara langsung oleh guru yang bersangkutan. Menurut Badrul, kebijakan kurang tepat. Alasannya, bagi guru asal kepulauan, bantuan yang hanya kurang lebih Rp 1 juta itu akan habis untuk biaya akomodasi dan transportasi saja dari pulau ke daratan.Tidak hanya itu. Kegiatan belajar mengajar (KBM) pada sejumlah madrasah akan terhambat. Sejumlah guru yang menerima bantuan akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengajar. "KBM akan terganggu karena mereka (guru) akan meninggalkan tugas sehari - harinya," terangnya.Dia berharap kandepag dan pihak bank punya solusi cerdas dalam mengatasi persoalan tersebut. Contohnya, kata dia, pencairan dana fungsional dapat dilakukan di masing - masing kecamatan seperti tahun lalu.Hal senada dikatakan Damin Hasima, salah satu guru asal Kecamatan Sapeken. Di merasa dipersulit dengan kebijakan tentang pencairan dana fungsional tersebut. "Selain karena akan habis untuk ongkos, diperkirakan guru yang akan mengambil uang akan tidak masuk selama satu minggu," ujarnya.Kepala Kandepag Sumenep Imron Rosyadi melalui Kasi Mapenda Idham Chalid mengatakan, pada dasarnya pencairan dana fungsional sesuai dengan aturan bank. Kali ini realisasi pencairan dana fungsional memang disalurkan melalui bank. Untuk itu, sejumlah guru yang mendapat tunjangan harus membuat rekening terlebih dahulu. "Dalam membuat rekening tidak bisa diwakilkan, harus guru yang bersangkutan," terangnya.Idham menolak jika dikatakan kandepag mempersulit pencairan dana fungsional untuk guru swasta. "Kami tidak ingin mempersulit sejumlah guru yang menerima bantuan itu," tepisnya.Tahun ini penerima bantuan dana fungsional mencapai 1.092 guru dari RA, MI, dan MTS. Masing - masing guru akan mendapatkan uang Rp 250 ribu per bulan atau Rp 3 juta per tahun. (c22/zid/jp.com/sfl)

Pembangunan Madura dan Unijoyo

2009-10-17T10:51:00.000-07:00

UNIVERSITAS Trunojoyo Madura (Unijoyo) adalah satu-satunya universitas negeri di Madura. Tak heran jika kampus ini menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan di Madura.Pihak kampus tak bisa mengingkari tanggung jawab untuk membangun Madura. Sebab, membangun Madura tidak akan cukup hanya dengan mengandalkan bangunan fisik yang tinggi dan megah. Semua harus diiringi oleh persiapan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM)."Kami paham tanggung jawab itu. Sejak awal kami sudah berkomitmen agar jangan sampai kemajuan di Madura pascapembangunan Suramadu memarjinalan generasi Madura sendiri," papar Ariffin. Nah, untuk bisa terlibat dalam berbagai pembangunan, maka generasi Madura harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan gerak pembangunan itu sendiri. "Universitas ini berfungsi untuk mempersiapkan SDM. Kami sudah berkomitmen untuk mengisi generasi Madura dengan berbagai ilmu yang dibutuhkan dalam pembangunan Madura ke depan," katanya mantap.Menindaklanjuti hal tersebut, Ariffin mengungkapkan telah menelaah apa yang akan dibutuhkan generasi muda untuk membangun Maduranya. Berbagai kerjasama sudah dijalin untuk memberi pendidikan dengan beasiswa pada puluhan bahkan ratusan generasi muda di Madura. "Dengan dinas pendidikan se Madura kami menjalin kerjasama di bidang IT (informasi teknologi). Sebanyak 180 mahasiswa kami rekrut dari empat kabupaten Madura untuk diberi pendidikan IT. Tahun depan mereka lulus," tandasnya. IT dipilih karena ke depan teknologi informasi di masa pembangunan harus semakin canggih. Sehingga, 180 mahasiswa itu diharapkan dapat mengembangkan IT di kabupatennya masing-masing.Di samping itu Unijoyo jugamem buka berbagai vokasi (program diploma) untuk menyiapkan SDM siap pakai di semua sektor. Diantaranya program studi Diploma 3 (D3) Manejemen Informatika, Mekatronika, Akuntansi dan Kewirausahaan. "Tidak hanya diploma, kami juga tengah menggagas pendidikan pascasarjana. Sebab, disamping SDM siap kerja, Madura juga membutuhkan tenaga yang ahli di bidangnya," jelasnya. (nra/jp.com/sfl)

Penyelundupan Pupuk 6 Ton Di Pemekasan

2009-10-15T03:52:00.000-07:00

PAMEKASAN-Masih saja yang nekat menjual pupuk bersubsidi ke luar daerah. Buktinya, Polwil Madura menggagalkan penyelundupan pupuk di akses pintu masuk Jembatan Suramadu, Bangkalan, Selasa (13/10), sekitar pukul pukul 19.00.Tim opsnal subbareskrim polwil menyita 6 ton Pupuk Kaltim merek Daun Buah dari sebuah truk nopol M 7394 D. Petugas juga meringkus pemilik pupuk, Rusmiyati, 36, warga Desa Tanjung, Kec Pademawu, Pamekasan. Hingga kemarin perempuan berjilbab itu masih dimintai keterangan. Namun, tersangka tidak ditahan. Sedangkan sopir truk Sukri, 45, warga Desa Laden, Kec Kota Pamekasan, hanya ditetapkan sebagai saksi. Dia dinilai tidak terlibat langsung dan tidak mengetahui penyelundupan tersebut.Berdasarkan informasi yang diperoleh di mapolwil, pupuk bersubsidi itu akan dikirim ke Kabupaten Lamongan. Itu karena harga jual di sana lebih tinggi dibanding di Madura. Di Lamongan harga pupuk bisa Rp 100 ribu per sak. Sedangkan harga belinya kisaran Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu.Menariknya, untuk mengelabui petugas, tersangka menggunakan modus baru. Bagian atas pupuk ditutupi jerami dan semangka. Sehingga, truk warna merah itu terkesan hanya mengangkut semangka. Sementara tumpukan pupuk berada di bawah jerami dan semangka.Kepala Subbagreskrim Polwil Madura Kompol Suyoto melalui Kanit Pidum Reskrim Bripka Johari Catur N. C. mengatakan, informasi adanya penyelundupan pupuk ke luar Madura diperoleh dari masyarakat. Aksi penyelundupan itu berhasil digagalkan juga karena kejelian anggota opsnal."Saat truk melintas di pintu masuk Suramadu (Kecamatan Burneh, Bangkalan) anggota curiga. Lalu, truk warna merah itu diperiksa. Ternyata, di bawah tumpukan semangka ada pupuk bersubsidi," ungkapnya.Melihat muatan truk termasuk barang bersubsidi dan melanggar peraturan yang ada, jajaran opsnal polwil langsung meringkus tersangka dan membawa barang bukti ke mapolwil Jalan Raya Nyalaran Pamekasan.Di hadapan penyidik, Rusmiyati mengakui semua perbuatannya. Menurut perempuan berjilbab itu, pupuk dibeli di wilayah Kec Galis, Bangkalan, dengan harga kisaran Rp 70 ribu per sak."Sudah dua kali saya mengirim ke Lamongan. Saat membeli ada yang Rp 70 ribu, tapi ada juga yang Rp 72 ribu," akunya kepada petugas sambil menutup mukanya dengan jilbab birunya. Hanya, dia tidak menjelaskan cara mendapatkan pupuk hingga mencapai 6 ton.Namun, dia membantah jika semangka dan jerami yang diangkut truk untuk mengelabui petugas. "Saya biasa jualan buah ke Mojokerto. Sehari-harinya saya juga beraktifitas itu (jual buah)," kelitnya di hadapan wartawan kemarin pagi.Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 14 ayat 2 junto pasal 19 ayat 4, Permenperindag No. 21/2008 dan subsider pasal 6 ayat 1 UU Darurat No. 7/1955 tentang tindak pidana ekonomi."Tersangka tidak kami tahan karena ancaman hukumannya dua tahun penjara. Namun, yang bersangkutan wajib lapor seminggu sekali (tiap hari Senin). Sedangkan sopir tidak bisa ditetapkan tersangka," terang Catur. (nam/mat/jp.com/sfl)

Hebat, Gaji PNS Pemkab Bangkalan Rp 400 Miliar

2009-10-15T03:47:00.000-07:00

BANGKALAN-Gaji pegawai negeri sipil (PNS) diprediksi masih menjadi pos terbesar pengeluaran pada APBD 2010 mendatang. Sebab, kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen beberapa waktu lalu tak disertai kenaikan dana alokasi umum (DAU) yang signifikan. Estimasi sementara, gaji PNS di Bangkalan akan menghabiskan APBD 2010 sebesar Rp 400 miliar dalam setahun.Alokasi APBD untuk gaji PNS bukan yang pertama kali di Bangkalan. Pada 2009 alokasi dana terbesar juga untuk gaji PNS yang masuk pos belanja tidak langsung. Terbesar kedua setelahnya adalah belanja langsung. Besarnya belanja langsung sekitar 40 persen dari total ABPD. Dana tersebut tersebar ke puluhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)."Kalau diprediksi seperti tahun lalu, kami melihat gaji PNS akan sebesar Rp 400 miliar. Tapi, tahun depan jumlahnya bisa berubah lebih besar," ujar Plt. Kabag Keuangan Setkab Bangkalan, Ahmad Hafid. Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan belanja tidak langsung alias gaji PNS naik pada tahun depan.Kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen membuat pemerintah kabupaten (pemkab) cukup mumet memikirkan alokasi dana APBD. Sebab, pemkab harus memikirkan bagaimana cara menutupi kekurangan alokasi dana gaji PNS dari pusat. Sehingga, pemkab harus membagi dana DAU untuk gaji PNS sekaligus dana pembangunan atau belanja langsung.Disamping kenaikan gaji PNS, pemkab juga harus memenuhi gaji formasi baru PNS pada tahun depan. Diprediksi akan ada sedikitnya 700 PNS baru di Bangkalan. Mereka terdiri dari PNS baru yang diterima melalui tes masuk dan pengangkatan-pengangkatan tenaga honorer. "Kalau tahun depan ada 700 PNS baru, belanja langsung dipastikan turun lagi," tutur Hafid-sapaannya.Dijelaskan, kenaikan gaji PNS sejak awal sudah membuat pemerintah daerah di Indonesia kelimpungan. Sebab, tanggung jawab kenaikan gaji diserahkan pada pemerintah daerah. sementara, kenaikan DAU tahun 2010 mendatang diprediksi hanya 2 persen saja. "Kami belum bisa memastikan berapa alokasi dana untuk belanja langsung atau pembangunan. Semuanya masih digodok agar tidak ada yang tertinggal. Meski begitu, ada skala prioritas yang harus didahulukan," paparnya.Mengenai skala prioritas pembangunan, Kepala Bappeda Bangkalan Mohni menjelaskan pembangunan gedung dan kantor pemerintahan masih jadi prioritas utama. Meski demikian, dia enggan menyebutkan berapa besaran alokasi dana yang mungkin dialokasikan pada lanjutan pembangunan. "APBD-nya kan belum selesai. Kami masih menunggu yang di pusat dulu (APBN, Red), sehingga bisa tahu mana yang akan lebih diprioritaskan lagi," jelasnya.Rencana pembangunan yang masih jadi catatan penting pada APBD 2010 adalah kelanjutan pembangunan Bangkalan Plaza, beberapa kantor unit kerja daerah dan Masjid Agung Bangkalan. "Kalau sudah berdiri kokoh seperti itu kan tidak bisa ditinggal begitu saja Mas," tandasnya.Bagaimana dengan program pembangunan desa? Banyak bantuan dari pemerintah pusat yang sudah masuk ke desa-desa. Bantuan tesebut dinilai sudah banyak membantu program pembangunan daerah. "Gunanya kan macam-macam. Ada yang buat jalan, penampungan air dan banyak lagi," pungkasnya. (nra/jp.com/sfl)

Korem: Kontrol Kepulauan Harus Optimal

2009-10-15T03:46:00.000-07:00

SUMENEP-Keberadaan Sumenep yang terdiri dari 126 pulau menjadi bahasan tersendiri bagi kalangan TNI. Tak heran, Komandan Korem 084/Bhaskara Kolonel (Inf). M. Mashuri memberikan perhatian tersendiri. Menurutnya, kondisi geografis Sumenep yang berupa kepulauan harus mendapatkan kontrol tinggi.Hal itu, menurut Mashuri, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, sambungnya, pulau-pulau yang ada tidak jatuh pada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab."Sumenep ini adalah wilayah yang unik. Dengan 126 pulau dan hanya sekitar 40 pulau yang berpenghuni, kontrol yang ada harus optimal. Dan, itu membutuhkan kerja keras yang ekstra," tegasnya kepada sejumlah wartawan kemarin.Meski demikian, dirinya menegaskan, kondisi Sumenep saat ini dalam situasi kondusif. Disamping itu, Mashuri juga menyinggung keberadaan TNI dan polisi di tengah masyarakat. Menurut dia, TNI selalu siap back up pihak kepolisian apabila dibutuhkan.Hal tersebut disampaikan oleh Mashuri ketika menghadiri serah terima jabatan Dandim 0827 kemarin. Dimana, Dandim 0827 yang sebelumnya dijabat oleh Letkol Inf. Triwihadi digantikan oleh Letkol Inf. Yusuf Ragainaga.Untuk diketahui, Yusuf Ragainaga sebelumnya bertugas sebagai Pabandya (Perwira Bantuan Madya) di Kodam XVII/Cendrawasih, Papua. Sementara Triwihadi sendiri akan bertugas sebagai Kasilog (Komandan Seksi Logistik) di Korem 081/Dhirotshaha Jaya, Madiun. (c14/zid/rd/jp.com/sfl)

Melihat Alquran Berumur Empat Abad

2009-10-13T17:29:00.000-07:00

Dari Kulit Kijang Putih, Tahan Api, Perekatnya Lidi

Moh. Hasyim, 54, warga Desa/Kec Tambelangan, mengaku sebagai ahli waris dari sebuah kitab Alquran yang berumur sekitar 400 tahun. Kitab itu ditulis oleh nenek moyangnya saat tirakat di Gua Payudan, Desa Nangger, Kec Guluk-Guluk, Sumenep. Apa keunikannya?BUSRI THAHA, Sampang ---ALQURAN itu tampak lusuh seakan tak terawat. Bagian sampul kitab suci yang berisi firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad itu sudah banyak yang sobek. Pada bagian belakang atau bagian perekatnya masih disisipi lidi yang juga tampak lusuh dan kuno.Tebal kertas antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Saat disentuh, bagian halaman mushaf tersebut ada yang kasar, ada juga yang halus. Tapi, tulisan dan huruf-huruf hijaiyah rapi dan bagus. Kendati ada sebagian yang lusuh seperti terkena tetesan air.Kitab Alquran itu kini dipegang H Moh. Hasyim, warga Desa/Kec Tambelangan, Sampang. Dia disebut-sebut sebagai pewaris kitab yang ditulis tangan leluhurnya itu. Menurut ceritanya, Alquran tersebut ditulis di Gua Payudan, Desa Nangger, Kec Guluk-Guluk, Sumenep, sekitar tahun 1628 Masehi.Moh. Hasyim mengatakan, Alquran tersebut ditulis Bujuk Nyabrengan, warga Desa/Kec Lenteng, Sumenep. "Menurut Mbah yang menceritakan kepada saya, Alquran tersebut ditulis pada sekitar 1628 Masehi," ujar pria yang mengklaim keturunan kedelapan penulis kitab suci tersebut.Ceritanya, kata dia, Bujuk Nyabrengan tirakat di Gua Payudan, Guluk-Guluk, untuk menulis Alquran selama 40 hari 40 malam. Semasa menjalani tirakat, Bujuk Nyabrengan konon tidak makan dan minum. "Sebelum tirakat, dia berpesan kepada istrinya. Jika istrinya bermimpi Bujuk Nyabrengan menulis kitab suci Alquran, berarti sang penulis sedang lapar," katanya.Ketika mimpi itu datang, Bujuk Nyabrengan minta istrinya langsung menanak nasi. Nasi tersebut bukan untuk dikirim kepada sang ulama yang sedang menulis Alquran di Gua Payudan. Tapi, nasi itu cukup dikipas-kipas saja dari rumah. Dengan begitu, Bujuk Nyabrengan sudah merasa kenyang begitu mencium aroma nasi. Hanya, tidak diceritakan secara rinci berapa kali sang istri memasak nasi dan mengipasinya. "Kalau secara logika, memang tidak masuk akal Alquran bisa selesai dalam waktu 40 hari 40 malam," kata Hasyim. Menurut dia, Alquran dibuat dari kulit kijang putih. Keunikannya, kertas dari kulit kijang putih itu tahan dari api dan tidak bisa dimakan rayap. Sementara perekat sampul menggunakan lidi. Sehingga kitab suci itu kelihatan kusam dan kertasnya agak kasar. Lalu, bagaimana Alquran itu bisa sampai ke tangan sang pewaris? Benarkah kitab suci itu ditawar Rp 1 millar? Selanjutnya, apa keistimewaan Alquran yang dikenal masyarakat setempat sebagai Alquran se Jimat tersebut? (bersambung)

Melihat Batik Tanjung Bumi Madura

2009-10-13T17:28:00.000-07:00

Rp 15 Ribu Per Lembar, Dikerjakan Sambil Santai

Melekatnya batik di masyarakat Kecamatan Tanjung Bumi tak sekadar sebagai pekerjaan semata. Melukis di atas kain itu sudah menjadi semacam kebiasaan yang kini mulai dipacu untuk bersaing dengan industri. Bagaimana cara kerja tradisional membatik di sana?NUR RAHMAD AKHIRULAH, Bangkalan --- JIKA membatik jadi pekerjaan, maka upah yang diperoleh dari para pengepul jelas tak cukup. Sebab, untuk selembar batik yang dikerjakan paling cepat sebulan pembatik hanya bisa mendapat upah paling besar Rp 100 ribu. Upah tertinggi itu hanya untuk batik dengan kualitas gambar yang "luar biasa". Kalau untuk batik yang biasa-biasa saja, pembatik hanya bisa mendapat upah Rp 15 ribu.Di Tanjung Bumi, hampir semua desa jadi lokasi pembuatan batik. Tak heran jika salah satu kecamatan di Bangkalan ini disebut sentra batik. Koran ini mengunjungi keluarga Masrifah, satu keluarga pembuat, pengepul dan penjual batik. Saat didatangi koran ini Masrifah tengah sibuk mencuci batik yang didapatkannya dari warga sekitar. "Kalau dibuat sendiri tidak mungkin bisa banyak seperti ini. Buat batik itu lama Mas, bisa berbulan-bulan," ujarnya. Membuat batik memang tak boleh terburu-buru. Maklum, membatik masih belum dipandang sebagai pekerjaan, tapi kebiasaan yang dikerjakan sambil santai.Menurut cerita warga, kebiasaan membatik tumbuh karena wilayah Tanjung Bumi dekat dengan pantai. Berdekatan dengan pantai jelas membuat warga Tanjung Bumi kebanyakan jadi nelayan. Tak seperti bertani, para istri nelayan tak bisa ikut melaut. Mereka hanya menunggu di rumah hingga suaminya datang dari tengah laut.Nah, di waktu kosong menunggu suami pulang itulah para istri nelayan memanfaatkan waktunya untuk membatik. "Jadi tempatnya membatik itu kadang-kadang di dapur, di kamar tidur, dekat kamar mandi atau di depan tivi," tutur Masrifah. "Namanya juga untuk mengisi waktu. Kalau ada pekerjaan lain ya batiknya ditinggal," imbuh Masrifah. Kondisi tersebut membuat produksi batik tak bisa ditarget. Selesai berapa pun per hari tetap diterima. Warga yang ikut membatik juga tak bisa diminta cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. "Saya juga punya yang cetak. Kalau yang itu (batik cetak, Red) sehari bisa sepuluh lembar," ungkapnya.Bagaimana cara kerja warga? Warga yang bisa dan biasa membatik datang ke pengepul untuk mendapatkan kain putih. Tak ada perjanjian kapan batik itu akan selesai. Namun, warga tersebut biasanya menjanjikan kapan dirinya akan menyelesaikan selembar batik itu. "Motifnya kadang mereka minta dari saya. Tapi banyak juga yang kreasinya sendiri. Saya percaya saja, motif yamg digambar pasti bagus," paparnya.Sekembalinya lembaran batik dari warga, di pengepul lalu menilai motif. Dari sinilah pengepul menentukan berapa upah yang akan dibayarnya untuk selembar batik. "Menilai itu tidak bisa sembarangan. Kasihan orang bikinnya lama," tandasnya.Berapa per lembarnya? Tidak tentu. Paling murah upah per lembar batik hanya dihargai Rp 15 ribu. Sedangkan batik terbaik dihargai dengan upah sebesar Rp 100 ribu. Luar biasanya, taksiran harga itu tak pernah mendapat protes. Sebab, si pengepul tahu betul bagaimana menghargai hasil kerja orang lain. (*)

Warga Cemas, Rig Di Bangkalan Terus Beroperasi

2009-10-13T17:23:00.000-07:00

BANGKALAN-Rig (mesin pengeboran eksplorasi minyak dan gas) di Sumur Dolang-Dolang I di Desa Genteng, Kec. Konang, Bangkalan, tidak boleh berhenti beroperasi. Selain itu, pasokan logistik, seperti air, semen, dan bahan kimia lainnya harus terus tersedia.Pernyataan ini disampaikan Support Operation Manager SPE Petrolium Ltd Akhmad Sabidi kemarin (12/10) setelah ada aksi ketidakpuasan sejumlah warga. Hal itu, kata Sabidi, untuk keperluan keselamatan. Sebab, pengeboran eksplorasi yang sangat teknis memerlukan ketepatan rencana dan penanganan. Dijelaskan, terus beroperasinya rig dan suplai logistik merupakan satu kesatuan yang sama pentingnya bagi keselamatan pengeboran. "Demi keselamatan, rig tidak boleh berhenti. Demikian juga pasokan logistik," tegasnya.Dikatakan, dalam pengeboran terdapat sirkulasi lumpur yang harus terus dijaga. Sirkulasi lumpur itu sebagai pengimbang terhadap besaran tekanan yang berasal dari dalam sumur. Jika tekanan yang dari dalam sumur lebih besar dari tekanan yang diberikan lumpur, maka akan terjadi blow out (semburan). Sedangkan jika tekanan yang dari dalam lebih kecil, maka akan terjadi lost circulation (sirkulasi tak terkendali). Kedua kondisi tersebut sangat diwaspadai dalam pengeboran eksplorasi. "Logistik terus diperlukan untuk menjaga blow out dan lost circulation," tandasnya. Pentingnya menjaga keselamatan pernah dijelaskan pada saat peresmian permulaan pengeboran. pada 9 September 2009 lalu. Saat itu perwakilan BP Migas menyampaikan bahwa pengeboran eksplorasi ini adalah proyek negara. Karena itu, pengeboran merupakan objek vital nasional yang perlu dijaga. Pernyataan ini diperkuat oleh Kapolres Bangkalan AKBP Aris Purnomo melalui Kabag Ops Polres Bangkalan Kompol Abd. Rokhim kemarin. Rokhim menyatakan, polisi harus mengamankan pengeboran, diminta maupun tanpa diminta. Sebab, pengeboran adalah termasuk objek vital. "Ini (pengamanan pengeboran) memang wajib dilakukan," tegasnya. Untuk diketahui, Polres Bangkalan telah menerjunkan dua peleton dalmas dan satu peleton brimob untuk pengamanan objek vital di Sumur Dolang-Dolang I. Dua peleton dalmas berangkat pada Minggu (11/10) sore hari, sedangkan pasukan brimob berangkat kemarin pagi hari. Pengamanan berkaitan berkembangnya aksi ketidak-puasan sejumlah warga atas SPE Petrolium. Yang dipersoalkan masalah air dan dampak debu bagi warga sekitar. Namun, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, pemicu ketidakpuasan tersebut adalah sesuatu di luar ganti rugi dan janji pasokan air.Soal jika ada warga yang mengaku tidak puas, Sabidi meminta agar diselesaikan dengan jalan musyawarah. Berkaitan dengan janji untuk memberikan tandon air, Sabidi mengatakan sudah memberikan. Namun, karena debit air yang rendah, maka warga lebih memilih pasokan air yang melalui tangki langsung dibawa ke rumah, tanpa melalui tandon."Sumur yang kami bor pun tidak diperuntukkan untuk pengeboran. Kami harus membeli air dengan tangki dan berbagi dengan masyarakat," terang Sabidi.Sedangkan mengenai debu yang berterbangan akibat mobilisasi, Sabidi mengatakan, itu juga akibat musim kemarau. "Debu kami antisipasi dengan menyiram dan pengaspalan. Barangkali 2-3 hari lagi hal tersebut sudah sampai lokasi," katanya.Terkait dengan pelaksanaan pilkades di Genteng, Sabidi menyatakan pihaknya sama sekali tidak berpihak. "Dari awal pelaksanaan kami sadar harus bersikap netral. Kami tidak memihak satu pihak pun dalam pilkades," tegasnya.Hingga kemarin sore, kata Sabidi, pihaknya terus membuka komunikasi dan meminta agar segala ketidak-puasan warga diselesaikan dengan jalan musyawarah. "Demi keselamatan, mari kita selesaikan dengan jalan komunikasi saja," ajak Sabidi. (c18/mat/jp.com/s)

Tak ada Tangkis Laut, Rumah Warga Rusak

2009-10-13T17:21:00.000-07:00

BANGKALAN-Abrasi mengancam puluhan rumah warga di Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi. Sebelumnya, sudah ada puluhan rumah rusak karena diterjang air laut. Kondisi pantai tanpa tangkis laut membuat warga khawatir pengaruh terjangan air laut berlanjut dan merusak.Puluhan rumah yang sudah rusak akibat terjangan ombak ada di pesisir pantai Siring Kemuning. Ombak di pantai ini besar hingga cukup membuat rumah-rumah di lokasi pesisir sedikit demi sedikit tergerus. Bahkan, ada rumah yang akhirnya luluh lantak sama sekali karena air laut.Dikonfirmasi, Sundan, kepala Desa Macajah mengatakan abrasi di pantai Siring Kemuning sudah terjadi sejak lama. Menurut dia, sudah banyak warganya kehilangan tempat tinggal akibat terjangan ombak. "Sampai saat ini masih belum ada rencana pembangunan tangkis laut. Tapi, setiap tahun selalu saya usulkan," ujarnya.Dijelaskan, puluhan warga yang rumahnya digempur ombak terpaksa pindah dari lokasi tersebut. "Nggak ada yang bantu, lha wong dirusak air Mas," tandasnya. Mereka yang rumahnya rusak akhirnya membangun rumahnya lagi dengan memanfaatkan sisa bangunan. (nra/jp.com/sfl)

Embung senilai Rp 1,3 M di Lebeng Timur Mubadzir

2009-10-13T17:19:00.000-07:00

SUMENEP-Pembangunan Embung Kermata di Desa Lebeng Timur, Kec. Pasongsongan, sepertinya bakal sia-sia. Pasalnya, selain mangkrak, proyek senilai Rp 1,3 miliar itu manfaatnya tidak dirasakan warga.Bahkan, saat ini embung semakin rusak parah. Beberapa bagian embung mulai rusak. Embung mulai miring, tidak seperti awal pembangunannya hingga pagar pembatas yang kini tidak ada lagi.Kondisi embung yang mubadzir itu diungkapkan oleh M. Imran, anggota DPRD Sumenep asal Kec. Pasongsongan kepada wartawan di gedung dewan kemarin siang (12/10). Menurut Imran, banyak warga yang mendatangi dirinya untuk berkeluh kesah soal embung di desanya. Dari keluh kesah itulah, dia lalu mengecek ke lokasi. Ternyata, kata Imran, embung memang rusak. "Kami awalnya tidak percaya sudah rusak. Namun, setelah dicek memang benar (rusak)," katanya.Yang membuat Imran terkejut, bukan hanya pada rusaknya penampungan air itu. Tapi, pada teknis pembangunan yang diduga bermasalah. Indikasinya, pembangunan embung yang baru setahun kelar itu, kini sudah mengalami kerusakan."Bahkan, informasi yang kami terima, proyek tersebut belum sepenuhnya tuntas," kata Imran. "Padahal, dana yang digunakan untuk pembangunan embung itu lebih dari Rp 1 miliar," tambah kader PBB ini.Informasi yang diterimanya, pembangunan embung dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama medio 2007, menghabiskan dana sekitar Rp 700 juta. Tahap kedua medio 2008 menghabiskan dana sekitar Rp 600 juta. "Nilai proyeknya besar. Namun, kini tidak terlalu bermanfaat karena mengalami kerusakan di sana-sini," tandas Imran.Karena itu, Imran meminta pihak terkait agar memerhatikan pembangunan embung tersebut. Jika secara administratif memang belum selesai, dia meminta agar kontraktor pelaksana bisa menyempurnakannyaSementara dari data yang dihimpun koran ini di Dinas PU (Pekerjaan Umum) Pengairan Sumenep, embung di Desa Lebbeng Timur dibangun dengan dana Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas PU Pengairan Sumenep M. Djakfar kepada koran ini menyatakan, pihaknya tidak terkait dengan embung tersebut. Sebab, pembangunannya oleh dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur. "Jadi, di luar tanggung jawab kami," katanya.Disinggung soal kondisi embung yang mulai rusak, Djakfar tidak membantahnya. Bahkan, dia mengaku juga menerima laporan terkait kondisi terakhir embung. "Mungkin pembangunannya kurang pas, sehingga cepat rusak," katanya.Djakfar juga mengakui telah mengomunikasikan embung di Desa Lebbeng Timur itu ke Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur agar jangan menerima terlebih dahulu proyek pembangunan embung tahap berikutnya. "Kalau memang belum selesai, kami minta agar bisa diperbaiki dulu. Sehingga, jangan sampai diterima dulu," terangnya.Untuk diketahui, Embung Kermata di Desa Lebbeng Timur dibangun di lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare. Fungsi embung untuk menjaga persediaan air saat musim kemarau dan normalisasi jaringan air. (zid/mat/jp.com/sfla)

Kapal Karam, Bulog Rugi Ratusan Juta

2009-10-06T18:00:00.000-07:00

SUMENEP - Karamnya perahu layar motor (PLM) Pulau Cukir yang mengangkut beras untuk keluarga miskin (raskin) di Kecamatan Kangayan Sabtu lalu (3/10) membuat Bulog rugi besar. Bulog kehilangan 48 ton raskin senilai Rp 386.400.000.Hal itu didasarkan pada jumlah raskin 84 ton dikali harga beli beras dari petani sekitar Rp 4.600 per kilogram. Harga jual ke penerima raskin Rp 1.600 per kilogram.Ainol Fatah, koordinator lapangan raskin GBB Sumenep, enggan berkomentar soal kejadian tersebut. "Saya baru tahu kejadian itu setelah membaca koran," katanya kemarin (5/10).Menurut dia, Bulog sekarang fokus pada pertimbangan kelayakan penggantian. Hanya, ketentuan tersebut masih menunggu hasil kesepakatan antara Pemkab Sumenep dan Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan. "Setelah raskin kami serahkan kepada koordinator yang mendapatkan rekomendasi dari kecamatan, kami (Bulog Sumenep, Red) tidak bertanggung jawab lagi. Tapi, kami tidak bisa berkomentar banyak. Yang menentukan kan pemkab dan pimpinan kami," ujarnya. (uji/jpnn/zen/jp.com/sfl)

Memeras, Aktivis LSM dan juga Oknum Wartawan Ditangkap

2009-10-06T17:56:00.000-07:00

SUMENEP-Dua hari ini publik Sumenep dihebohkan penangkapan oknum LSM yang nyambi jadi wartawan oleh polisi. Penangkapan dilakukan Sabtu (3/10), pukul 21.00, Taman Bunga Kota Sumenep.Pelaku yang ditangkap GTT (inisial), 33. Dia cukup banyak dikenal publik. Tak heran, peristiwa penangkapannya menjadi buah bibir sejumlah kalangan. Baik jurnalis, LSM, birokrasi, aktivis hingga anggota DPRD.GTT ditangkap oleh tim resmob satreskrim polres di sekitar Taman Adipura. Saat ditangkap GTT sedang bersama istrinya. Penangkapan hanya berlangsung sekitar 5 menit.GTT diduga terlibat penipuan dan pemerasan terhadap Zahri, 34, asal Dusun Palean, Desa Ambunten Tengah, Kec Ambunten. Kasus ini dilaporkan ke Polres Sumenep lantaran dalam aksinya GTT dan seorang rekannya berinisial ISK (masih dalam pengejaran) selalu mengatasnamakan kepolisian.Menurut sumber koran ini di polres, GTT dan ISK mendatangi korban untuk "mengomunikasikan" suatu kasus. Banyak sumber di polres menyebutkan terkait kasus dugaan pembunuhan di Ambunten. Intinya, GTT dan ISK siap membantu korban dalam penanganan kasus tersebut. Nah, untuk kepentingan itulah, GTT dan ISK meminta sejumlah uang. Keduanya dikabarkan meminta Rp 105 juta. Pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap.Korban dengan mudah percaya kepada keduanya lantaran mengaku memiliki lembaga kredibel. Apalagi, GTT yang tercatat sebagai wartawan media mingguan Teropong selalu berupaya meyakinkan korban.Singkat cerita, GTT dan ISK selama beberapa waktu telah mengeruk uang dari korban hingga Rp 101 juta. Namun, apa yang dijanjikan kepada korban belum juga terealisasi. Korban pun mulai curiga. Apalagi, dalam pembicaraannya, kedua pelaku selalu mengatasnamakan kepolisian. Bahkan, keduanya tidak segan-segan mencatut nama Kapolres Pamekasan dan Kapolwil Madura agar korban percaya.Merasa ada yang tidak beres, korban mulai membicarakan masalah tersebut dengan koleganya. Sejak itulah korban mengetahui ada indikasi penipuan. Akhirnya, korban melaporkan persoalannya ke polres pada 1 Oktober lalu.Ternyata, meski telah dilaporkan ke polres, GTT tetap menghubungi korban. Bahkan, dia meminta uang lagi sebesar Rp 5 juta dengan alasan untuk tambahan dan akan diberikan kepada Kapolres.Karena itu, pihak polres yang mengetahui persoalan meminta korban menemui pelaku dan menyerahkan uang dimaksud. Sabtu (3/10), sekitar pukul 19.00, pelaku menghubungi korban. Semula, pelaku meminta pertemuan di salah satu rumah makan. Namun, beberapa menit kemudian digagalkan.Kemudian, pelaku meminta bertemu di depan salah satu toko, namun kembali gagal. Pada janjian selanjutnya, korban dihubungi agar menemuinya di sekitar Taman Adipura. Pelaku pun manut.Lalu, korban mendatangi tempat sebagaimana dijanjikan. Dan, ternyata benar. Pelaku sudah ada di lokasi bersama istrinya. Tak lama kemudian, korban menyerahkan uang kepada pelaku.Selanjutnya, korban langsung meninggalkan lokasi. Pelaku juga bersiap meninggalkan lokasi. Namun, beberapa detik kemudian dia ditangkap oleh petugas polres. Saat ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti. Antara lain, satu buah handphone (HP) dan uang sebesar Rp 2,5 juta yang diserahkan kepada pelaku.Kapolres Sumenep AKBP Umar Effendi melalui Kasatreskrim AKP Mualimin menjelaskan, pihaknya memang telah menahan tersangka GTT. "Untuk sementara, memang baru GTT kita tangkap. Nanti, akan ada tersangka lain yang juga akan ditangkap. Tersangka akan dijerat pasal 378 dan 368 KUHP tentang penipuan dan pemerasan," kata Mualimin.Sementara itu, Kepala Biro Media Mingguan Teropong untuk wilayah Madura Jafar Rifai menolak jika tersangka ditahan terkait dengan profesi wartawan. Menurut dia, GTT ditangkap dalam kapasitasnya sebagai anggota sebuah LSM LP3 (Lembaga Pemantau Putusan Pengadilan)."Surat penahanan yang diberikan kepada dia (tersangka, Red) tidak menunjukkan bahwa dia sebagai wartawan. Melainkan sebagai anggota dari LSM LP3" tuturnya.Selain itu, Jafar menduga GTT dimanfaatkan oleh LSM yang bersangkutan dalam aksi pemerasan tersebut. Alasannya, selama menjalankan tugas kewartawanan GTT termasuk anak didiknya yang cukup cerdas. "Dia itu (GTT, Red) orangnya lugu. Tidak biasa melakukan tindakan seperti itu. Saya yakin dia dimanfaatkan," terang Jakfar yang juga mertua dari GTT.Sayangnya, koran ini belum bisa mengonfirmasi kepada ISK yang saat ini dikejar polisi. Ketika koran ini mendatangi kantornya di Jalan Barito, ISK sedang tidak ada di tempat. Telepon selulernya juga dikabarkan tidak bisa dihubungi. Bahkan, ada sejumlah wartawan menyebutkan nomor telepon selulernya berganti-ganti. (c14/zid/mat/jp.com/sfl)

Kerugian Negara Rp 1,9 M

2009-10-06T17:55:00.000-07:00

SAMPANG-Tiga terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pesangon DPRD Sampang periode 1999-2004, yakni Muh. Sayuti, Fahrurrozi Farouk, dan Herman Hidayat kompak mengajukan materi keberatan (eksepsi) atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akhmad Misjoto. Ini disampaikan dalam sidang perdana bagi tiga mantan wakil ketua dewan itu di kantor Pengadilan Negeri (PN) Sampang kemarin (5/10), pukul 10.15.Akhmad Misjoto membacakan materi dakwaan mulai pukul 10.20 sampai pukul 10.30. Dalam dakwaannya, JPU menuding ketiga terdakwa menyalahgunakan wewenang dan kesempatan. Akibat pemberian pesangon tersebut, kerugian yang ditanggung negara sekitar Rp 1,9 miliar lebih."Untuk itu, kami menjerat tersangka dengan UU Nomor 31/1999 yang telah diubah UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi subsider pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," kata Misjoto sambil melirik dua anggota majelis, hakim Riyono SH dan Yusafrihardi Girsang.Di pasal itu menyebutkan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana maksimal 20 tahun serta minimal 4 tahun. Sementara denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Sementara untuk dakwaan subsidairnya, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan paling sedikit 1 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 200 jutaBegitu JPU selesai membaca dakwaannya, sekitar pukul 10.35 Ketua Majelis Hakim Lindi Kusumaningtias menanyakan kepada ketiga terdakwa apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Ketiganya kompak menjawab akan menyampaikan eksepsi."Kami sepakat mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan JPU. Tapi, materi eksepsi tersebut akan kami limpahkan kepada kuasa hukum kami," tegas Sayuti, Fahrurrozi Farouk, dan Herman Hidayat kompak.Setelah mengetahui bahwa ketiga terdakwa mengajukan eksepsi melalui masing-masing kuasa hukumnya Arman Saputra Cs, majelis hakim kemudian minta kepada JPU memberi salinan surat dakwaan. "Sidang kami tunda Senin (12/10) mendatang dengan agenda mendengarkan eksepsi terdakwa yang akan disampaikan oleh kuasa hukumnya," pungkas Lindi Kusumaningtias sambil mengetuk palu ke meja.Sekadar diketahui, pemberian dana pesangon bagi 45 anggota dewan dikategorikan tipikor karena diduga melanggar Kepmendagri Nomor 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD. Berdasar temuan BPK Surabaya, ada kerugian keuangan negara Rp 2,1 miliar sebelum dipotong pajak 15 persen.Berdasar data yang dirangkum koran ini, jumlah dana purnatugas yang diterima anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 totalnya mencapai Rp 2.132.572.000. Nominal dana yang diterima saat itu, disesuaikan dengan jabatan yang diemban masing-masing anggota dewan. Untuk ketua menerima Rp 47.508.000, wakil ketua Rp 47.407.200, dan anggota masing-masing Rp 47.386.400. (yan/mat/jp.com/sfl)

Ditemukan Gua Syukriyani, Yang Tembus Goa Pajudan Sumenep

2009-10-04T17:21:00.000-07:00

PAMEKASAN - Tidak adanya satu pun arkeolog di Pamekasan, membuat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pemuda (Disporabud) Pamekasan harus memutar otak dan kerja keras. Pasalnya, selain harus mendatangkan dari luar Madura, pemkab terpaksa berkonsultasi dengan Balai Pelestarian Kepurbakalaan Trowulan, Mojokerto.Untuk memastikan nilai sejarah dan kepurbakalaan terkait penemuan goa di Dusun Panabar, Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, dipastikan butuh waktu dan proses relatif lama. Sebab, instansi terkait menghadapi segala keterbatasan."Kami hanya sebatas meninjau goa yang ditemukan Syukur, dikosultasikan dengan arkeolog yang ada," kata Kasi Pembina Seni, Sejarah dan Nilai Tradisi Disporabud Pamekasan Halifaturrahman, kemarin (3/10).Menurut Mamang -panggilan akrabnya, untuk penelitian awal pihaknya telah menerjunkan ahli sejarah dan sejumlah tokoh masyarakat. Tapi, tugas mereka hanya dimintai keterangan terkait keberadaan goa tersebut. Sehingga, tidak bisa memberi penjelasan secara detail."Terjun ke lapangan, kami hanya ingin memastikan dan melihat secara langsung sekaligus menyerap informasi dari masyarakat. Untuk informasi selengkapnya terkait nilai kepurbakalaan dan sejarahnya, harus ke Mojokerto (tempat Balai Pelestarian Kepurbakalaan, Red)," ungkapnya.Mamang mengakui kendala keterbatasan ahli yang dimiliki pemkab. Menurut dia, hingga sekarang disporabud belum memiliki ahli arkeolog. "Kami belum punya (arkeolog)," singkatnya.Disinggung waktu yang dibutuhkan untuk memastikan nilai kepurbakalaan dan sejarahnya? Mamang tidak menjelaskan secara detail. Alasannya, sekarang masih proses penelitian untuk kepastian tersebut."Kami masih koordinasi dengan Balai Pelestarian Kepurbakalaan di Mojokerto. Tujuannya, secepatnya arkeolog diterjunkan ke Pamekasan untuk segera melakukan penelitian," tegasnya.Selain itu, goa yang diberi nama Sukriyani itu, diyakini sebagai tempat keramat. Sebab, hingga kemarin bukan hanya warga sekitar yang datang, warga luar Madura juga terlihat mengunjungi situs baru tersebut."Kami memang mendengar informasi bahwa goa itu keramat. Dan berdasarkan penuturan tokoh dan warga masyarakat, dulu diyakini sebagai tempat persembunyian pejuang. Untuk memastikan semua informasi itu, saat ini masih proses," katanya. Dia juga menegaskan, jika memiliki keunikan akan diproyeksikan sebagai wisata tempat baru di Pamekasan.Sekadar mengingatkan, sebuah goa ditemukan warga setempat bernama Syukur, pada 10 Ramadan 1430 H atau 31 Agustus lalu. Syukur menemukan goa itu, saat ada kelelawar putih yang masuk ke lubang sempit di depan goa. Saat itu, dirinya mengikuti kalelawar tersebut hingga masuk ke dalam goa. Di dalam goa, Syukur menemukan dua lubang yang diduga tembus ke Goa Pajudan, Sumenep yang dijadikan tempat semedi Raja Sumenep. (nam/abe/rd/jp.com/sfl)

Kejaksaan Harus Kejar Target Pemeriksaan Kasus PLMD

2009-10-04T17:19:00.000-07:00

PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan harus bekerja ekstrakeras untuk menuntaskan penyidikan kasus proyek listrik masuk desa (PLMD). Sebab, kejari kepepet waktu dengan tenggat waktu penahanan tersangka yang akan berakhir pada akhir bulan ini.Belum lagi, dari 13 tersangka kasus PLMD, pemeriksaan belum rampung. Dari 13 tersangka tersebut, tiga orang ditahan di Lapas Narkotika Klas II. Kejaksaan menjadwal kembali pemeriksaan terhadap 13 tersangka, terutama terhadap tiga tersangka yang telah ditahan.Berdasarkan catatan koran ini, tersangka Roosnawaty (direktur CV Aci Jaya) dan Sentot Sutarto (bekas Kabid Teknologi Desa BPMD yang kini berubah bapemas) lebih dulu ditahan. Tepatnya pada 30 Juli, pukul 21.00.Sedangkan Ahmad Minol Muljadi (bekas pimpro APBD 2005 yang kini menjabat Kepala BLH) ditahan beberapa hari kemudian menyusul. Tepatnya pada 6 Agustus, sekitar pukul 18.30, dia digelandang ke Lapas Narkotikan Klas II.Jika melihat masa penahanan maksimal oleh kejaksaan 90 hari, maka masa tahanan ketiga tersangka semakin mendekati ambang batas pada akhir Oktober ini. Karena itu, kejaksaan harus kerja ekstra merampungkan berkas dan segera melimpahkan ke pengadilan negeri (PN). Dengan catatan, jika kejaksaan tidak mau melakukan perpanjangan penahanan tersangka lagi.Berdasarkan catatan yang tertera di papan agenda ruangan Kasi Pidsus Tito Prasetyo, batas akhir panahanan Roosnawaty dan Sentot Sutarto per 29 Oktober. Sedangkan untuk Minol tujuh hari setelah masa tahanan kedua tersangka tersebut habis.Kepala Kejaksaan Kadarsyah melalui Tito Prasetyo mengakui masa penahanan ketiga tersangka semakin mendekati akhir. "Iya, itu sesuai yang tertera. Untuk tersangka lain kan tidak ditahan," katanya saat menjawab pertanyaan koran ini terkait masa penahanan dan perkembangan kasus dengan nilai total Rp 8,2 miliar itu.Namun, Tito tidak menjelaskan secara detail saat koran ini mendesak proses pelimpahan berkas ke PN, apakah akan dilakukam secara bersamaan atau mendahulukan ketiga tersangka yang ditahan. Sebab, selain dikejar waktu, tersangka telah cukup lama mendekam di balik jeruji besi."Masih proses. Kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Yang jelas, kita tetap komitmen sehingga pengembangan dan pengungkapan kasus ini segera tuntas," dalihnya.Dia optimistis proses penyidikan yang selama ini dilakukan tetap sesuai harapan. "Yang jelas, kami tetap berdasarkan koridor yang ada. Tentunya, sesuai azas hukum yang berlaku," tegasnya.Sekadar mengingatkan, dugaan korupsi proyek PLMD terungkap setelah kejaksaan mengendus penyimpangan proyek yang dianggarkan mulai APBD 2005 sampai APBD 2008 tersebut. Selain mangkrak, sebagian tiang dan kabel milik APBN proyek 1997 diakui rekanan dan instansi terkait. Nilai proyek sebesar Rp 8,2 miliar. Rinciannya, dari APBD 2005 Rp 2,6 miliar, APBD 2006 Rp 2,7, serta APBD 2007 dan 2008 Rp 2,8 miliar.Dalam kasus ini total tersangka 13 orang. Empat orang dari pihak pemkab, tujuh tersangka lainnya dari unsur rekanan. (nam/mat/jp.com/sfl)

Abrasi Pantai Utara Sumenep Tinggal 5 Meter

2009-10-04T17:17:00.000-07:00

SUMENEP - Abrasi di pantai utara Sumenep mulai memprihatinkan. Bila bibir pantai dari pemukiman warga berjarak 30 meter, saat ini hanya tinggal 5 meter saja. Yang lebih mengenaskan lagi, marak penambangan pasir liar di sekitar pantai. Kondisi ini disampaikan warga Pasongsongan kepada DPRD Sumenep kemarin (3/10).Untuk mengantipasi kerusakan pantai lebih parah, saat ini warga sudah menyita delapan truk pasir. Menurut M. Kholik, salah satu warga Pasongsongan, pasir itu diambil dari pantai yang berada di dua desa. Yakni, Desa Padandang dan Panaongan."Kami datang ke sini (DPRD, Red) karena kami merasa tidak punya orang tua di daerah kami sendiri. Sebelumnya, saya sudah sampaikan hal ini ke Pak Camat (Pasongsongan). Tapi tidak ada tindakan. Makanya, kami bertindak sendiri," ungkap Kholik.Warga lain yang juga aktif di LSM Libas, Bambang Pratikto, membenarkan keterangan warga tersebut. Bahkan, pihaknya membawa foto - foto penyitaan yang dilakukan warga Jumat (2/10) dini hari."Warga terpaksa mengambil langkah sendiri. Hal ini karena tidak ada tindakan yang serius dari pejabat setempat. Padahal, jelas - jelas di sana dipampang plang yang bertuliskan larangan menambang berikut dengan perdanya," ungkap Bambang kepada pimpinan (sementara) DPRD.Dikatakan, penyitaan truk dilakukan pada Jumat, pukul 02.00 sampai 05.00. Warga menyetop delapan truk dan meminta pasir diturunkan. Saat ini pasir sudah berada di samping jalan yang berada di Desa Padandang dan Panaongan.Sementara itu, pimpinan (sementara) DPRD menanggapi serius pengaduan warga tersebut. Mereka berjanji untuk menggelar hearing (dengar pendapat) dengan instansi terkait."Dalam APBD 2008 telah dianggarkan dana untuk pengawasan penambangan pasir. Karena itu, pengaduan adanya penambangan liar pasir ini harus ditindaklanjuti dengan serius," tegas Ketua (sementara) DPRD A. Hamid Ali Munir.Pihaknya mengagendakan hearing pada Selasa (6/10) mendatang. DPRD akan mengundang seluruh jajaran muspika dari pantai utara. Yakni, Kecamatan Pasongsongan, Dasuk, Batu Putih, dan Ambunten. Selain itu, dewan mengundang badan lingkungan hidup. Sebab, anggaran pengawasan penambangan liar disalurkan melalui badan di Pemkab Sumenep itu.Sayangnya, koran ini belum berhasil mendapat tanggapan dari Kepala BLH Abdul Muthalib Siradj. Saat dihubungi, yang bersangkutan sedang berada di Surabaya. (c14/mat/jp.com/sfl)

Ngaku Pelajar SMA, Ditemukan Setengah Bugil

2009-10-04T17:15:00.000-07:00

PAMEKASAN - Diduga melakukan perbuatan mesum, pasangan muda - mudi digerebeg oleh massa di salah satu rumah kontrakan di Jalan Asta Barat 1 RT 01/RW 01 Kelurahan Bugih, Kota Pamekasan, kemarin (3/10), pukul 08.30. Pasangan yang mengaku masih pelajar SMA itu memang jadi incaran warga sekitar, karena sering berdua di kamar kontrakannya.Warga kesal yang lalu mengarak pasangan itu ke rumah ketua RW setempat untuk dimintai keterangan. Sebab, sebelumnya keduanya sudah tiga kali digerebeg warga, tapi berhasil lolos.Berdasarkan pantauan koran ini, pasangan yang diduga melakukan hubungan layaknya suami istri adalah EK, 17, dan MIS, 18. Keduanya mengaku namanya masih tercatat di salah satu di SMA swasta di Kota Pamekasan.Saat disaksikan warga sekitar di rumah ketua RW setempat, pasangan itu tampak malu - malu. Keduanya enggan memberikan komentar, saat ditanyai warga perihal perbuatan tidak terpujinya itu.Ketua RW 01 Taufiqurrahman mengatakan, saat digerebeg di rumah kontrakan yang diakui milik keluarga EK itu, keduanya dalam keadaan setengah bugil. Diduga, pasangan muda ini akan melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun, warga keburu menggerebegnya. "Kami akan memangil orang tua kedua pasangan mesum itu," katanya.Dijelaskan, saat ditanyakan status hubungan oleh warga, keduanya mengaku pasangan sah suami istri. Namun, saat dimintai surat nikah, keduanya tidak bisa menunjukkan surat tersebut.Sementara EK mengaku belum melakukan perbuatan mesum. Sedangkan MIS mengaku sengaja bolos sekolah dan menaruh seragam ke tasnya, lalu pergi ke rumah kontrakan tersebut. Saat dikonfirmasi lebih lanjut, keduanya tetap tidak mengakui melakukan perbuatan mesum. "Saya belum melakukan apa - apa," ujar EK.Dia mengaku baru datang dari Proppo dan langsung pergi bersama teman ceweknya ke rumah yang baru tiga bulan dikontraknya itu. Lalu, warga menggerebeg. (c23/mat/jp.com/sfl)

Pemkab Jamin Permudah Investor

2009-10-04T17:14:00.000-07:00

PAMEKASAN - Dalam rangka mempercepat laju pembangunan pasca dioperasikannya Jembatan Suramadu, Pemkab Pamekasan akan melakukan sejumlah terobosan. Mulai menjalin komunikasi intensif dengan putra daerah yang sukses di luar Madura hingga sejumlah investor agar menanam modal.Meski mempunyai ikon Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam), pembangunan fisik dan sumber daya manusia (SDM) mutlak dilakukan dan dikembangkan. Dengan catatan, tetap sesuai dengan kaidah budaya yang ada.Bupati Kholilurahman mengatakan, pihaknya telah bertatap muka dengan sejumlah perantau dalam forum resmi. Terutama, warga pamekasan yang sukses, tokoh, pejabat, seniman dan termasuk pengembang."Kami telah membahas terobosan yang harus dilakukan dalam rangka menjawab pasca Suramadu. Sebab, pembangunan tidak hanya sebatas berbentuk fisik. Keimanan dan ketakwaan juga harus dipupuk sebagai benteng dari segala konsekwensi pembanguan," tegasnya. Kholil mengakui, pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemkab. Tanpa bantuan dan peran serta masyarakat, tujuan bersama tidak akan mudah tercapai. Termasuk, dibutuhkannya pemodal untuk ikut mengembangkan kota batik tersebut.Untuk itu, pemkab akan memberi garansi kemudahan bagi investor. Baik perizinan maupun kebutuhan lainnya. Alasannya, jika penanam modal merasa nyaman dalam menjalankan aktifitasnya, secara tidak langsung diyakini mampu menarik minat investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di Pamekasan.Aspek penting lainnya, lanjut Kholil, untuk melakukan perubahan dan pengembangan signifikan di sektor pembangunan, juga harus ada jaminan keamaan bagi pemilik modal. Dan, jaminan itu harus utamakan."Selain potensi, juga tingkat kondusifitas daerah yang bersangkutan. Sebab, dalam menjalankan usahanya, mereka harus aman dan terlindungi. Langkah itu kami laksanakan sebagaimana mestinya," tandas bupati.Selain itu, potensi lokal yang prospek untuk dikembangkan untuk kawasan pembangunan tersebar di sejumlah kecamatan. Seperti daerah perbukitan utara kota Pamekasan berpotensi wilayah pemukinan dan penginapan, termasuk wisata olahraga.Untuk wilayah pesisir. Pantai Jumiang yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu mulai dilirik pengembang. Sebab, pantai yang terletak di ujung tenggara tersebut juga potensial sebagai pariwisata masa depan."Sebelumnya ada sejumlah pengembang datang. Salah satunya, mereka menawarkan di daerah utara untuk dikembangkan sebagai lapangan golf. Sedangkan, diperkotaan hotel berbintang juga mulai diproyeksikan," pungkasnya. (nam/abe/rd)

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriah

2009-09-17T02:06:00.001-07:00

Kami segenap pimpinan Redaksi Blog KORAN MADURA mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1430 hijriah. Mohon Maaf lahir dan batin. Semoga kita seluruh warga Madura baik di Jakarta /perantauan maupun yang di daerah (Pulau Madura) kedepan lebih maju dalam iman dan taqwa. Amin.

Beri Sanksi, PNS di Madura yang Nambah Libur !

2009-09-17T01:13:00.000-07:00

BANGKALAN-Ancaman Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN) untuk PNS yang mangkir setelah libur Lebaran menjadi perhatian Inspektorat Bangkalan. Pengawas kinerja kepegawaian ini bakal memberikan sanksi bagi mereka yang menambah cuti Lebaran tahun ini.

Berdasarkan keputusan Kemeneg, cuti bersama Lebaran untuk PNS hanya selama dua hari. Yaitu, jatuh pada tanggal 18 dan 23 September. Sehingga, seluruh PNS sudah harus kembali bekerja di kantornya masing-masing pada 24 September. Total libur PNS plus cuti bersama di Lebaran tahun ini selama enam hari.

"Tidak ada tambahan. Cuti bersama hanya dua hari, tanggal 18 dan 23 September. Selain tanggal itu kan memang tanggal merah dan libur hari besar," ujar Kepala Inspektorat Bangkalan, Imam Muljadi.

Untuk mengantisipasi banyaknya PNS yang nambah hari libur, pihaknya berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor-kantor pemerintahan. Sebab, 24 September jatuh pada hari Kamis. "Kadang kan ada saja yang berpikir masuk pada hari Kamis dan Jumat itu tanggung. Sehingga mereka pilih tidak masuk, sekalian masuk Seninnya (28/9)," ujarnya.

Apa sanksi PNS bolos? Dijelaskan, peraturan tentang memberikan sanksi pada PNS tidak bisa dilakukan secara langsung. Mereka yang melanggar biasanya hanya diberi teguran lisan. Jika secara lisan tidak digubris, pihaknya baru akan mengirimkan peringatan secara tertulis hingga penjatuhan sanksi. "Tapi biasanya diancam gajinya akan dibekukan saja mereka sudah masuk. Kalau nanti ada yang bolos, bekukan saja gajinya," tegasnya. (nra/jawapos.com/sfl)

Berapa Anggaran DPRD Sumenep ke Batam ?

2009-09-17T01:12:00.000-07:00

Sehari pasca kedatangan 47 anggota DPRD Sumenep dari Batam, nilai anggaran "jalan-jalan" tersebut belum juga dibeberkan. Sehingga, banyak anggota dewan yang tidak mengetahui bersaran uang dari APBD yang mereka gunakan untuk orientasi dan diklat (pendidikan dan latihan).

Ketua Fraksi PKB Abrari mengatakan, banyak anggota dewan yang belum tahu nominal anggaran ke Batam. Baik yang sudah terbayarkan maupun yang masih ngutang. "Kami belum tahu itu (nilai anggaran, Red)," katanya kepada koran ini di kantornya kemarin (15/9).

Apakah anggota dewan tidak berusaha untuk mencari tahu? Wakil rakyat asal Kecamatan Pragaan itu bilang, masih mencari kesempatan. "Nanti (kemarin, Red) ada rapat. Meskipun saya belum tahu agendanya apa, tapi saya akan menanyakan anggaran orientasi anggota dewan ke batam," ujarnya lalu tersenyum.

Sementara anggota dewan yang lain yang ditemui koran ini enggan untuk berkomentar. Bahkan, mereka sepakat untuk tidak berbicara anggaran ke Batam kepada media massa. "Jangan tanyakan dan sebutkan nama saya. Malah nanti dimarahi sama ketua," kata salah satu anggota dewan.

Ketua (Sementara) DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir juga enggan untuk menyebutkan nilai anggaran "ngelencer" tersebut. Bahkan, polisi dari PKB ini menyarankan untuk menanyakan kepada Sekwan (sekretaris dewan). "Untuk lebih jelasnya, tanyakan saja ke Sekwan," tukasnya.

Plt Sekretaris DPRD Bambang Irianto enggan untuk memastikan besar anggaran yang digunakan selama ke Batam. "Sekarang belum saatnya saya untuk berkomentar nilai anggaran. Jadi, jangan dipaksa," katanya dengan nada dingin.

Apakah sekretariat DPRD akan menutup-nutupi informasi yang juga perlu diketahui masyarakat? Menurut Bambang, itu adalah hak dari sekretariat. "Masyarakat yang mana yang mau menanyakan? Hak saya dong mau dikonfirmasi atau tidak," sergahnya.

Seperti diberitakan, anggota DPRD Sumenep berada di Batam selama tiga hari (11-13 September). Orientasi dan diklat (pendidikan dan latihan) yang pembukaannya bersamaan dengan anggota dewan dari Riau tersebut diperkirakan menghabiskan dana ratusan juta rupiah.

Sementara itu, DPW PPP menyayangkan 47 anggota dewan yang berangkat ke Batam tersebut. Terutama terhadap tujuh orang kadernya sendiri. Sebab, keberangkatan mereka dianggap mendukung kebijakan yang tidak mementingkan prioritas kinerja anggota DPRD.

Bahkan, keberangkatan yang terkesan terburu-buru itu dinilai kurang efektif dan sebagai bentuk pemborosan. "Seharusnya, mereka (tujuh kader PPP di Dewan, Red) konsentrasi pada pembenahan kelengkapan intern dewan secara struktural," kata Wakil Ketua DPW PPP Mujahid Ansori.

Dijelaskan, pembenahan kelengkapan struktural dewan yang dianggap sebagai langkah prioritas, antara lain pemilihan pimpinan, pembentukan komisi, panmus (panitia perumus), dan panggar (panitia anggaran). Apakah tujuh kader PPP belum berkoordinasi dengan DPC dan DPW? Mujahid memastikan, secara resmi belum ada pemberitahuan. Untuk itu, setibanya dari Batam mereka akan segera diminta pertanggungjawabannya.

Sedangkan Moh. Hanif, salah satu anggota dewan asal PPP mengatakan, koordinasi dengan DPP maupun DPW tidak perlu. Sebab, orientasi dan diklat (pendidikan dan latihan) adalah program dewan. "Ini kan urusan di dewan. Jadi, mereka tidak perlu tahu," sergahnya.

Menurut dia, laporan di internal DPC tidak dilakukan dalam setiap agenda kegiatan. Tapi, laporan tersebut disusun dan disampaikan secara berkala. "Setiap satu tahun kami nanti kan juga melapor," tepisnya. (uji/mat/jawapos.com/sfl)

Demokrasi Dalam Persepektif Rakyat

2009-09-16T19:37:00.000-07:00

Pesta akbar demokrasi kita telah usai. Perjalanan yang melelahkan telah ditempuh oleh para politisi kita. Dari kampanye dialogis hingga hari sakral ritual yang bernama Pemilu pun telah rampung dilaksanakan. Gawe yang dimiliki bangsa Indonesia pada setiap 5 tahun sekali ini menjadi bukti sejarah akan lahirnya liberalitas demokrasi kenegaraan yang prosedurnya lebih mementingkan asumsi pemikiran dan pendapat dari hati nurani rakyat. Pemilu yang terbuka, jujur dan adil menjadi pegangan dalam merealisasikan segenap aktifitas demokratis. Intinya, demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik dan langgeng sesuai dengan harapan bersama.
Namun, benarkah opini ini ? setelah diteliti ternyata dalam setiap pesta demokrasi kita tercium adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Realitas yang tidak bisa kita pungkiri ini ditengarai telah menodai tujuan dari demokrasi yang selalu digembar gemborkan. Banyak sekali ditemukan prilaku prilaku menyimpang yang telah dilansir banyak media baik pada masa pra pemilu maupun setelah pemilu selesai.
Pada masa kampanye contohnya, telah ditemukan penerapan money politik dalam berkampanye yang semestinya dilarang oleh pemerintah karena bisa mempengaruhi rakyat untuk menggunakan hak suaranya tidak sesuai dengan hati nurani.. Telah banyak hal yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir prilaku tidak sehat ini, namun dari beberapa kampanye setelahnya ada saja peristiwa yang memunculkan fakta yang sama. Hal diatas sekelumit kecil dari wajah demorasi kita.
Satu hal yang miris sekali dan sangat nisbi apabila kecurangan kecurangan diatas dilakukan oleh para politisi kita yang mengaku berintelektual yang telah berpengalaman dalam berbagai persaingan persaingan. Namun, menurut saya ada kekurangdewasaan manakala mereka dipertemukan pada kasus kasus non teknis demokrasi, seperti tidak menerima kemenangan orang lain. Setelah proses penghitungan selesai ada saja polemik polemik yang mencuat kepermukaan baik mengenai kecurangan kecurangan dari si pemenang yang dilontarkan pasangan yang kalah. Refleksi dari hal ini adalah ketidakpercayaan masyarakat pada pimpinannya, juga seakan menyuruh masyarakat berkubang dalam keragu - raguan untuk memilih calonnya, karena figur figur yang di sodorkan amat kurang bersahabat,
Salahkah mereka golput? Saya pribadi adalah warga negara yang senantiasa menggunakan hak suara saya secara benar, namun dari opini ini, jelas asumsi masyarakat mengarah pada kontra kontra pemilihan ( PEMILU ) dan ditambah lagi dengan setting masyarakat yang masih banyak berpola pikir terbelakang, pemilu akan semakin jauh dari tujuan demokrasi.
Mereka berpikir tujuan dari memilih calon pemimpin adalah untuk meningkatkan taraf kehidupannya sekalipun mereka tidak mengenal figur yang akan mereka pilih dan mereka juga tidak mengerti tentang visi dan misi figur tersebut. Masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya lebih banyak dipengaruhi oleh iklan iklan dialogis yang terpampang pada layer layar kaca. Lantas apabila telah terjadi polemik yang tak kunjung usai tentang pemilihan pemimpin bagi rakyat sampai harus ada pemilihan ulang yang menelan banyak biaya pasca pemilu, apakah mereka masih percaya untuk memilih pemimpin,Red.Ikut pemilu pada pemilu pemilu berikutnya.
Bangsa kita telah mengalami dinamisasi peradaban yang pesat namun, seiring dengan itu pandangan pandangan negatif mata dunia ikut mencambuk kita untuk kembali merenungkan moralitas dan komuno komuno kemasyarakatan. Telah banyak warga kita yang menjadi sasaran perilaku perilaku amoral bangsa lain.
Mungkinkah karena bangsa kita telah sedemikian rapuhnya sehingga tidak bisa melindungi warga negaranya. Bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang disegani dalam hubungan diplomatik kenegaraan bukan karena kebagusan pemimpinnya secara individual namun lebih pada persatuan rakyat yang lebih mencintai kedamaian domestik. Namun, saat ini dampak dari wajah demorasi kita adalah orasi di jalan jalan yang apabila mendapatkan jalan buntu harus berbuah anarkhis yang merugikan kita semua yang pada masa lalu nyaris tidak kita temukan.
Perasaan saling memiliki bangsa sebagai wahana kerakyatan dan pemerintahan yang merdeka, dan bukan hadiah dari bangsa manapun,bisa menciptakan jiwa jiwa patriotis yang selaras serasi dan seimbang kembali menjadi warna corak berkehidupan kita. Perjuangan untuk merebut kemerdekaan bangsa telah dijalankan para perintis yang saya akui sarat dengan jiwa jiwa agung tanpa tandingan.
Tugas kita adalah kembali berjuang untuk menjaga rakyat kita agar dalam kehidupannya sesuai asas bangsa Indonesia yang telah kita baca bersama sama. (Oleh : Agus Heriyanto, Juli 2009)

Lebaran, Libur sekolah hingga 29 September

2009-09-14T15:52:00.000-07:00

Senin, 14 September 2009 ]
BANGKALAN - Siswa - siswi di Kabupaten Bangkalan kembali mendapat jatah liburan. Sebab Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan telah menetapkan liburan Idul Fitri 1430 H yang akan berlangsung selama 16 hari. Mulai hari ini, semua kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah akan dihentikan hingga 29 September 2009 mendatang. Praktis, mereka akan kembali ke sekolah pada Rabu, 30 September mendatang.Kepastian libur sekolah tersebut disampaikan Kadisdik Setijabudhi melalui Kabid SD Rangkuman Usmu. Dikatakan Rangkuman, libur Lebaran kali ini sudah siap dilaksanakan. Hal ini setelah pihaknya mensosialisasikan dan mengevaluasi terkait kelangsungan pembelajaran selama bulan Ramadan."Kita sudah lakukan pengecekan pelaksanaan Pondok Ramadan di setiap sekolah. Semuanya sudah berlangsung, dan kita akan segera menghadapi libur panjang Lebaran," ujarnya.Pihak Disdik Bangkalan juga sudah mensosialisasikan terkait ketentuan liburan kali ini melalui surat edaran. Libur Lebaran yang cukup panjang juga membuat disdik Bangkalan melakukan penegasan agar tidak ada penambahan liburan. Sehingga KBM di setiap sekolah tidak akan kembali terganggu. "Kita rasa liburan kali ini sudah lebih dari cukup. Sehingga nantinya setelah hari masuk, sekolah langsung kembali melaksanakan KBM," imbuh Rangkuman.Selain itu, pihak disdik tetap meminta agar para guru dan siswa tetap dapat memanfaatkan masa liburan dengan baik. Selain untuk fokus melaksanakan kegiatan bermanfaat yang berhubungan dengan Lebaran, disdik juga meminta para siswa untuk tetap meluangkan waktu belajar di rumah. (ale/ed/jp.com/saiful )

Warga Pragaan Tidak Terima disebut Kampung Pengemis

2009-09-14T15:50:00.000-07:00

Senin, 14 September 2009
SUMENEP - Maraknya pemberitaan yang menyebut Desa Pragaan Daya sebagai "kampung pengemis" di beberapa media, membuat tokoh setempat berang. Sebab, selain terkesan sebagai penghinaan, juga banyak dari pemberitaan tidak akurat.Menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Pragaan Daya, Hasan Ghafur, warga tetap resah. Dan, keresahan itu baru bisa diredam dengan permohonan maaf dari pihak yang pertama kali mengembor - gemborkan istilah tersebut.Pelecehan yang dilakukan oleh beberapa pihak itu, menurut Ghofur, tidak hanya terletak dari pernyataan oleh sumber berita saja. Melainkan foto yang dipasang dalam pemberitaan sama sekali bukan gambar yang diambil di wilayah Pragaan Daya."Ada dua foto yang disebarluaskan melalui media. Masing - masing dari media online dan media cetak. Namun, gambar yang ada di foto bukan Pragaan Daya. Melainkan, gambar dari Prenduan dan Karduluk," terangnya melalui saluran telepon.Atas nama masyarakat, Ghofu meminta pihak - pihak yang sudah mencemarkan nama baik Pragaan Daya mau bersikap bijak dan meminta maaf. Sebab, pemberitaan dari media tersebut justru memutarbalikkan fakta."Kami tidak menyangkal jika di antara warga ada yang menjadi pengemis. Tapi, jumlahnya sangat sedikit. Dan, kami yakin di daerah mana pun pasti ada pengemisnya. Justru di sini mayoritas warganya adalah petani siwalan," ungkapnya menggebu - gebu.Dia menambahkan, dari pohon siwalan, masyarakat bisa memanfaatkan airnya untuk dijual di pinggir jalan sekitar Prenduan. Selain itu, ada pula yang membuat gula merah hingga dikirim ke luar Sumenep. Belum lagi, pembuatan tikar dari daun siwalan yang diproduksi warga setempat."Jika mereka tetap tidak mau meminta maaf, kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Tidak hanya itu, warga juga sudah siap untuk melakukan aksi bersama - sama dengan daerah lain yang juga disebut - sebut dalam pemberitaan tersebut," tandasnya.Camat Pragaan Moh. Ramli mengaku telah mengumpulkan jajaran aparat desa yang bersangkutan beserta dengan muspika beberapa waktu lalu. Sayang, dalam pertemuan tidak diundang orang - orang yang menjadi sumber berita seperti yang diinginkan warga. (c14/zid/jp.com/saiful)

Tadi Malam DPRD Tiba dari Batam, Berangkat Bersama, Pulang Terpisah

2009-09-14T15:47:00.000-07:00

Senin, 14 September 2009
SUMENEP - Tidak semua manual acara yang disusun rapi bisa berjalan mulus. Seperti yang dirasakan anggota DPRD Sumenep saat mengikuti kegiatan diklat dan orientasi di Batam. Hingga kemarin siang, jadwal kepulangan anggota DPRD dari Batam belum bisa ditentukan. Hal itu diakibatkan adanya pembagian rombongan menjadi dua kelompok.Ketua (Sementara) DPRD Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, rombongan dibagi karena kapasitas pesawat yang tidak memadai. Sebanyak 47 anggota dewan yang berangkat dibagi menjadi dua kelompok."Kelompok pertama jadwal kepulangannya sesuai dengan agenda, yakni pukul 15.00 hari ini (kemarin, Red.). Tapi, untuk rombongan yang kedua hingga saat ini saya belum mendapatkan kabar," ungkapnya saat dihubungi melalui saluran telepon kemarin.Saat dihubungi, Hamid beserta anggota dewan lainnya mengaku sedang berada di Hotel Batam View yang berada 25 kilometer dari pusat kota. Dalam komunikasi tersebut Hamid berusaha meyakinkan jika orientasi yang dilakukan padat kegiatan dan dipastikan bermanfaat."Ini harus diketahui bersama. Kegiatan orientasi ini merupakan bekal bagi anggota dewan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik," papar Hamid kepada koran ini.Hamid menjelaskan, selama di Batam anggota dewan harus mengikuti serangkaian kegiatan diklat. Antara lain, penjelasan mengenai UU MPR, DPR, dan DPRD oleh Prof Dr Sadu W. (IPDN Depdagri). Anggota dewan juga mendapatkan penjelasan mengenai sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.Juga, ada materi tentang sistem penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah, peranan sekretaris dewan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD dan sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia.Kemarin, menurut Hamid, anggota dewan masih harus mengikuti materi berupa wawasan kebangsaan dan pembangunan kesatuan bangsa dalam rangka menegakkan kesatuan NKRI. Dilanjutkan dengan penutupan oleh kepala badan diklat Kepulauan Riau."Perlu ditegaskan, pelaksanaan seluruh kegiatan dilaksanakan oleh badan diklat depdagri. Sedangkan setwan hanya penyedia dana saja. Dan, itu dibuatkan MoU (nota kesepahaman) antara setwan dan badan diklat depdagri," terangnya kemarin.Untuk diketahui, pelaksanaan orientasi yang dilakukan di Batam hanya diikuti oleh dua DPRD. Yakni, DPRD Sumenep dan DPRD Provinsi Batam. "Selain kami, ada DPRD dari Provinsi Batam" kata Hamid. (c14/zid/jp.com/saiful)

Dana Perdin Baru Dibayar Rp 3 Juta

2009-09-13T15:49:00.000-07:00

SUMENEP-Kegiatan anggota DPRD Sumenep yang "jalan-jalan" ke Batam dengan bertajuk diklat dan orientasi akhirnya tuntas. Sesuai dengan jadwal, anggota dewan yang diberangkatkan satu tahap itu berada di Batam hanya tiga hari dan akan berakhir hari ini.Jika tidak ada halangan, setelah serangkaian orientasi dan diklat, 47 anggota dewan plus lima pejabat sekretariat DPRD meninggalkan Batam sore hari ini. Dan, diperkirakan akan tiba di Sumenep malam ini. Meski sekilas kegiatan telah tuntas, namun masih ada banyak hal yang sebenarnya belum tuntas. Terutama, terkait dengan administrasi dan keuangan. Sebut saja misalnya, dana perjalanan dinas (perdin).Berdasarkan keterangan beberapa anggota DPRD, perdin yang informasinya dianggarkan Rp 5,8 juta belum dibayar utuh. Anggota DPRD baru menerima Rp 3 juta. Sisanya, informasi yang disampaikan setwan kepada anggota DPRD, baru akan ditunaikan setelah tiba di Sumenep.Dalihnya, saat acara akan digelar, setwan belum mengajukan semua rencana penggunaan keuangan. "Sisanya masih akan dibayar di Sumenep," kata salah satu anggota DPRD yang dihubungi koran ini.Sementara hingga sehari menjelang kepulangannya ke Sumenep, nilai anggaran kegiatan "nglencer" tersebut masih belum pasti. Sebab, dari pihak setwan tidak ada satu pun yang memberikan keterangan. Sejauh ini, dana yang digunakan hanya berdasarkan keterangan dari sumber di DPRD. Sebelumnya, diberitakan jika orientasi menelan sekitar Rp 531 juta. Hal itu dengan asumsi, sesuai dengan keterangan dari beberapa pihak di DPRD, penggunaan keuangan terdiri dari beberapa item.Misalnya, dana perdin yang diinformasikan Rp 5,8 juta, biaya pesawat Rp 2 juta, kontribusi kepada panitia pelaksana Rp 1,5 juta, dan penginapan Rp 2 juta. Terkait hal itu, kabar lain muncul. Anggaran sebenarnya tidak terinci seperti yang diberitakan. Terutama, terkait dengan anggaran kontribusi dan hotel. Sumber lain yang ikut serta ke acara menduga anggaran tidak sebesar informasi yang beredar."Untuk hotel, satu kamar dua orang. Jadi, tidak mungkin biayanya Rp 2 juta per orang. Untuk kontribusi masih akan kita konfirmasi ke Sekwan (sekretaris dewan)," ujar salah satu politisi yang parpolnya meraih empat kursi di DPRD itu.Hal itu langsung ditindaklanjuti ke beberapa sumber di setwan yang tidak ikut kegiatan. Terkait dengan biaya kontribusi, justru disebutkan sekitar Rp 3,5 juta. Dana tersebut diserahkan kepada panitia pelaksana yang informasinya dari Depdagri.Dana kontribusi itu sudah meliputi biaya akomodasi kegiatan (pembicara, sewa tempat, kit peserta) dan biaya penginapan. Semuanya ditangani langsung oleh pihak panitia pelaksana.Sedangkan Plt Sekretaris DPRD Bambang Irianto tampaknya masih belum bisa terbuka. Hingga berita ini diturunkan, Bambang tetap tidak bisa dikonfirmasi. Bahkan, berkali-kali koran ini menghubungi tidak mau mengangkat handphone-nya.Bendahara DPRD yang ikut serta ke Batam, Taufik, juga tidak bisa dihubungi. Saat dihubungi koran ini, dia juga tidak mengangkat telepon selulernya. Bahkan, koran ini menghubunginya hingga lebih dari 3 kali.Sementara itu, Suroyo, anggota dewan dari Fraksi PKNU saat dikonfirmasi koran ini juga enggan menyebut kepastian anggaran yang sudah tersedot. "Kalau itu (anggaran, Red) saya sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, kami akan memublikasikan setelah tiba di Sumenep," katanya dengan nada rendah. (uji/zid/mat/sfl)

Penetapan Tatib Tak Harus Tunggu PP, Beda dengan Orde Baru

2009-09-13T15:44:00.000-07:00

BANGKALAN-Wakil ketua panitia teknik penetapan tata tertib (tatib) pimpinan dewan Munawar Kholil akhirnya membawa kabar dari Jakarta. Itu setelah dua hari dia ada di Jakarta untuk berkonsultasi terkait penetapan tatib pemilihan pimpinan DPRD Bangkalan. Hasilnya cukup memuaskan pihaknya. Terutama para anggota dewan yang sudah hampir seminggu lamanya merumuskan rancangan pantek sejak awal September lalu.Di Jakarta, politisi asal PPP itu mendatangi Kepala Bagian Otonomi Daerah Depdagri, Soekoco. Di samping itu, Wawan-sapaannya-juga berhasil menemui Kepala Tata Usaha Bagian Otonomi Daerah Depdagri, Nanik Sudarno untuk mendapatkan penjelasan. "Ternyata penetapan tatib pemilihan pimpinan DPRD maupun tatib DPRD itu tidak harus menunggu PP (peraturan pemerintah tentang UU 27 Tahun 2009, Red)," ujar Wawan.Dijelaskan, sejak Orde Baru runtuh, pelaksanaan UU tidak selalu harus menunggu PP sebagai petunjuk pelaksanaannya. "Kalau zaman Orde Baru memang harus menunggu PP dulu. Tanpa itu UU tidak boleh dilaksanakan," tandasnya. Dengan demikian, tatib yang sudah dibahas dalam pantek sudah bisa disahkan dan dilaksanakan tanpa harus menunggu PP.Bagaimana jika tatib bertentangan dengan PP? "Saya sudah sodorkan hasil kerja pantek pada Pak Soekoco dan Bu Nanik. Kata mereka oke, tidak ada yang bertentangan. Kalaupun ada, nanti akan ada penyesuaian," ujarnya. Dia mengungkapkan, kemungkinan perubahan karena bertentangan dengan PP sangat kecil. Jika ada tidak akan ada perubahan substansial dan prinsip. Sebab, petunjuk teknis UU tidak akan jauh berbeda dengan UU yang dijelaskannya. "Saya kira penyesuaian untuk suatu aturan sah-sah saja, bukan aib. Jangankan tatib, undang-undang saja banyak disesuaikan atau dicabut kok. Jangan terlalu kaku-lah kalau memberi pendapat," sergahnya.Mengenai disayangkannya penetapan tatib pemilihan sebelum tatib DPRD, Wawan menjelaskan, tatib pemilihan pimpinan memang merupakan bagian tak terpisahkan dari tatib DPRD. "Tapi di periode sebelumnya tatib pemilihan ditetapkan dulu. Setelah tatib pemilihan, baru tatib DPRD," ujarnya.Menurut dia sebagian anggota dewan memang ada yang memahami hal tersebut secara parsial (terpisah) dengan alasan konsideran memerhatikan pada SE Mendagri 161. Padahal, konsideran memerhatikan yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan pemilihan pimpinan dewan. "Konsideran memerhatikan itu hanya tentang pemberhentian dan pelantikan anggota dewan. Bukan tentang pemilihan ketua," paparnya. Wawan mengaku sudah memberikan penjelasan pada tim pantek berdasarkan hasil konsultasi di Depdagri. Setelah menerima penjelasannya, pimpinan dewan akhirnya mengagendakan paripurna pasa Senin (14/9) mendatang. "Insya Allah paripurnanya mulai jam 13.00. Sebab, paginya akan ada rapat pimpinan fraksi untuk menyosialisasikan hasil pertemuan di Jakarta," terangnya.Selanjutnya, paripurna diagendakan menetapkan dan mengesahkan dua hal. Yaitu, tatib pemilihan pimpinan dewan dan pembentukan panitia khusus (pansus) tatib DPRD. Sebab, pantek tak bisa secara otomatis menjadi pansus tatib DPRD. "Dasarnya SKEP Mendagri 162. Pantek hanya untuk tatib pemilihan pimpinan. Tidak boleh langsung jadi pansus," jelasnya. (nra/sfl)

Hasil Kesepakatan FK KBIH, Akhirnya Pungutan Dikembalikan

2009-09-13T15:43:00.001-07:00

PAMEKASAN-Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK KBIH) dan Kantor Departemen Agama (Kandepag) Pamekasan, tampaknya, keder juga dengan rencana polres menyelidiki pungutan Rp 50 ribu dari jamaah calon haji (JCH). Akhirnya, seluruh pengurus KBIH memutuskan mengembalikan pungutan yang dibebankan untuk biaya sidik jari dan foto paspor hijau JCH tersebut."Berdasarkan hasil rapat, kami sepakati bersama uang itu akan dikembalikan secara utuh kepada jamaah haji yang sudah membayar," ujar Sekretaris FK KBIH Loeqman Al-Hakim kemarin (12/9). Rapat bersama seluruh pengurus KBIH itu digelar kemarin malam (11/9).Keputusan itu diambil untuk meredam kontroversi yang berkembang di media maupun di KBIH sendiri. "Keputusan itu murni untuk meredam kontroversi supaya tidak berkepanjangan. Kami tidak ingin masalah pembiayaan paspor hijau menjadi pemicu kekhusukan jamaah haji Pamekasan menjelang keberangkatan," kata Loeqman.Kesepakatan semua KBIH tersebut, sambungnya, juga dilandasi surat perintah Kepala Kandepag Pamekasan Abd. Wahed yang berisi imbauan agar sisa pungutan yang ada dikembalikan kepada jamaah. "Biaya transportasi dan akomodasi (petugas imigrasi Surabaya) menghabiskan dana sekitar Rp 34 juta. Tapi, kesepakatan semua KBIH tetap mengembalikan semua hasil pungutan tersebut," tegasnya.Dengan catatan, kata dia, uang transportasi dan akomodasi yang telah terpakai akan dibebankan kepada KBIH yang sanggup mendanai, tanpa meminta sumbangan dari jamaah. Saat rapat, empat KBIH menyatakan sanggup membayar biaya tersebut secara cuma-cuma. "Yakni, KBIH Al-Mabrur, Al-Khoirot, KBIH Armina dan, KBIH Nurul Hikmah. Itu murni sumbangan sukarela dari KBIH itu," terang Loeqman.Dia mengaku sangat prihatin atas menyeruaknya persoalan pungutan paspor hijau di Pamekasan. Alasannya, jika merujuk pada aturan, seharusnya JCH lebih dibebankan apabila harus mengurus paspor hijau langsung ke kantor imigrasi terdekat yang ada di Surabaya. "Saya sangat prihatin atas persoalan ini. Tapi, berdasarkan hasil rapat, kami sepakat untuk mengembalikan agar tidak lagi muncul fitnah yang berkepanjangan," paparnya.Pihaknya menampik keras keputusan mengembalikan dana tersebut pada JCH ada kaitannya terhadap langkah kepolisian mengusut dugaan pungutan atas pembuatan paspor hijau di Pamekasan. "Saya tekankan sekali lagi, keputusan ini demi kemaslahatan umat, khususnya JCH yang sebentar lagi akan berangkat ke Tanah Suci (Makkah). Tidak ada intervensi dari pihak mana pun yang melandasi putusan ini," tandasnya.Sekadar diketahui, jumlah dana yang dikembalikan oleh FK KBIH kepada semua KBIH untuk diberikan pada JCH sebesar Rp 47.900.000. Angka ini adalah akumulasi dana yang terkumpul dari 958 JCH yang telah melunasi Rp 50 ribu. Sedangkan sebagian lainnya belum sempat membayar pada KBIH yang bersangkutan.Kepala Kandepag Abd. Wahed yang dihubungi koran ini masih belum banyak berkomentar. "Semua terserah forum (FK KBIH). Dari awal mereka yang mengelola dan berinisiatif untuk memberlakukan pungutan tersebut. Jadi, kami hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan bersama," ujarnya singkat. (ri/mat/sfl)

Polres Dalami Dugaan Pungutan Paspor Hijau di Pamekasan

2009-09-12T16:24:00.001-07:00

PAMEKASAN-Kasus dugaan pungutan Rp 50 ribu untuk pengurusan paspor hijau bagi jamaah calon haji (JCH), menggelinding sampai polres. Kini polisi mendalami pungutan itu.Kapolres Pamekasan AKBP Mas Gunarso mengatakan, hingga kemarin polisi belum menerima laporan terkait pungutan tersebut. Meski demikian, polres tidak menunggu laporan, tapi langsung menyelikidi dugaan penyimpangan dari kasus yang sempat menghebohkan masyarakat Pamekasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Agama M. Mahtuf Basyuni mengancam akan memidanakan mereka yang menarik pungutan dari pengurusan paspor hijau JCH. Namun, Kantor Departmen Agama (Kandepag) Pamekasan beralasan penarikan uang Rp 50 ribu untuk sidik jari dan foto untuk keperluan paspor JCH sesuai aturan. Kandepag berdasarkan SK (surat keputusan) bersama menteri agama dan menteri hukum dan HAM yang mengatur tentang pembuatan paspor hijau.Kandepag juga beralasan, pungutan Rp 50 ribu dari JCH merupakan kesepakatan dari FKBIH (forum kelompok bimbingan ibadah haji). Tapi, kedua belah pihak kompak menegaskan tidak ada pungutan, melainkan uang yang diminta kepada JCH sesuai aturan. Kapolres AKBP Mas Gunarso mengatakan, pihaknya berterima kasih atas informasi yang disampaikan media terkait adanya pungutan untuk pembuatan paspor hjiau JCH. "Hanya, hingga saat ini (kemarin, Red) belum ada laporan ke kami," katanya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin pagi. Namun begitu, meski belum ada laporan, Kapolres menegaskan, pihaknya tetap mendalami dugaan penyimpangan dari pungutan ke JCH tersebut. "Anggota saya sedang melakukan penyelidikan," ungkapnya.Lalu, bagaimana langkah polisi? Gunarso menyatakan polres siap menindaklanjuti kasus tersebut. Sebab, itu sudah menjadi tugas polisi. "Tapi, berilah kami kesempatan bekerja," katanya.Kapolres mengaku tetap mengikuti informasi yang berkembang, termasuk berita dari media. "Saya rasa informasi media juga bisa membantu tugas kami," akunya.Sementara itu, Kepala Kandepag Pamekasan Abd. Wahed yang dihubungi koran ini enggan berkomentar banyak. Itu karena keluarganya sedang tertimpa musibah. "Nanti saja saya komentar. Sekarang saya sedang terkena musibah, keponakan saya tabrakan," ujar Wahed yang dihubumgi koran ini kemarin sore .Kasi Haji dan Umrah Kandepag Lutfi Ghozali tidak berhasil dihubungi koran ini lantaran yang bersangkutan sedang menghadiri undangan. "Maaf bapak sedang menghadiri undangan di luar. HP (handphone) beliau tidak dibawa," ujar seorang wanita yang mengangkat panggilan koran ini.Sedangkan Sekretaris FKBIH Lukmanul Hakim yang berhasil dihubungi koran ini juga enggan memberikan komentar banyak. "Saya rasa sekarang tidak perlu berkomentar. Kami akan lihat perkembangannya nanti," ujarnya singkat lalu menutup teleponnya.Seperti diberitakan, terungkapnya pungutan Rp 50 ribu untuk biaya sidik jari dan foto untuk paspor hijau ini berdasarkan keterangan beberapa JCH. Uang itu dikumpulkan melalui koordinator haji. Alasannya, untuk biaya trasportasi dan akomodasi petugas Imigrasi Surabaya yang datang ke Pamekasan. Jika pungutan Rp 50 ribu itu dikalikan jumlah JCH sebanyak 1.056 orang, akan terkumpul dana sebesar Rp 52.800.000. Sebelumnya, Kepala Kandepag Pamekasan Abd. Wahed menegaskan, pihaknya tidak menarik pungli dari jamaah. Alasannya, penarikan uang Rp 50 ribu itu mengacu pada SK (surat keputusan) bersama menteri agama dan menteri hukum dan HAM yang mengatur tentang pembuatan paspor hijau. Berdasarkan aturan tersebut, pengurusan paspor hijau seharusnya dilakukan semua jamaah di kantor imigrasi, bukan di kandepag. Pungutan itu untuk jasa pembuatan paspor hijau, karena telah mendatangkan petugas imigrasi ke daerah. Menurut dia, inisiatif mendatangkan petugas kantor imigrasi itu bukan dari kandepag. Tapi hasil kesepakatan KBIH di Pamekasan. Sekretaris Umum FKBIH Lukmanul Hakim juga menilai biaya yang dibebankan pada JCH tidak layak disebut penyimpangan. Dia beralasan, pengurusan paspor hijau ke kantor imigrasi yang dilakukan masing-masing jamaah pasti akan menghabiskan dana yang jauh lebih besar. (nam/ri/mat/jp.com/saiful)

Arus Mudik ke Pulau Semakin Padat Barang Menumpuk di Pelabuhan Kalianget

2009-09-12T16:22:00.000-07:00

SUMENEP-Kepadatan arus mudik Lebaran mulai terasa di Pelabuhan Kalianget. Barang-barang yang akan dibawa ke pulau kemarin (11/9) menumpuk di pelabuhan antarpulau tersebut. Ini terjadi karena minimnya armada kapal antarpulau. Araful Firaq, calon penumpang kapal asal Desa Duko, Pulau Kangean, mengeluhkan minimnya armada kapal. Belum ada pembenahan pelayanan transportasi laut bagi warga kepulauan yang hendak merayakan Lebaran di kampungnya.Menurut dia, antrean penumpang dan barang selalu terjadi di setiap musim haji dan Lebaran seperti sekarang. Terlebih lagi, kata dia, solusi yang diberikan sangat tidak bijak. Pihak kapal memprioritaskan mengangkut penumpang dan kendaraan sepeda motor."Padahal, barang yang akan dibawa ke Kangean itu adalah sembako dan bahan tekstil yang biasa menjadi kebutuhan warga menjelang Lebaran. Artinya, barang-barang tersebut sangat dibutuhkan," terang lelaki yang mudik dengan naik sepeda motor itu.Dikatakan, jika sembako telat sampai di pulau, dampaknya cukup banyak. Seperti, naiknya harga barang-barang di kepulauan. "Ketika ada barang yang langka, tentu harganya menjadi naik. Semestinya pemerintah memikirkan itu," tandasnya.Dia berharap pemerintah mau menambah jumlah armada yang menjadi sarana transportasi antara daratan dan kepulauan. Sebab, kata dia, masalah musiman seperti itu hanya bisa ditanggulangi dengan penambahan armada.Sementara Manajer Operasional Dharma Bahari Sumekar (DBS) Bambang Suprio menolak jika keputusan memprioritaskan penumpang sebagai keputusan yang tidak bijak. Dalihnya, itu merupakan kesepakatan penumpang dengan perusahaan milik Pemkab Sumenep itu beberapa waktu lalu.Dia menegaskan, hingga saat ini barang yang diangkut oleh kapal DBS I tidak sampai overload. Artinya, terang dia, kapasitas kapal yang ada masih memadai. Bahkan, pihaknya mengimbau penumpang agar meningkatkan volume barang."Barang yang tidak diprioritaskan hanya barang-barang tertentu. Misalnya, bahan bangunan yang tidak terpengaruh oleh keterlambatan pengangkutan," terangnya saat ditemui di Pelabuhan Kalianget kemarin.Ditemui di tempat yang sama, Administratur Pelabuhan Kalianget Abd. Rahman membenarkan adanya kebijakan untuk memprioritaskan penumpang. Hal itu disebabkan adanya peningkatan angkutan, baik penumpang maupun barang.Soal harapan warga untuk menambah armada, pihaknya sudah menyiapkan satu kapal perintis untuk mengantisipasi arus mudik yang dipastikan terus meningkat. "Kemarin (Selasa (8/9), Red) terjadi peningkatan jumlah penumpang hingga 75 persen. Untuk hari ini (kemarin, Red) kita belum bisa menyimpulkan," ungkapnya.Untuk diketahui, pemberangkatan kapal ke Pulau Kangean tiga kali dalam satu minggu. Yakni, Minggu, Selasa, dan Jumat. Menurut jadwal yang ada, pemberangkatan dilakukan pada pukul 20.00. Tapi, itu bergantung penuh tidaknya kapal. (c14/mat/jp.com/saiful)

47 Anggota DPRD Sumenep 'Jalan jalan' Ke Batam Sedot Rp 531 Juta

2009-09-12T16:21:00.000-07:00

SUMENEP-DPRD Sumenep seakan tidak henti-hentinya menutupi serangkaian orientasi dan diklat (pendidikan dan latihan). Setelah tiba di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kali ini anggota dewan enggan untuk menyebutkan anggaran yang disedot untuk kebutuhan "jalan-jalan".Tidak satu pun anggota dewan yang dihubungi koran ini mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait anggaran orientasi tersebut. "Maaf, ini masih rapat, nanti saja," kata Abrari, salah satu anggota dewan dari Fraksi PKB dari Batam yang dihubungi via telepon seluler (ponsel)-nya kemarin siang (11/9).Begitu juga Bendahara DPRD Sumenep Taufik enggan menyebutkan besaran nilai anggaran wakil rakyat untuk ke Batam tersebut. Menurut dia, yang berwenang adalah sekretaris dewan (Sekwan)."Saya hanya bisa menjawab jumlah anggota dewan yang berangkat ke Batam sebanyak 47 orang. Kalau anggaran berapa, tanyakan saja ke Pak Bambang (Sekwan, Red). Saya hanya bisa menyebutkan kalau ada rekomendasi dia (Bambang Irianto, Red)," katanya.Tiga orang dari 50 anggota dewan yang diprediksi tidak ikut ke Batam adalah Heri Effendi dari Partai Hanura dan Imam Hasyim serta Ahmad Mawardi dari PKB. "Kalau yang dua anggota dewan dari Partai Hanura (Syamsul Maarif, M. Husni Tamrin, Red) tadi malam (kemairn, Red) ikut," tuturnya.Sementara Plt Sekretaris DPRD Bambang Irianto belum memberikan klarifikasi yang memadai. Dia berdalih masih rapat bersama anggota dewan. "Nanti saja hubungi lagi. Kami masih rapat," janjinya.Namun, hingga berita ini diturunkan Bambang tetap belum bisa dikonfirmasi. Berkali-kali dihubungi, dia tidak mengangkat ponselnya. Hingga sekitar pukul 15.00 ponselnya dimatikan.Sedangkan informasi yang dihimpun koran ini, "jalan-jalan" 47 anggota dewan ke Batam menghabiskan sekitar Rp 531.100.000. Itu terdiri dari perjalanan dinas (perdin) per orang Rp 5.800.00, transportasi pesawat Rp 2 juta, kontribusi Rp 1.500.000, dan biaya penginapan Rp 2.000.000. Para wakil rakyat itu berangkat ke Batam sekitar pukul 02.00, dini hari kemarin. Setelah berkumpul di gedung DPRD, mereka berangkat bersama ke Bandara Juanda Surabaya. Sekitar pukul 07.00 mereka take off ke Batam. Dan, sekitar pukul 10.00 kegiatan diklat dan orientasi telah dimulai dengan diawali pembukaan. (uji/mat.jp.com/saiful anam )

SPE Petroleum Sosialisasi di Ponpes

2009-09-12T16:20:00.001-07:00

BANGKALAN-Eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di lima kecamatan di Kabupaten Bangkalan terus berjalan. Lima kecamatan yang termasuk dalam wilayah operasi SPE Petroleum Ltd itu adalah Konang, Geger, Kokop, Sepulu, dan Klampis. Di wilayah itu diprediksi memiliki potensi migas yang cukup besar.Sebagaimana diberitakan, Rabu 9 September 2009, pukul 09.00, SPE Petroleum telah meresmikan pengeboran pertamanya. Sore harinya dilanjutkan dengan sosialisasi. Pada Rabu malamnya, sosialisasi dilakukan di Ponpes Roudlotut Tholibin di Desa Kombangan, Kecamatan Geger. Ponpes ini diasuh KH M. HA. Rofiq Marbawie.Acara sosialisasi dihadiri beberapa perwakilan dari SPE Petroleum. Juga tampak Hadi Ismoyo dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur. Di ponpes itu Hadi menjelaskan garis-garis besar proses eksplorasi dan keuntungan yang diterima oleh daerah, jika memang ditemukan kandungan minyak atau gas. Dari pihak SPE Petroleum hadir Operation Support Manager Akhmad Sabidi. Malam itu Sabidi kembali menjelaskan detail rencana eksplorasi migas yang dilakukan pihaknya. "Harapannya masyarakat akan lebih mengerti rencana eksplorasi," ujar Sabidi.Acara sosialisasi eksplorasi di Ponpes Roudlotut Tholibin Desa Kombangan dihadiri sekitar 200 undangan. Mereka terdiri dari tokoh ulama, tokoh masyarakat, alumni Ponpes Roudlotut Tholibin, mahasiswa, dan warga sekitar. Tampak pula Direktur Yayasan Roudlotut Tholibin H M. Fawahed Abdullah. Yayasan ini mengelola unit-unit formal pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan.Setelah presentasi oleh BP Migas Jatim, dilanjutkan diskusi dengan pemateri tentang rencana eksploitasi migas. Diskusi lebih banyak terkait dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan pengelolaan lingkungan. Sabidi menegaskan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat. Juga akan melakukan pengelolaan lingkungan selama aktivitas eksplorasi. (c18/advetorial/jp.com/saiful )

Periksa Dugaan Kecurangan SPBU Stadion

2009-09-12T16:18:00.000-07:00

BANGKALAN-Anggota polres dan dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) kemarin (11/9), pukul 14.00, mendatangi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di Jl Soekarno Hatta samping Stadion Bangkalan. Petugas memeriksa indikasi kecurangan penjualan bensin oleh pihak pengelola pom.Pihak SPBU disinyalir menjual bensin tidak sesuai dengan ukuran. Saat itu juga dilakukan pengukuran sementara atas mesin SPBU. Hasilnya, salah satu selang pada mesin yang menjual bahan bakar jenis premium (bensin) mencurigakan.Yadi, penanggung jawab SPBU stadion, mengatakan, tidak ada masalah dengan kondisi mesin SPBU. Hanya, dia kemudian membenarkan saat ditanya tentang takaran yang tidak stabil. "Tidak ada apa-apa, hanya tidak stabil. Besok (hari ini, Red) akan kami laporkan ke bagian metrologi" ujarnya.Saat pemeriksaan mesin SPBU, selang mengeluarkan bensin dengan tidak stabil. Jika selang pada mesin tersebut dioperasikan dengan mengatur terlebih dahulu jumlah pembelian, baik dalam liter maupun rupiah, maka bensin yang keuar sesuai pembelian. Tapi jika tanpa mengatur jumlah pembelian pada mesin, hasilnya tidak sesuai.Haryanto dari disperindag membenarkan temuan tersebut. Namun, dia menyerahkan pada tim metrologi dari Provinsi Jawa Timur saat ditanya kekurangan takarannya. "Masalah kurang berapanya, masih menunggu bagian metrologi. Sebab, mereka yang berhak menyatakan," ujar pria berkumis ini.Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Suwarno yang ditemui di lokasi membenarkan temuan tersebut. Sebelumnya, dia mengaku mendapat laporan dari warga tentang indikasi kecurangan pada SPBU stadion. "Ada suara-suara dari masyarakat tentang takaran penjualan. Setelah itu, kami langsung datang memeriksa," ujarnya.Suwarno memimpin langsung anggota dalam pemeriksaan kemarin. Tak kurang dari delapan personel polres turun ke lokasi. Tim dari polres dan disperindag memutuskan untuk sementara waktu menghentikan operasi sebuah selang pada mesin penjualan premium di SPBU stadion. Petugas polres dan disperindag kemudian mencatat angka meter penjualan untuk memastikan bahwa mesin tersebut tidak beroperasi sebelum dilakukan pengecekan dan tera ulang. "Sementara waktu dihentikan operasinya, hanya untuk satu selang saja," ujar Suwarno.Indikasi kecurangan tersebut saat ini dalam penyelidikan satreskrim polres. "Kami sedang membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa ini," aku Suwarno. (c18/mat/jp.com/saiful)

Hadang Kenaikan Tarif Angkutan Lebaran

2009-09-12T16:17:00.000-07:00

BANGKALAN-Lebaran sebentar lagi. Permintaan terhadap angkutan umum dipastikan akan naik seiring banyaknya pemudik menuju Madura. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, selalu ada perubahan signifikan terhadap tarif angkutan di Madura. Menurut Syaiful Djamal, kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Bangkalan, kabupaten yang ada di wilayah paling barat Madura ini harus ikut bertanggungjawab menekan kenaikan tarif angkutan tersebut. Terutama di wilayah pintu masuk Madura, yaitu di Pelabuhan Kamal dan sekitar Jembatan Suramadu."Pada H-7 hingga H+7 di Madura hampir pasti terjadi kenaikan tarif angkutan. Warga Madura mengenalnya dengan tarif premanan. Meski tarif itu timbul karena mekanisme pasar, kami harus ikut campur agar jangan sampai memberatkan masyarakat," tuturnya.Berdasarkan kemungkinan tersebut, Ipung-sapaannya mengaku sudah memanggil pihak Organda Bangkalan untuk berkomunikasi agar kenaikan tarif nanti tak terlalu besar. "Kalau kenaikan hampir pasti tidak bisa dicegah. Tapi, kami usahakan agar jangan sampai memberatkan masyarakat," tuturnya.Apa antisipasi Pemkab Bangkalan? Dijelaskan, sudah ada antisipasi dari Pemerintah Jawa Timur. Antisipasi itu mencakup wilayah Jatim termasuk Madura, Bangkalan. Armada yang disiapkan Pemprov Jatim di antaranya bus AKAP 34 unit, AKDP 53 unit dan angkutan lain sebanyak 8108. "Total semuanya yang di Jatim 1729 angkutan," tandasnya.Meski sudah ada langkah antisipasi dari Jatim, pemkab Bangkalan tak tinggal diam. Untuk mengantisipasi kekurangan angkutan, dishubkominfo telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menyediakan angkutan pendukung. Diantaranya beberapa unit truk pegawai pemkab, polres, Lanal Batu Poron dan bus serta truk dari Unijoyo. (nra/jp.com/saiful)

Tak Ada Agenda, Dewan sepi

2009-09-12T16:15:00.001-07:00

BANGKALAN-Beberapa hari setelah anggota dewan baru dilantik, kemarin (11/9) adalah hari tanpa agenda apa pun. Tak heran, suasana gedung wakil rakyat itu menjadi sepi. Terlebih belum ada alat kelengkapan apa pun belum terbentuk sejak mereka diantik.Tidak adanya agenda di dewan membuat sebagian besar anggota dewan memilih tak datang ke kantor mereka. Meski demikian, ada segelintir di antara mereka yang datang namun tak melakukan apa-apa. Mereka terlihat hanya bercengkrama antara satu dengan yang lainnya, kemudian meninggalkan gedung dewan.Menurut salah seorang pegawai sekretariat, kondisi tersebut terjadi sejak dua hari lalu. Tidak adanya kegiatan di dewan terjadi setelah rapat paripurna yang dilaksanakan untuk mengesahkan tatib pemilihan pimpinan dewan urung dilanjutkan. Pasalnya, sebagian anggota dewan tak setuju jika bab dan pasal hasil kerja panitia teknis itu disahkan."Tidak ada kegiatan sama sekali. Rapat paripurna tatib yang kemarin (Senin (7/9), Red) itu belum ketahuan kapan akan dilanjutkan," ujar staf sekwan tersebut. Menurut dia, sejak itu beberapa angota dewan terlihat memilih tak datang ke kantor. Pantauan koran ini, beberapa anggota dewan terlihat hanya duduk-duduk. Seperti diberitakan, sejak Rabu (9/9) lalu wakil ketua sementara dewan, Munawar Kholil berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan informasi tentang peraturan pemerintah terhadap UU 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Itu dilakukan untuk supaya penetapan tata tertib pemilihan ketua yang hendak ditetapkan Senin 7/9) lalu mendapatkan kepastian hukum.Sebab, beberapa anggota dewan tak setuju penetapan tatib pemilihan pimpinan dewan dilakukan tanpa PP yang jelas. Hingga kemarin belum ada kabar dari Munawar Kholil terkait hal tersebut. (nra/jp.com/ssifull)